Postingan Populer Bulan Ini

Surat Kabar Online : TRANSPARAN MENYAMPAIKAN INFORMASI
Tampilkan postingan dengan label Surat Pembaca. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Surat Pembaca. Tampilkan semua postingan

8 Juli 2018

Dewan Pers dan "Dosa" UKW


BorborNews -

Oleh Metta Iskandar Ketua Bidang Bina Penulis DPP IPJI

Masih ingat H. Mahbub Djunaedi dan Adam Malik? Kedua tokoh ini dikenal sebagai begawan wartawan Indonesia. Keduanya tidak mengenyam perguruan tinggi maupun gelar sarjana. Keduanya hanya "SI" alias tidak tamat SD.

Namun reputasi keduanya luar biasa: melebihi sekolahnya.
Mahbub, selain pernah memimpin surat kabar Duta Masyarakat milik NU, juga dikenal kolumnis. Tulisannya nyinyir dalam menelaah sesuatu.

Sedangkan Adamc Malik - kakek dari salah pengurus PWO IN, Syalimar Malik - bukan hanya pendiri dan memimpin Antara, juga menjadi orang kedua di republik ini, dus pernah memimpin Sidang Majelis Umum PBB.

Luar biasanya, dua tokoh panutan kita ini, ketika memimpin surat kabar dan kantor berita, secuil pun belum pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang kini jadi menu utama Dewan Pers dalam meningkatkan profesional wartawan negeri ini.

UKW dikeluarkan Dewan Pers - tertuang dalam peraturan NO I/peraturan - DP/II/20I0/, cantelannya sesuai fungsi Dewan Pers Pasal I5 ayat 2, UU Pers No 40 Tahun I999, khususnya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Tinjauan itu sah-sah saja. Tidak perlu diperdebatkan. Apalagi, dalam versi Dewan Pers, terjadi degradasi wartawan. Siapa saja bisa jadi wartawan, termaksud Pemimpin Redaksi. Padahal bekal mereka belum mumpuni, belum pernah menulis, memahami kode etik jurnalistik dan segala pandangan minor lainnya.

Eh sudah begitu, regulasi membuat media, saat ini mudah menyusul dicabutnya SIUPP Harmoko oleh UU NO 40 tahun I999. Akibatnya, jumlah media massa di awal reformasi menjamur. Jari kita yang sepuluh tak cukup menghitungnya. Belum lagi jumlah wartawan yang berkerumun di lembaga pemerintah. Gedung DPR menjadi saksi bejibunnya wartawan, sehingga membuat gerah tuan-tuan di parlemen.

Di sisi lain, era globalisasi membutuhkan spesialisasi, bukan lagi general. Makanya, entah siapa yang memulai, muncullah usul mepakukan kompetensi kewartawanan, sama seperti guru dan profesi lainnya. Tujuannya, tidak lain meningkatkan profesionalitas wartawan. Sampai di sini hajatan UKW Dewan Pers masih benar.

Cuma, persoalannya, soal UKW bukan sekadar di ruang kelas. Tapi melebar aplikasinya. Tuan - tuan di Dewan Pers yang isinya akademis dan wartawan senior itu, memberikan label yang tidak enak: hanya mengakui wartawan yang UKW.

Lho buktinya, dalam surat edaran ke instansi pemerintah hanya melayani wartawan UKW, bukan non UKW. Diskriminasi ini terjadi pada wartawan yang lahir di era reformasi ini. Sedang non UKW tolak atau usir saja jika meminta wawancara.

Surat edaran ini, jika dikaitkan definisi wartawan, jelas bertolak belakang dengan batasan wartawan.

Adapun wartawan hanya dibatasi mencari, mengumpulkan informasi, kejadian, memilah-milahnya dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, siaran, baik cetakan, televisi, radio dan elektronik lainnya, termaksud internet yang saat ini marak. Tak ada embel-embel UKW, yang sifatnya hanya untuk complement SDM saja. Lagipula, cukup banyak orang piawai menulis berita tanpa lulusan UKW.

Lainnya, entah kenapa, wartawan UKW itu juga dilindungi oleh Dewan Pers yang pendekatannya dalam menyelesaikan berita selalu meminta kepada yang dirugikan  s hak jawab maupun koreksi. Sedang non UKW ke monster UTE, langsung masuk bui dan tahanan dengan tuduhan pencemaran nama baik, mengumbar kebencian.

