Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai UU PERS no 40 tahun 1999 * Berita Online Rakyat Bagian Orde Reformasi * Borbor News *

Oknum ASN Larang Wartawan Ambil Gambar Saat Ukur Ulang Lahan Tugu Adipura


BorborNews, Kab Sarolangun - Lagi Oknum ASN kurang memcerminkan sikap yang kurang pantas.
Dok foto: H. Domrah
Pasalnya saat terjadi perdebatan dengan pihak penggugat di lokasi taman adipura gunung kembang, salah satu oknum ASN terkesan arogan saat awak media mengambil gambar.

"Hei kenapa ambil gambar, jangan ambil foto kalo tidak ada ijin", katanya dengan nada keras mengarah ucapannya kepada wartawan elektronik Tribrata TV Selasa (10/9/2019) kira2 pukul 11:00 Wib.

Sontak rekan rekan media yang lain, kaget atas sikap Oknum tersebut yang bernama H. Domrah yang tidak mencerminkan integritas ASN semestinya di Kab Sarolangun.
Dok foto: Tim ukur ulang di lokasi
Rombangan tim ukur lahan dihadiri Kadis Perkim Saipullah S.sos dan Kabag Hukum Pemda Bujang Nasri, Kabid Aset, Lurah gunung kembang serta pihak dari BPN Kab Sarolangun dan pihak penggugat Sardini beserta keluarga.

Entah apa yang dimaksud oleh yang bersangkutan mengapa Para wartawan dilarang mengambil gambar pada saat tim juru ukur dari BPN dan pihak penggugat Sardini dan keluarga saat itu.

Disebut sebut, H. Domrah sebelum terjadi pembelian menjabat sebagai Bendahara di bagian umum dan Alexsander sebagai Kabag umum semasa Bupati Hasan Basri Agus.

Sampai berita ini diturunkan, tim media belum dapat mengkonfirmasi H. Domrah atas tindakan yang kurang pantas kepada awak media terkait liputan proses ukur ulang di Jln simpang komplek perkantoran Pemda Sarolangun.

Perlu diketahui, UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik, telah mengatur untuk transparansi publik. Publik berhak tahu.

Disamping itu, kerja Jurnalistik sudah di atur melalui UU No 40 Tahun 1999 tentang PERS. 

Mestinya mereka paham bahwa Pasal 8 UU Pers menyebutkan, "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum."

Adapun Pasal 4 ayat 3 menyebutkan, "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi."

Terhadap siapa pun yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal tadi, dapat penjara maksimum dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Demikian menurut Pasal 18 ayat 1.
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Subscribe to receive free email updates: