Surat Kabar Online : TRANSPARAN MENYAMPAIKAN INFORMASI
Tampilkan postingan dengan label Surat Pembaca. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Surat Pembaca. Tampilkan semua postingan

10 Desember 2018

Detik-detik Menjelang Mubes Pers Indonesia, FORWARD Nyatakan Bergabung



BorborNews, Jakarta – Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini, yakni tanggal 18 Desember 2018, bertempat di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sejumlah organisasi Pers yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia, telah sepakat menyukseskan acara ini.

Guna kelancaran acara, panitia yang terdiri dari para pengurus dan anggota sekber pers Indonesia, pada Sabtu (8/12/2018) menggelar rapat persiapan di Serang, Banten, dipimpin oleh Ketua Sekber Pers Indonesia Wilson Lalengke dan dihadiri 17 (tujuh belas) organisasi Pers. Mubes mengundang sekitar 2000 peserta dari berbagai elemen masyarakat pers dari 34 Provinsi se-Indonesia.

Wilson Lalengke, pionir jurnalisme warga dengan jaringan terluas ini menjelaskan, bahwa dalam Mubes Pers Indonesia, akan dilakukan pembacaan deklarasi dan penyampaian Tuntutan Pers Indonesia. “Dalam Mubes Pers Indonesia nantinya kami akan menggelar deklarasi untuk terbentuknya Dewan Pers Independen serta menyampaikan aspirasi dan tuntutan Pers Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan kehadiran negara dalam pemberdayaan masyarakat Pers Indonesia,” terang Wilson Lalengke, penggagas Mubes Pers Indonesia, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu.

Dalam beberapa waktu mendekati hari H pelaksanaan Mubes, sejumlah pihak menyatakan mendukung dan bergabung dengan Sekber Pers Indonesia. "Hari ini FORWARD (Forum Wartawan Digital – red) dan sejumlah media juga menyatakan bergabung,'' ungkap Wilson.

Bahkan, beberapa perwakilan masyarakat internasional dan negara sahabat juga akan hadir dalam pertemuan akbar pertama wartawan Indonesia sepanjang sejarah, pada 18 Desember mendatang. “Hari ini kita dihubungi pihak The World Philosophical Forum of UNESCO dan warga Jerman yang menyampaikan bahwa para pihak tersebut ingin sekali hadir dalam Mubes Pers Indonesia nanti,” imbuh Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Di tempat terpisah, pengurus pusat Forward, Mahar Prastowo, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung gagasan penyelenggaraan Mubes Pers Indonesia dalam rangka memperbaiki kondisi pers di tanah air yang sudah rusak parah oleh para pemburu rente politik dan kapitalisme media. "Setelah mendapat penjelasan Ketua Sekber Pers Indonesia, Bang Wilson Lalengke, ternyata kita satu visi, jadi hari ini juga FORWARD menyatakan bergabung dalam perhelatan ini," terang Mahar Prastowo di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

FORWARD yang merupakan wadah perkumpulan dan komunikasi para wartawan dan pengelola media berbasis digital, lanjut Mahar, juga menyampaikan 10 (sepuluh) butir draft petisi pernyataan sikap terkait dengan hal-hal yang menyangkut kebebasan pers, sikap diskriminasi industri dan insan pers, peningkatan kapasitas dan kualitas pers melalui diklat dan peningkatan SDM wartawan, serta pernyataan yang bersifat himbauan kepada pemerintah di dalam negeri dan dunia internasional terkait masih adanya kriminalisasi pers di berbagai negara selama ini. “Kami juga mengirimkan draft tuntutan masyarakat Pers Indonesia yang akan dibacakan di Mubes nanti setelah direview dan disempurnakan oleh Ketua Sekber Pers Indonesia,” pungkas Mahar, yang juga dikenal sebagai _issue-maker_ ini. (AWD/Red).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




7 Desember 2018

Ki Tong Samua Basodara, Papua Damai Papua Indonesia



BorborNews - Karena tulisan bang Deny Siregar, Ingat 20 tahun yg lalu di Jayapura yang saat itu masih ibukota provinsi Irian jaya. Saat Presiden Gus dur Irian jaya berubah menjadi Papua dengan melalui proses panjang dari aktivis orang orang asli Irian saat itu.