Pengakuan istimewa ini diakui oleh beberapa wartawan yang mengikuti UKW saat menjadi peserta yang menggruduk Dewan Pers. Mereka datang selain bentuk solidaritas, juga sebagai saksi diskriminasi peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers.

Jadi, andai saja kedua tokoh tadi hidup - Mahbub dan Adam Malik, pasti akan orasi, menggruduk Dewan Pers yang bersifat diskriminasi yang tidak sesuai amanat UUD I945, tidak sesuai juga dengan kode etik yang  mengharamkan  pemberitaan tendesius, sekaligus melupakan kelamnya pers saat era SIUPP-nya Orde Baru. (Tim)
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




1 Juli 2018

Surat Terbuka Buat Presiden : Selamatkan Kemerdekaan Pers Indonesia



BorborNews -
Yang terhormat :
Presiden Republik Indonesia
Bpk H. Ir Joko Widodo.



Rancangan sembilan program prioritas pembangunan atau Nawacita yang Bapak gulirkan sejak pertama kali Bapak memimpin negeri ini sepertinya berjalan cukup dinamis. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan sekarang sungguh bisa dirasakan  langsung masyarakat di berbagai pelosok neggeri, bahkan hingga ke wilayah Papua yang dulunya sulit terjangkau pembangunan. Kebijakan ekonomi yang Bapak luncurkan pun berhasil merangsang pertumbuhan ekonomi nasional kian stabil. Simpati publik atas kinerja pemerintahan saat ini menempatkan Bapak pada posisi tertinggi poling calon presiden 2019 dibanding calon lain di hampir seluruh lembaga survey nasional.

Namun sayangnya sederet prestasi yang Bapak raih itu rasanya belum lengkap jika ada potensi yang menguasai ruang publik justeru terabaikan.

Yang saya maksudkan adalah ruang lingkup Pers Indonesia yang kelihatannya terluput dari perhatian Bapak selaku orang nomor satu di republik ini.

Kriminalisasi pers yang kian marak terjadi di era kepemimpinan Bapak, sejujurnya agak mengurangi kekaguman saya terhadap performa kepemimpinan Bapak sebagai Kepala Pemerintahan.

Baru-baru ini insan pers tanah air dikejutkan dengan peristiwa tewasnya Wartawan Media Kemajuan Rakyat Muhammad Yusuf saat berada dalam tahanan.

Almarhum M.Yusuf dikriminalisasi dan dijebloskan ke penjara karena kerap memberitakan kepentingan warga yang terzalimi. Polisi, Jaksa, dan Dewan Pers yang memeriksa dan menangani kasus ini sepakat bahwa tulisan almarhum M Yusuf  yang dimuat di media Kemajuan Rakyat adalah perbuatan kriminal. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas-jelas tidak berlaku bagi almarhum M Yusuf.

Kriminalisasi terhadap sebuah karya jurnalistik ternyata tidak hanya dialami almarhum M.Yusuf sendirian melainkan juga dialami sejumlah wartawan di berbagai daerah. Dan itu semua terjadi di era pemerintahan sekarang.

Baru-baru ini juga wartawan media online Berita Rakyat Slamet Maulana ditangkap petugas Polres Sidoarjo karena memberitakan soal wanita penghibur beroperasi di lokasi karaoke keluarga.

Sementara di Padang Sumatera Barat, Pemimpin Redaksi Media Jejak News Ismail Novendra diseret ke kursi pesakitan karena menulis berita dugaan KKN pengusaha kontraktor kerabat dekat Kapolda Sumbar.

Di Nusa Tenggara Timur, Wartawan media online Fajar Timor Bony Lerek dijadikan tersangka karena menulis berita tentang dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Timor Tengah Utara, Raymundus Fernandez.

Belum lama ini pula dua awak media online Sorot Daerah di Sumut dijemput paksa polisi. Keduanya diamankan terkait tulisan yang mengkritisi 'kemesraan' Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dengan seorang tersangka kasus penipuan. Kedua awak media online sorotdaerah.com yang diamankan yaitu Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban.  Keduanya dituduh telah melakukan penyebaran berita hoaks atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Sementara itu, di Riau,  Pimred Harian Berantas Toroziduhu Laia juga diseret ke meja hijau PN Pekanbaru terkait kasus pelanggaran UU ITE yang dituduhkan Bupati Kabupaten Bengkalis dan Polda Riau akibat berita kasus korupsi dana Hibah/Bansos untuk Kabupaten Bengkalis.

Dan masih banyak lagi wartawan di berbagai daerah dikriminalisasi akibat pemberitaan.

