News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Presiden Jokowi Sidak Pelayanan BPJS di Subang

Presiden Jokowi Sidak Pelayanan BPJS di Subang

Borbor News, Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam kunjungan persiapan ke Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, hari ini, Jumat, 29 November 2019. Agenda ini adalah Badan Eksekutif Presiden Jokowi sendiri dan tidak ada dalam agenda resmi Presiden.
Sekitar pukul 09.15 WIB, Presiden mendatangi RSUD Subang. Kepala Negara kemudian langsung mengeluarkan salah satu instalasi perawatan kelas 3, yaitu Ruang Asoka. Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang diajari.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, melalui sidak ini Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.

"Presiden ingin menjalankan pelayanan BPJS berjalan dengan baik," kata Bey.

Selama peninjauan, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg. Ahmad Sopyan dan Wadir Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.

Usai sidak selama sekitar 40 menit, Presiden Jokowi pulang sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju Pelabuhan Patimban.

Dalam keterangannya untuk membangkitkan media di Pelabuhan Patimban, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dalam 90% pasien yang ditemui Presiden menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Dari jumlah tersebut, kata Kepala Negara, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen diterima merupakan peserta mandiri.

"Sama seperti yang ada di Lampung, kurang lebih angkanya lebih-hampir sama. Dapat apa? Memang masyarakat menggunakan kartu BPJS itu dalam kerangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," kata Presiden.

Presiden menjelaskan yang paling penting menyelesaikan masalah yang membahas dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya. Menurut Presiden, BPJS harus mampu mengendalikan defisit, sebagian besar pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang besar.

"Ada 133 juta (orang) yang dibuka oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan diterima pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi naik BPJS itu yang 133 juta itu harus dibuka oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan, "imbuh Presiden.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi juga pernah melakukan kegiatan Terkait saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat, 15 November 2019 lalu. Saat itu Presiden RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung. (Humas Kemensetneg)
(Red)







Sumber : / Redaksi

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar

Terima kasih telah berkontribusi kepada kami

loading...