Tahun 1995 pertama saya pijakan kaki ini, di bumi Cendrawasi yang terkenal juga khas makanan Papeda dalam hidangan kuah ikan dan tak kalah terkenal juga buah Matoa sampai yang Gaharu yang terbaik yang nilainya begitu fantastis.

Begitulah bumi cendrawasih yang berlimpah sebenarnya sumber alam dan tidak didukung dengan sumber daya manusia untuk mereka bisa bangkit berdiri mengelola hasil alam yang Tuhan berikan kepada penduduk asli.

Saat itu, 20 tahun yang lalu. Sebagian besar tingkat ekonomi masyarakat di Jayapura masih lebih baik dibanding masyarakat asli di desa Koya, Arso dan desa lainnya. Jangankan bicara tingkat ekonominya, akses ke desa disana pun saat itu sangat sulit dikarenakan terbatasnya transportasi dan jalan yang kurang mendukung akan tetapi masyarakat asli tetap melakukan aktivis sehari hari dengan bercocok tanam dan menjual hasil kebun ke pasar di kotaraja maupun kota jayapura dengan lapak seadanya.

Sejak tahun tahun berlalu hingga tahun 1998, tak sedikit gerakan separatis melakukan intimidasi baik dengan kekerasan senjata dan sebagainya dari bentuk ketidakadilan yang mereka rasakan. Memang saya akui, ketidakadilan itu sangat luas setiap orang mengartikannya.

Tahun begitu cepat berlalu hingga tahun ini, Tahun politik 2018. Genap 20 tahun, Papua kembali bergejolak. Seperti yang kita dengar penembakan kepada pekerja pembangunan oleh Anggota yang disebut KKB.

Saya tidak ingin masuk lebih jauh ke area wacana sebab dan akibat terjadinya, karna terlalu naif bagi saya yang sekarang tidak tinggal disana.

Urusan Papua dapat diselesaikan bersama penduduk asli dan pemerintah setempat untuk dicarikan solusi, kecuali ada pihak pihak yang bermain dibelakang untuk kepentingan politik agar citra pemerintahan presiden Ir Jokowi semakin terpuruk karena situasi papua mulai bergejolak.

Saya sebagai warga Indonesia berharap masalah di Papua diseleaaikan secara damai dan jangan ada pertumpahan darah, disaat pemerintahan Jokowi sedang melanjutkan pembangunan yang masif di bumi cenderawasih.

Untuk semua masyarakat Papua agar dapat menyikapi dengan bijak agar pembangunan yang telah dan akan direncakan dapat terwujud dan kita jaga persatuan.

Akhir kata, Papua ki tong basodara.
Alumni 1998, SMU 2 N Jayapura Utara.
Gomgom Dinasti
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




30 November 2018

Mengenal Harapan Panjaitan Caleg PSI DPRD Provinsi Sumut


BorborNews - Harapan Panjaitan, lahir di Balige Kabupaten Tobasa pada tanggal 22 Maret 1975, anak kedua dari tujuh bersaudara yang dilahirkan dari ibu T boru Siahaan seorang bidan desa dan Bapak JB. Panjaitan yang berprofesi sebagai guru Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Pada tahun 1981 mulai sekolah di SD RK San Franciskus Balige dan tamat tahun 1987. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP RK Budhi Dharma Balige. Tiga tahun kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Bintang Timur Balige (BTB). Pada tahun 1992 Yayasan Soposurung (YASOP) berdiri dan merekrut siswa-siswi terbaik, kemudian terpilih sebagai siswa angkatan pertama. 

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas pada tahun 1993  melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan jalur Penerimaan Mahasiswa Bebas Test pada Jurusan Budidaya Pertanian Prodi Agronomi dan diwisuda pada bulan Februari 1999 dengan gelar Sarjana Pertanian (S.P). 

Pada bulan Desember 2004 menikah dengan ERNY E.F MANURUNG putri dari ibu M boru Sitorus dan Bapak N Manurung yang melahirkan empat orang anak. 

Beberapa tahun kemudian 2012-2014 melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Universitas Medan Area (UMA) dan meraih gelar Master Sains (M.Si).