Sangat disayangkan Dewan Pers yang berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers justeru menjadi bagian terpenting dalam upaya mengkriminalisasi pers Indonesia.

Penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang mewajibkan wartawan mengikuti proses Uji Kompetensi Wartawan atau UKW kian mengancam eksistensi pers di Indonesia.

Wartawan yang belum atau tidak mengikuti UKW akan dianggap illegal oleh Dewan Pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Terbukti dalam berbagai kasus aduan sengketa pers, Dewan Pers tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi dengan pertimbangan bahwa wartawan yang menjadi teradu belum mengikuti UKW sehingga perkara yang diadukan dapat diteruskan ke pihak kepolisian dengan pasal pidana umum.

Padahal pelaksanaan UKW oleh Dewan Pers ini adalah bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan karena yang berwenang melaksanakan Uji Kompetensi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan bukannya oleh Dewan Pers. Jadi seluruh LSP yang ditunjuk oleh Dewan Pers tidak memiliki dasar hukum untuk diterapkan bagi wartawan dalam mendapatkan sertifikat kompetensi.

Persoalan lain yang menghantui pers adalah ratusan ribu wartawan dan pekerja pers terancam kehilangan pekerjaan alias menganggur akibat ulah Dewan Pers yang ngotot menerapkan aturan kewajiban Verifikasi terhadap media massa meskipun bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Betapa tidak, sekitar 43 ribu media cetak dan elektronik (versi Dewan Pers) yang belum terverifikasi terancam 'dibredel' masal oleh Dewan Pers. 

Di tengah upaya keras pemerintah merangsang pelaku usaha menciptakan lapangan pekerjaan baru, Dewan Pers justeru sibuk mengeliminir eksistensi dan legitimasi perusahaan pers yang dianggap belum diverifikasi. Ke 43 ribu media yang belum terverifikasi tersebut, selain kehilangan legitimasi juga terancam dikriminalisasi oleh Dewan Pers.

Fakta ini jelas menegaskan bahwa Undang-Undang Pers seolah-olah tidak berlaku bagi sekitar 43 ribu media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Kondisi ini tak ubahnya dengan pembredelan masal model baru versi Dewan Pers.

Padahal, sesungguhnya kebijakan verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers telah melanggar dan menyimpang dari aturannya sendiri yakni Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Pada poin ke 17 peraturan tersebut, berbunyi "Perusahaan Pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sangat jelas dan terang benderang bahwa aturan Dewan Pers tersebut menyebutkan tugas verifikasi adalah kewenangan Organisasi Pers dalam hal ini Organisasi Perusahaan Pers, tapi pada kenyataannya Dewan Pers secara sepihak mengambil alih peran tersebut. 

Dalam kondisi pers nasional sudah seperti ini negara kelihatannya belum mau hadir melihat keberadaan pers Indonesia yang makin terpuruk.

Saya masih tetap optimis bahwa Bapak selaku Presiden Republik Indonesia tidak akan tinggal diam menyikapi permasalahan pers di Indonesia. Untuk mengatasi kondisi ini kami minta dengan tegas kepada  Bapak Presiden untuk segera membekukan dan membubarkan kepengurusan Dewan Pers periode ini dan menyerahkan  sepenuhnya kepada seluruh Organisasi Pers dan perusahaan pers untuk menentukan kembali anggota baru Dewan Pers yang benar-benar profesional, dan bukan dari kalangan mantan pejabat yang hanya ingin tetap eksis di pentas nasional.

Anggota Dewan Pers harus lahir dari rahim insan pers dan seluruh organisasi pers dan perusahaan pers yang diakui oleh negara, dan bukan hanya dari segelintir organisasi pers saja. Jika Bapak Presiden mampu melakukan itu maka persoalan Pers Indonesia akan segera teratasi. Pada gilirannya Dewan Pers akan kembali kepada marwahnya. Akhir kata, stop kriminalisasi pers dan kembalikan kemerdekaan kami.



Hormat kami,

Hence Mandagi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




29 Juni 2018

DPR RI Berharap Pengusutan Kematian Wartawan Yusuf, Wilson: Ini Tragedi Pers Indonesia



BorborNews - JAKARTA - Upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus tewasnya wartawan Kalsel secara transparan dan beradab telah mengundang perhatian banyak kalangan, termasuk dari pihak DPR RI. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, misalnya, menegaskan mendukung langkah Komnas HAM untuk mengungkap kematian M Yusuf (42) wartawan media online di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, 10 Juni lalu.