Pertama aktif di politik pada tahun 2018 dengan menjadi CALEG DPRD PROV. SUMUT Dapil Sumut 3 : Wil. Kab. Deli Serdang melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

Harapan Panjaitan memiliki agenda besar, antara lain: Anti Korupsi dan Anti Intoleransi. PSI juga Anti Politik Uang. Partai yang melarang caleg memberikan sumbangan barang atau uang untuk membeli suara masyarakat demi mendapatkan kekuasaan.

Motivasi Pencalonan saya: "Menjadi legislatif yang bersih, profesional, anti korupsi, anti intoleransi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Adapun target atau sasaran setelah terpilih nanti : "Mendorong pelayanan publik yang mudah dan cepat, mendorong penerapan transparansi anggaran, meningkatkan ekonomi masyarakat, memajukan pendidikan dan pertanian." (ali silitonga).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




22 November 2018

Mohamad Guntur Romli: Perbedaan Syariah, Fiqih dan Perda Syariah


Perbedaan Syariah, Fiqih dan Perda Syariah
Tidak mendukung Perda Syariah tidak berarti menolak Syariah. Karena ada perbedaan antara Syariah dan Perda Syariah. Secara sederhana, Syariah langsung dari Ilahi, sedangkan Perda Syariah buatan politisi.
Jarak antara Syariah dan Perda Syariah juga sangat jauh, di antara keduanya juga ada fiqih.
Saya ingin mengajak anda untuk membedakan Syariah, Fiqih dan Perda Syariah, agar tidak mudah menyamakan antara ketiganya, apalagi menyamakan Syariah dan Perda Syariah.
Syariah
Syariah adalah kumpulan hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhamamd Saw dalam Al-Quran dan Sunnah.
مجموعة الأحكام التي نزل بها الوحي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
Syariat bersifat suci, abadi, kekal dan ilahi. Syariah tidak bersifat salah, cela dan lupa. Syariah meliputi hukum yang mengatur seluruh kehidupan seorang hamba Allah, mulai dari keyakinan (aqidah), tindakan (amaliyah) dan perasaan (wujdaniyah).
Sedangkan fiqih adalah ikhtiar luar biasa (ijtihad) dari pemahaman ulama-ulama ahli terhadap Syariah tadi yang terkait dengan tindakan manusia. Fiqih merupakan usaha manusiawi untuk memahami hukum Ilahi (Syariah) dan bersifat lebih khusus karena terkait tindakan saja (amaliyah), bukan aspek keyakinan (aqidah yang merupakan bahasan Ilmu Kalam/Aqidah) dan bukan aspek rasa (wujdaniyah yang menjadi bahasan Ilmu Tasawuf/Akhlaq).
Fiqih
Definisi fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang terkait tindakan (amaliyah) yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة أي المُستخرجة من أدلّتها التفصيلية
Fiqih mengenalkan banyak versi karena merupakan usaha manusiawi, berbeda dari Syariah yang Ilahi yang hanya satu versi.
Perbedaan dalam fiqih dikenal dengan istilah madzahib (madzhab-madzhab fiqih yang sering dikaitkan dengan Imam Utamanya/Mujtahid), ada Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’i, Madzhab Hambali, dll).
Berbeda dari Syariah yang suci, fiqih yang merupakan usaha pemahaman manusiawi bisa salah, maka di antara keragaman pendapat dalam fiqih dikenal istilah toleransi. Hal ini termaktub dalam kaidah:
رأيي صَوابٌ يَحتَمِلُ الخَطأ، و رأيُ غَيري خَطأ يَحتَمِلُ الصَّوابَ
Pendapatku bisa benar, namun bisa salah. Pendapat orang lain salah tapi bisa benar.
Kaidah tadi bukan mau menisbikan pemahaman fiqih seorang ulama, tapi agar kita tidak memutlakkan pendapat fiqih semutlak Syariah.
Tidak Bisa Bersyariah tanpa Fiqih
Meskipun fiqih tidak semutlak Syariah bukan berarti fiqih tidak penting. Bahkan sebaliknya, kita tidak bisa memahami dan melaksanakan Syariah tanpa fiqih! Sekali lagi kita tidak bisa memahami dan melaksanakan Syariah tanpa fiqih!
Misalnya, shalat adalah Syariah Allah, tapi kita tidak bisa menunaikan shalat tanpa fiqih. Mengapa?
Karena pembahasan jenis, aturan dan tata cara shalat, mulai syarat wajib dan sah, rukun-rukun, hal ihwal yang membatalkan hingga sunnah-sunnah (keutamaan) dalam shalat pembahasannya hanya ada dalam fiqih. Intinya kita tidak bisa menghindar dari fiqih dalam bersyariah.
Kita tahu yang wajib shalat hanyalah orang Islam, sudah aqil-baligh, shalat hanya sah kalau yang mau shalat suci dari hadats, menutupi aurat, hadap kiblat dst, kemudian tata cara shalat mulai dari niat, takbiratul ihram hingga salam, terbukanya aurat bisa membatalkan shalat dst, ini semua kita tahu dari pembahasan fiqih.