Menurut Fadli Zon, harus ada keberanian untuk mengungkap kebenaran dan hal yang menjadi penyebab kematian M Yusuf. Terlebih kematian terjadi di dalam lapas.

“Jangan sampai kebenaran itu ditutupi untuk kepentingan orang tertentu yang saya kira tentu saja merupakan satu wujud ketidakadilan bagi keluarga almarhum. Jadi harus dibongkar, mereka yang terlibat dalam penganiayaan, intimidasi atau bahkan masuk dalam kategori pembunuhan ya harus diungkap dan diberi sanksi sesuai hukum kita yang berlaku,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/6).

Menurut politisi asal Sumatera Barat ini, tugas wartawan adalah sangat mulia dan menjadi pilar denokrasi yang sangat penting. “Tugas wartawan itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Karena itu wartawan harus dilindungi, termasuk dalam kondisi perang sekalipun,” tegasnya.

Ditanya soal banyaknya awak media yang mengalami kekerasan selama pemerintahan rezim Joko Widodo, Fadli Zon mengaku sangat prihatin. “Di media saat ini disebutkan ada 176 kalau tidak salah, wartawan yang mengalami kekerasan, intimidasi bahkan hingga meninggal dunia seperti yang dialami M Yusuf. Jika angka itu benar, kondisi Ini sangat memprihatinkan. Harus dihentikan karena bertentangan dengan konstitusi kita dan semangat demokrasi itu sendiri,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Fadli Zon juga menyebut banyaknya wartawan yang mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik menambah catatan buruk bagi Presiden Joko Widodo. “Dan saya kira ini juga mengkhawatirkan bahwa ada kecenderungan pemerintahan sekarang ini menegakan sikap otoritarianisme kembali, setidaknya yang bisa dilihat dari sisi pers,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, kembali menyerukan agar pihak terkait benar-benar serius menangani kasus ini. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2018 itu amat sangat prihatin melihat persoalan ini yang disebutnya sebagai tragedi pembantaian kemerdekaan pers Indonesia.

"Kasus ini bukan hanya soal kriminalisasi jurnalis belaka, tetapi lebih buruk dari itu. Para pihak yang memperkarakan karya jurnalistik Muhammad Yusuf telah menggunakan tangan hukum untuk membunuh sang jurnalis sejati tersebut. Ini tragedi bagi kemerdekaan pers Indonesia," ujar Wilson yang juga adalah Pimpinan Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) dengan situs resmi www.pewarta-indonesia.com ini.

Dirinya meyakini bahwa dalam kasus kematian jurnalis Muhammad Yusuf di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan itu, ada persengkongkolan jahat yang melibatkan beberapa pihak. "Dari informasi yang masuk, saya menduga kuat bahwa dalam kasus ini ada persekutuan jahat untuk membunuh Muhammad Yusuf yang didesain sedemikian rupa agar yang bersangkutan terlihat wafat secara wajar," imbuh pria yang sejak awal kasus ini mencuat ke permukaan sangat getol menyuarakan perjuangan pengusutan kasus tersebut.

Beberapa pihak, beber Wilson, yang diduga kuat terlibat dalam kolusi busuk dalam kasus itu antara lain oknum aparat Polres, Kejari, Dewan Pers, dan oknum pengusaha hitam, Haji Isam. Bahkan menurutnya, bisa diduga keterlibatan oknum Gubernur Kalsel, yang tidak lain adalah paman kandung Haji Isam.

"Untuk informasi bahwa Gubernur Kalsel itu sedang kecewa berat karena baru-baru ini dikalahkan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara PT. Silo di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam kasus pembatalan izin pengusahaan lahan yang diincar PT. MSAM milik Haji Isam di Pulau Laut. Sepak terjang PT. MSAM di lokasi tanah rakyat di sanalah yang jadi obyek pemberitaan Muhammad Yusuf itu," terangnya.

Jadi menurut lulusan Pascasarjana Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda itu, dalam kasus ini sangat mungkin adanya pembunuhan berencana dari pihak-pihak tertentu. "Parahnya, Dewan Pers melalui oknum ahli pers Leo Batubara, telah mempermulus program penghilangan nyawa wartawan Muhammad Yusuf," ujarnya dengan rasa sedih.