Namun meskipun fiqih adalah hasil ijtihad ulama ahli tapi semuanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Hadits, Ijma’ (Kesepakatan Ulama) dan metode penalaran hukum Islam lainnya seperti qiyas (analogi) dll.
Fiqih juga disusun oleh ulama ahli, bukan sembarangan orang. Ulama fiqih bukan seperti yang kita kenal dari model ustadz produk TV, dai, penceramah, ustadz seleb, atau gelar ulama yang baru ada kalau ada momen politik. Ulama adalah ahli yang menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadits dan musthalahnya, ilmu Ushul dan Qawaid Fiqih dan metode penggalian hukum (istinbathul ahkam), menguasai ilmu bahasa dan sastra Arab,  ilmu sejarah dan ilmu-ilmu modern sebagai perbandingan serta mengikuti isu-isu kontemporer.
Perda Syariah
Perda adalah singkatan dari Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Perda Syariah menurut definisi dari Dani Muhtada, Ph.D, Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang meraih gelar S3 dari Northern Illinois University, Amerika Serikat, dengan judul disertasi “The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari’a Regulations in Indonesia” (Mekanisme Penyebaran Kebijakan: Studi Perbandingan Perda-Perda Syariah di Indonesia), Perda Syariah adalah “setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait, atau setidak-tidaknya dianggap terkait, dengan hukum atau norma-norma ke-Islaman”.
Dari data yang dikumpulkan oleh Dani Muhtada, Ph.D “hingga pertengahan 2013 menunjukkan bahwa jumlah perda syariah di Indonesia mencapai 422 buah. Dari jumlah termasuk, sebanyak 358 peraturan lahir dalam bentuk “Peraturan Daerah” (yaitu peraturan lokal dikeluarkan atas persetujuan bersama antara eksekutif dan legislative daerah) dan 64 peraturan lahir dalam bentuk non-Perda, yang meliputi: Peraturan Kepala Daerah” (Perbup/Perwali), Instruksi Kepala Daerah, atau Surat Edaran Kepala Daerah.”
Menurut Dani Muhtada, Ph.D pula “bila ditinjau dari kategorisasi perda syariah, dari 422 perda tersebut, sebanyak 170 (40%) perda berisi tentang moralitas, 62 (15%) perda mengatur soal zakat, 59 (14%) perda
terkait dengan keimanan Islam, 39 (9%) perda terkait dengan keuangan Islam, 27 (6%) perda terkait dengan pendidikan Islam, 25 (6%) perda terkait dengan busana Muslim, serta 40 (10%) perda terkait dengan aturan-aturan di luar keenam hal di atas”.
Perbedaan Syariah, Fiqih dan Perda Syariah
Kesimpulannya ada perbedaan antara Syariah, Fiqih dan Perda Syariah. Syariah adalah hukum suci dan abadi langsung dari Allah Swt. Fiqih adalah ikhtiar intelektual luar biasa dari ulama ahli dalam menggali hukum-hukum Islam dari Syariah. Sedangkan apa yang disebut Perda Syariah adalah Peraturan Daerah yang dibuat dan ditetapkan oleh kumpulan politisi dan birokrasi daerah.
Syariah sifatnya suci, mutlak, tidak ada diskusi dan abadi. Fiqih meskipun usaha pemahaman luar biasa dari ulama ahli tetap ada sisi manusiawi yang tidak semutlak Syariah, karenanya ada perbedaan pendapat dan terus menerus dipahami melihat konteks dan isu yang berkembang.
Sedangkan Perda yang dibuat oleh para politisi dan birokrasi (bukan ulama ahli) yang di sana ada motif kekuasaan dan elektoral (ingin dipilih) ada dalam ranah “politik kekuasaan”, Perda bisa tidak didukung, bisa direvisi, bisa ditolak, bisa dibatalkan.
Oleh karena itu, kita tidak boleh menyamakan apa yang disebut dengan “Perda Syariah” dengan “Syariah” itu sendiri. Karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. “Syariah” dalam Perda lebih banyak terkait dengan label, branding dan marketing politik daripada ikhtiar luar biasa untuk menggali hukum Islam seperti yang ditunjukkan dalam tradisi fiqih dan kemampuan/kelayakan (kompetensi) dan keutuhan moral dan etika (integritas) ulama ahli.
Maka, tidak mendukung Perda Syariah tidak berarti menolak Syariah. Perda sifatnya memang bisa didukung, diterima, direvisi, bahkan dibatalkan. Sedangkan Syariah bersifat mutlak, suci, tidak bisa direvisi dan abadi.
Mohamad Guntur Romli
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber:  www.gunromli.com / Redaksi




14 November 2018

PPSDM Laksanakan Seleksi Direktur Poltekkes Kemenkes Tahun 2018



BorborNews, Jakarta - Kepala Badan PPSDM melalui website resmi mengumumkan tentang uji kepatutan dan kelayakan pada seleksi terbuka jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes Tahun 2018 melalui surat Nomor KP. 03.03/I/2747/2018 tanggal 9 November 2018. Berdasarkan surat itu, ada 20 orang calon direktur dari 9 (sembilan) Poltekkes yang mengikuti uji tersebut,  yaitu Aceh, Palembang, Denpasar, Jakarta II, Semarang, Jayapura, Ternate, Kalimantan Timur dan Banjarmasin.

Merespon hal tersebut, salah satu Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menghimbau Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI agar menetapkan pejabat Direktur Poltekkes yang bersih dari korupsi.

"Saya sangat mengapresiasi tahapan pemilihan Direktur Poltekkes yang dimulai sejak tanggal 26 November 2018. Pemilihan mulai dari pendaftaran secara online, seleksi administrasi, dilanjutkan dengan assesment dan pemilihan oleh senat serta uji kepatutan dan kelayakan oleh Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta," ujar Wilson.

Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Usman Sumantri selaku Kepala Badan PPSDM, proses ujian itu dilaksanakan tanggal 12-13 November 2018 di Ruang Amarilis Lantai 2 Gedung dr. Soewardjono Soerjaninggrat, SPOG, DR (HC) Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jaksel.

"Saya mengingatkan Kepala Badan PPSDM agar dapat menetapkan orang yang baik dan jujur pada jabatan tersebut, tolong rekam jejak itu menjadi pertimbangan terakhir dalam pengambilan keputusan," kata Wilson yang merupakan tokoh pers nasional yang gigih mengkritisi perilaku korup para pejabat itu.

"Janganlah proses pemilihan yang terlihat sangat ketat ini menjadi tidak bermakna ketika direktur yang ditetapkan ternyata orang yang tidak mempunyai integritas, tidak jujur dan mempunyai rekam jejak yang tidak baik," himbau pria lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Utrecht University, Belanda.

Upaya Pemerintahan Jokowi, lanjut Wilson, yang  menginginkan birokasi yang _good governance_ harus didukung oleh semua jajaran pemerintahan di bawahnya, termasuk juga Kementerian Kesehatan RI. "Semua pihak harus ikut mendorong agar keinginan pemerintah menciptakan iklim _good governance_ segera terwujud," imbuhnya lagi.

Bentuk dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi diawali dengan penempatan pejabat yang bersih dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan bahkan mengarah pada perilaku korupsi. Hal ini harus menjadi pertimbangan khusus untuk semua jabatan di Kemenkes. "Termasuk juga jabatan direktur Poltekkes," tukas Wilson.

Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini, mengatakan pengelolaan keuangan negara harus transparans dan akuntabel. "Saya selaku Ketua Umum PPWI tidak ingin melihat masih ada pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan yang terus menguras uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Jika ini terus berlangsung, maka pertanyaannya adalah kapan negara kita bebas dari korupsi?" ungkap Wilson dengan tegas.

Wilson juga menambahkan: "Oleh karenanya, Saya beserta segenap pengurus PPWI provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terus mengontrol roda pemerintahan untuk memperkecil peluang korupsi, termasuk juga di jajaran Poltekkes Kemenkes".