Oleh karena itu, lelaki paruh baya ini menyerukan kepada seluruh insan pers di negeri ini untuk bersatu menolak kriminalisasi terhadap wartawan dan membubarkan Dewan Pers. "Ayo kita bersatu, bersama kita bubarkan Dewan Pers yang selama ini menjadi alat legitimasi aparat mengkriminalisasi pekerja pers," serunya mengakhiri pernyataannya. (HWL/Red)
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




27 Juni 2018

KLARIFIKASI DAN JAWABAN KETUA UMUM PPWI ATAS SOMASI DARI FORUM JURNALIS KALSEL


BorborNews -
Pada hari Senin, 25 Juni 2018, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, telah menerima surat dari Saudara Risma yang mengatasnamakan Forum Jurnalis Kalimantan Selatan (FJKS), dengan alamat sekretariat Gedung PWI Kalsel, Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 7023, Telepon (0511) 7481308. Secara lengkap, isi surat dengan prihal Somasi itu sebagai berikut:
Banjarmasin, 25 Juni 2018
Nomor : 01/FJ-Kalsel/VI/2018
Perihal : Somasi (Peringatan)
Lampiran : Lampiran Berita Online
Kepada Yth :
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)
Bapak Wilson Lalengke
Dengan Hormat,
Menanggapi maraknya pemberitaan di beberapa portal berita online yang mengutip pernyataan Saudara, yang menyebut para jurnalis di Kalimantan Selatan berpesta pora atas kematian M Yusuf, wartawan kemajuanrakyat.com, dan pernyataan yang merendahkan lainnya, maka kami atas nama Forum Jurnalis Kalimantan Selatan (FJKS), menyampaikan keberatan atas pernyataan Saudara yang dikutip beberapa portal media online.
Berdasarkan hal tersebut, kami memberikan Somasi (Peringatan) kepada Saudara Wilson Lalengke untuk:
  1. Menyampaikan klarifikasi terbuka untuk meluruskan bahwa pernyataan Saudara tidak benar. Klarifikasi juga menyebutkan dari mana sumber informasi yang Saudara terima, karena informasi yang Saudara sampaikan sama sekali tidak benar. Kami meminta klarifikasi ini diterbitkan oleh media online yang menerbitkan kutipan Saudara.
  2. Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para Jurnalis Kalimantan Selatan atas pernyataan Saudara yang telah merendahkan profesi jurnalis Kalimantan Selatan. Permohonan maaf ini diterbitkan di beberapa media online yang menerbitkan pernyataan Saudara.
Apabila Somasi ini tak segera dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak surat ini Saudara terima, maka kami akan menempuh dan mempergunakan semua jalur hukum yang diperlukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikiaan Somasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Koordinator Forum Jurnalis Kalsel
Risma
Tembusan :
1. Dewan Pers
2. PWI Pusat
3. PWI Provinsi Kalsel
4. Kapolda Kalsel
5. Dir Krimsus Polda Kalsel
6. Arsip
Merespon isi surat yang dikirimkan melalui WhatsApp dan email tanpa lampiran –mungkin terlupa– tersebut, disampaikan klarifikasi dan jawaban dari Ketua Umum PPWI Nasional, sebagai berikut:
  1. Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas surat yang dikirimkan oleh Saudara Risma tersebut. Hal ini menandakan bahwa ada kepedulian yang cukup baik dari rekan-rekan jurnalis di Kalimantan Selatan atas persoalan pers yang ada di sana, khususnya terkait kasus tewasnya rekan wartawan Muhammad Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru di Lapas Kelas II Kotabaru, Kalsel, pada tanggal 10 Juni 2018 lalu.
  2. Dari arsip pernyataan atau statemen yang ada di Sekretariat Nasional PPWI, tidak ditemukan kalimat “… para jurnalis di Kalimantan Selatan berpesta pora atas kematian M Yusuf, wartawan kemajuanrakyat.com,…”. Yang benar adalah tertulis “Menurut Wilson, aroma tidak sedap itu mencuat, berdasar informasi yang diperolehnya, dua hari setelah meninggalnya Mohammad Yusuf, ratusan wartawan di Kalsel “pesta pora” di rumah Gubernur Kalsel.” (juga dikutip oleh media online: http://otoritas.co.id/tpf-pwi-dituding-dibiayai-pengusaha-hitam). Jadi, Wilson Lalengke tidak mengatakan bahwa para wartawan di Kalsel berpesta pora ATAS KEMATIAN M. YUSUF, wartawan kemajuanrakyat.com.
  3. Berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi: “Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya”, maka untuk kepentingan keselamatan narasumber, adalah tidak pada tempatnya memaksa seorang penulis, dalam hal ini Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, untuk mengungkapkan narasumber dan/atau sumber informasi tentang fakta lapangan yang menjadi acuan dalam membuat analisis, opini dan pernyataan/statemen yang disampaikan oleh penulis yang dikutip oleh berbagai media massa.
  4. Sebagai sebuah berita dengan topik dan judul tertentu, maka pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam suatu berita/artikel harus dipandang dan dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh, walaupun penulis atau narasumbernya terdiri dari beberapa orang (read: Wilson Lalengke dan Taufiq Rahman, Ketua Umum IPJI). Sehubungan dengan pemahaman ini, maka yang dimaksudkan oleh pernyataan Ketua Umum PPWI dalam berita yang dipersoalkan itu lebih ditujukan kepada mereka yang selama ini memilih diam dan bahkan membantu melanggengkan perilaku para oknum penguasa, aparat dan pengusaha yang menindas rakyat di Kalimantan Selatan.
  5. Berdasarkan poin (4) di atas, apabila Saudara Risma, dan kelompok FJKS-nya berada di barisan para wartawan yang gencar melakukan pembelaan terhadap rakyat dari kesewang-wenangan penguasa, termasuk aparat, dan pengusaha hitam, maka Anda semua bukanlah sasaran dari pernyataan-pernyataan dimaksud. Jika Saudara Risma dan kelompok FJKS merasa “tercolek” – padahal bukan sasaran pernyataan– maka dengan ini Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
  6. Ketua Umum PPWI Nasional mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh wartawan di Kalimantan Selatan, mari bekerjasama, bahu-membahu, memperkuat komitmen dan idealisme kewartawanan kita, memperjuangkan kemerdekaan pers, bebas dari tekanan dan pengekangan dalam bentuk apapun juga, dari siapapun juga, dimanapun di seluruh pelosok negeri ini. Tanpa kebersamaan, persatuan dan kerjasama di antara semua wartawan di negeri ini, niscaya satu per satu jurnalis yang idealis dan memperjuangkan nasib rakyat melalui jurnalisme di negara ini akan dikriminalisasi, didiskriminasi, dibui hingga tewas membusuk di penjara atau dibunuh.
Demikian klarifikasi dan jawaban dari Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke atas surat somasi dari Saudara Risma, yang mewakili FJKS. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan, atas perhatian dan kerjasama yang baik di antara kita semua, diucapkan terima kasih.
Jakarta, 26 Juni 2018
Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA
Ketua Umum PPWI Nasional
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012
Staf Ahli Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh
Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma).
Press Release ini juga dikirimkan kepada, Yth :
  1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
  2. Ketua MPR RI di Jakarta
  3. Ketua DPR RI di Jakarta
  4. Ketua DPD RI di Jakarta
  5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
  6. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta
  7. Panglima TNI di Jakarta
  8. Kapolri di Jakarta
  9. Jaksa Agung di Jakarta
  10. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta
  11. Gubernur Lemhannas RI di Jakarta
  12. Kepala BIN di Jakarta
  13. Kepala Divisi Humas Polri di Jakarta
  14. Anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan di Jakarta
  15. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasi
  16. Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarmasin
  17. Kabidhumas Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin
  18. Direktur Krimsus Polda Kalsel di Banjarmasin
  19. Dewan Pembina PPWI Nasional di Jakarta
  20. Divisi Hukum dan Advokasi PPWI Nasional di Jakarta
  21. Dewan Pers di Jakarta
  22. PWI Pusat di Jakarta
  23. PWI Provinsi Kalsel di Banjarmasin
  24. Pimpinan redaksi media-media seluruh Indonesia di tempat. (Isk)
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: targetbuser.co.id / Redaksi