"Sudah cukuplah rakyat melihat tontonan di televisi, hampir setiap hari ada saja pejabat yang di-OTT KPK, rakyat sudah bosan dan menaruh harapan pada pemerintahan sekarang untuk terus membersihkan birokrat dari orang-orang jahat dan oportunis," pungkas Wilson yang juga menyelesaikan pendidikan masternya di Birmingham University, England dan di Linkoping University, Swedia ini. (APL/Red).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




9 November 2018

Pedoman Media Siber


Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media ç di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
  1. Ruang Lingkup
    1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
  2. Verifikasi dan keberimbangan berita
    1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
    2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
    3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
      1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
      2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
      3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
      4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
    4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
  3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
    1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
    2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
    3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
      1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
      2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
      3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
    4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
    5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
    6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
    7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
    8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
  4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
    1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
    3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
    4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
      1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
      2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
      3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
    5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
  5. Pencabutan Berita
    1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
    3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
  6. Iklan
    1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
    2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
  7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
  9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




29 Agustus 2018

Presiden Saksikan Langsung Pesilat Indonesia Berjaya


BorborNews - Setelah tiba dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Presiden Joko Widodo langsung menuju _venue_ cabang pencak silat Asian Games 2018 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018, untuk menyaksikan pesilat-pesilat Indonesia berlaga.

Tiba pukul 16.40 WIB, Presiden tampak disambut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto dan _Chef de Mission_ kontingen Indonesia Syafruddin. Selain itu tampak hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Pada kesempatan ini Presiden menyaksikan laga final nomor tarung kelas C 55-60 kilogram putra antara antara pesilat Indonesia Hanifan Yudani Kusumah melawan pesilat Vietnam Thai Linh Nguyen. Hanifan berhasil meraih medali emas setelah menundukkan lawannya dengan skor 3-2.

Selepas itu, giliran pesilat putri Indonesia Wewey Wita tampil di final nomor tarung kelas B 50-55 kilogram putri melawan pesilat Vietnam Thi Them Tran. Pesilat Indonesia berusia 25 tahun itu berhasil mempersembahkan medali emas ke-14 dari cabang pencak silat untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2018 ini setelah menyudahi perlawanan Tran dengan skor meyakinkan 5-0.

Wewey langsung menghampiri tribun VVIP dan bersalaman dengan Presiden, Wapres, dan Prabowo. Ia kemudian melakukan selebrasi dengan berlari mengelilingi lapangan sambil membentangkan bendera Merah Putih.

Dengan tambahan 2 emas ini, kontingen Indonesia semakin memantapkan posisinya di klasemen perolehan medali sementara dengan 30 medali emas, 22 medali perak, dan 35 medali perunggu.

Jakarta, 29 Agustus 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




10 Juli 2018

Catat..! Anggota Dewan Pers Ini Resmi Dilaporkan ke Ombudsman



BorborNews, Jakarta - Ketua Umum PWRI, Suriyanto, SH, MH, M.Kn didampingi Sekjend PWRI, Zulfikar Tahir, resmi melaporkan salah satu oknum komisioner Dewan Pers, Sinyo Harry Sarundajang, ke Ombudsman Republik Indonesia, di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Sarundajang dilaporkan karena yang bersangkutan diduga melakukan tindakan melanggar hukum terkait kedudukannya yang rangkap jabatan seperti diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebagaimana diketahui bahwa mantan gubernur Sulawesi Utara itu sejak Februari 2018 menjabat sebagai duta besar RI di Filipina, Kepulauan Marshall dan Republik Palau. Namun, hingga kini Sarundajang masih menjabat sebagai komisioner Dewan Pers.

Fakta tersebut menurut para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) merupakan pelanggaran terhadap UU No. 25 tahun 2009. Untuk meluruskan ketidakbenaran tindakan oknum pengurus Dewan Pers, Sarundajang tersebut, PWRI melaporkan yang bersangkutan ke lembaga Ombudsman seraya meminta lembaga ini melakukan review, pemeriksaan dan langkah-langkah tindak-lanjut yang diperlukan sesuai perundangan yang berlaku.