25 Maret 2017

Surat Terbuka Kepada Yth: Kasudinnaker Jakarta Selatan, Perihal Pengaduan PHK Dalam Tekanan




Perihal: Pengaduan PHK Dalam Tekanan                           Jakarta 22 Maret 2017
                                                                                           Kepada Yth:
                                                                                           Kasudinasker Jaksel
                                                                                           Di Tempat


Dengan Hormat,

Bersama ini, saya ingin melaporkan PT SUMACO WAHANA UTAMA (TEH 63) tempat saya bekerja dimana telah “MEMAKSA” saya untuk mengundurkan diri tanpa tuntutan. Berikut kronologis singkat yang dapat saya sampaikan:

Pada tanggal 20 maret 2017, Hari senin jam 13:00 Wib setelang meeting, saya dipanggil ibu martha (HRD), Ibu Waty (Manager), Ibu Rusmi (Assistant Manager) untuk menyelesaikan masalah mengenai pergantian teh customer yang saya pakai sebagai tester untuk customer lain.

Dalam keadaan tertekan saya dipaksa untuk menulis surat pernyataan mengundurkan diri tanpa tuntutan apapun. Sampai 5 kali saya menulis surat tersebut dengan kesalahan, karena saya menerima paksaan dari pihak perusahaan.

Oleh karena itu saya meminta keadilan serta hak hak saya selama 7 tahun bekerja. Agar bapak ketahui selama saya bekerja, saya tidak mendapatkan Jamsostek dll sesuai peraturan Depnaker, dikarenakan saya takut di pecat, saya diam selama ini.


Mohon masalah saya ini segera ditindaklanjuti agar dimana hak hak saya dapat diberikan selama saya bekerja 7 Tahun. Atas perhatiannya yang bapak berikan saya mengucapkan banyak terima kasih.


Hormat saya,

Vera Hasibuan

Berita Terkait:
*Akhirnya SPG Teh 63 Lapor Depnaker Jaksel Terkait, PHK Dalam Tekanan
*Perundingan Antara Mantan Karyawan SPG Teh 63 Dilakukan Di Kantor Disnaker Jakarta Selatan



Masukan Email anda dibawah kotak ini, lalu tekan "Subscribe" Setelah itu buka kotak Email anda untuk konfirmasi berlangganan, jika ingin berlangganan INFO LOKER gratis dari www.borbornews.com


Delivered by BorborNews
Sumber: Redaksi





8 November 2016

Kendaraan Anda Akan di Tarik Leasing? Jangan Takut !!! Baca Tulisan ini

KLIK GAMBAR DIATAS, CARI PRODUK ANDA DENGAN POTONGAN HINGGA 70% BUKTIKAN SEGERA. HARGA PROMO HINGGA AKHIR BULAN INI



Ini pengalaman pertama saya berurusan dg finance bener2 sebuah pelajaran yg sangat berharga bagi sy.

Tadinya sy gk tahu seputar finance dan juga undang2. Kasus ini terjadi di bln desember 2015. Saya datang ke kntr finance memberikan surat pemberitahukan bahwa sy tdk bisa mencicil lagi dikarenakan takut dosa riba sy minta waktu penyelesaian sampai aset sy terjual.

Selang 10 hari pertama kali sy disamperin finance krn nunggak cicilan 1 bln dan sistem potongan lwt rekening pun dg sendirinya terblokir mk nya petugas dtg ke rumah. Sy dikasih waktu cm 5hari sy iyain sj pdhl emang dah mantep utk stop cicilan. Bln berikutnya mrk datang lg selayaknya tamu sy jamu mereka tp sy tidak memberikan uang sepeserpun.

Bln berikutnya dtg pihak ketiga ( depcolektor) intinya sama nagih cicilan dan mau narik mobil sempet panik juga krn sy blm tahu ttg UU sy cb cari tahu dari tmn2 yg tahu hukum. Sjk saat itu teror telpon srg menyapa sy ya allah ... bikin sy takut dan panik. Pernah terlintas dlm pikiran sy mobil sy kasihkan sj urusan beres tp sy pikir lagi trus uang muka dan cicilan setahun gimana? Enak di mereka donk udah brp byk korban diluar sana? Sy gk boleh cm ikutin aturan main mereka bagemanapun sy hrs brani melawan mereka toh posisinya fifty fifty jd mobil itu bkn mutlak punya finance krn uang sy udah masuk ke sana lebih dr 50% jd sy juga punya hak atas mobil itu. Kudu kasih plajaran ni finance.

Akhirnya sy cari info sebyk2nya ttg dunia finance juga hukum2nya. 
Gila ... pernah 3 jam mereka mendebat saya soal jaminan fidusia sampai sy minta waktu jeda utk sholat asar dan hbs solat msh lanjut debat lagi jiiiaahhh ... sampai berbusa ni mulut saya.


Mereka mau ambil mobil sy yg parkir cantik di garasi depan sengaja tidak saya umpetin. Saya menanyakan fidusia asli mrk menyanggupi bw fidusia asli tp smp skrg mrk gk ada kabar dan kasus ini sudah bergulir 7 bln tuntutan saya utk dikembalikan uang mukanya dan mobil akan sy serahkan.

Gak tahu ada apa dengan mereka sampai detik ini gak berani menyapa lagi.

Untuk teman2 jangan takut hadapi finance ya UU bisa dipelajari kok kl gk tahu bisa nanya sama yg tahu. Selama kita benar jangan takut. Mari perangi RIBA !!
Wajib tau Bagi Anda yg kredit kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, wajib MENGETAHUI APAKAH ARTI FIDUCIA?

Apakah anda sedang dalam masa kredit kendaraan bermotor ? Apakah anda sedang dlm masa sulit sehingga belum mampu membayar angsuran? Atau gagal bayar kredit?

Jika demikian, perlu kita ketahui bersama beberapa fakta berikut ini :
Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 23 Sep 2013 mengatur bahwa syarat uang muka/DP kendaraan bermotor melalui bank minimal adalah 25% utk roda 2 dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan nonproduktif, serta 20% utk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yg melarang leasing atau perusahaan pembiayaan utk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yg menunggak kredit kendaraan.

Hal itu tertuang dlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012
tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yg dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012


Nah, ini yg penting , yaitu tentang Fidusia...
Menurut Undang2 No 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dgn dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dlm penguasaan pihak yg mengalihkan Fidusia umumnya dimasukkan dlm perjanjian kredit kendaraan bermotor Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut
Jadi “sebenar”nya, setiap pihak leasing wajib mendaftarkan stiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini

Tapi apa yg terjadi?

kita hampir tdk pernah mendengar kata “fidusia” ini, dan konsumen sangat asing sekali dgn kata ini


Jadi alur yg sebenarnya ialah nasabah+pihak leasing+notaris membuat perjanjian fidusia sebagaimana pengertian diatas sebelum kendaraan ditangan konsumen
Apa maksudnya?


Jadi perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen, leasing tdk bisa serta merta menarik kendaraan yg gagal bayar karna dgn perjanjian fidusia, alur yg seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan! Artinya, kasus Anda akan disidangkan & pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan utk menyita kendaraan Anda.


Dgn demikian, kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan & uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan utk membayar utang kredit Anda ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda

Nah, kenapa pihak leasing tidak membuat perjanjian fidusia?padahal itu kewajiban mereka..
Ini akan merugikan pihak leasing!!


Jika leasing tdk sgera menarik kendaraan konsumen (hal ini dilarang secara hukum) maka akan semakin banyak tunggakan, sedangkan kendaraan itu sendiri bisa langsung dilelang oleh leasing itu sendiri tanpa peduli berapa uang yg sdh dikeluarkan nasabah utk mencicil..

Jadi pihak leasing bisa untung doubel, ya dari kendaraan seken yg dijual plus pembayaran cicilan konsumen, Kejam? ya tentu saja kejam, tapi itulah yang terjadi...


Adanya artikel ini bukan berarti nasabah bebas tdk bayar cicilan, akan tetapi tetap diselesaikan secara hukum di pengadilan negri setempat

Jadi jika kendaraan anda akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia
(saya yakin mereka tdk punya)
dan sebelum ada surat fidusia tersebut jangan bolehkan penagih membawa kendaraan anda!

Karena jika mereka membawa sepucuk surat fidusia (yg ternyata adalah palsu) silakan anda bawa ke hukum, pihak leasing akan didenda minimal Rp 1,5 milyar

Jika ada pemaksaan pengambilan kendaraan? mari kita lihat cuplikan dari pihak kepolisian berikut ini :
Tindakan Leasing melalui Debt Collector/Mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindak pidana Pencurian

Jika pengambilan dilakukan dijalan, merupakan tindak pidana Perampasan

So bagaimana menghadapi debt collector/tukang tagihnya?
Jika para penagih utang berusaha merampas barang cicilan Anda, tolak dan pertahankan barang tetap di tangan Anda

Katakan kepada mereka, tindakan merampas yg mereka lakukan adalah jtindakan kejahatan!!


Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 & 4 junto Pasal 3.


By :: Ajir Ramadhan dicuplik dari facebook




















Surat pembaca

Sudah bergabung di grup loker dan mitra kami? ini linknya:



Ini halaman dan mitra kami:



Anda dapat berkontribusi untuk memberikan Opini, Artikel, Karya Tulis, Kegiatan Sosial dan Hal-hal yang menjadi konsumsi publik. Semua kiriman tidak melanggar Hukum dan berbau SARA. Identitas pengirim/Narasumber harus jelas dan di rahasiakan Redaksi.


Kirimkan melalui email Redaksi: redborbornews@gmail.com Semua kiriman yang masuk menjadi tanggung jawab si pengirim. Redaksi berhak mengedit serta menolak kiriman. Terimakasih

Total Tayangan Halaman

 
Copyright © 2018 Borbor News . All Rights Reserved.