"Kami menilai bahwa Saudara Sinyo Harry Sarundajang telah melakukan tindakan yang salah, melanggar hukum, khususnya UU No. 25 tahun 2009. Jadi, kita laporkan ke sini (red - Ombudsman) untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku," jelas Suriyanto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, yang turut mendampingi koleganya Ketum PWRI menyampaikan laporan ke Ombudsman, mengatakan bahwa pembenahan pers di republik ini hanya mungkin dapat dilakukan jika lembaga pengampu pers seperti lembaga Dewan Pers dibersihkan dari oknum-oknum pengurus yang bermasalah. "Kita mendukung kawan-kawan PWRI melaporkan komisioner Dewan Pers ke Ombudsman. Hal ini sangat mendasar, karena bagaimana mungkin kita mampu membenahi kehidupan pers di republik ini jika orang-orang yang diberi amanah mengelola dan mengembangkan kemerdekaan pers sesuai UU No. 40 tahun 1999 merupakan oknum-oknum bermasalah," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Wilson juga mengingatkan bahwa kehidupan pers di dalam negeri saat ini sudah amat memprihatinkan. Dunia jurnalistik kita telah dibajak oleh para politikus, penguasa, dan pengusaha.

"Persoalan pers kita sudah pada level darurat. Pengelolaan informasi telah dikuasai oleh para perampok sumber daya informasi di negeri ini. Konglomerasi media yang dikelola para politikus, oknum penguasa, dan pengusaha telah melahirkan segelintir media besar yang menguasai 90 persen ruang informasi dan publikasi kita. Sementara, negara terlihat tidak berdaya membendung masifnya penistaan terhadap ratusan ribu wartawan dan pekerja media di tataran bawah. Mereka seakan tidak dianggap sebagai warga bangsa dan negara ini. Ada yang tewas di lapas, dikriminalisasi dan didiskriminasi di mana-mana, negara diam saja. Dewan Pers yang menjadi harapan satu-satunya, malah menjadi biang kerok terbunuhnya wartawan," pungkas Wilson Lalengke yang saat ini sedang menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers di PN Jakarta Pusat bersama Heinjte Mandagi dari SPRI. (HWL/Red)
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




9 Juli 2018

FPII Akan Aksi Solidaritas Wartawan Session 2, Bertajuk" Pengurus Dewan Pers Mundur


BorborNews, Jakarta - Rumor terbaru setelah Aksi Solidaritas Wartawan yang berunjuk rasa di Dewan Pers, Rabu (4/7) lalu, barisan massa dari Forum Pewarta Independen Indonesia (FPII) terdengar akan menggelar aksi lagi di Bundaran HI, Jakarta dalam waktu dekat.

 

Barisan organisasi wartawan ini memang terkenal dengan aksi unjuk rasa yang selalu memperjuangkan nasib wartawan yang berhadapan dengan hukum atau sebagai gerbang penjaga karya jurnalistik wartawan. 

Dari informasi yang diperoleh media ini, bahwa FPII akan merapatkan barisan kembali dengan tajuk "Pengurus Dewan Pers Mundur". 

Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat tau apa yang telah dilakukan ketua Dewan Pers, Yoseph Adi, dkk yang duduk di bangku pelindung wartawan telah menyeret wartawan ke lembah kematian.

Diketahui, pada aksi Solidaritas Wartawan Rabu lalu, FPII turut menurunkan ratusan anggotanya untuk menentang kebijakan Dewan Pers yang dinilai bertolak belakang dengan Kebebasan Pers. 

Klimaks bagi Dewan Pers, atas rekomendasinya kepada wartawan di Kotabaru, Kalimantan Selatan, menyebabkan kematian bagi seorang wartawan Muhamad Yusuf (42) dalam tahanan karena dijerat UU ITE atas laporan salah satu perusahaan perkebunan sawit di wilayahnya. 

Dewan Pers justru mempersilahkan Kepolisian untuk menjerat wartawan tersebut dengan pelanggaran UU ITE.

Berbagai tekanan dialami "korban" Dewan Pers itu, ancaman maksimal digembar gemborkan pasca penangkapan, maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 milyar. 

Yang akhirnya 10 Juni 2018 lalu, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H pihak keluarga mendapat kabar dari pihak berwajib bahwa Muhamad Yusuf telah tiada. 

Diketahui setelah aksi Solidaritas 4 Juli lalu itu, ketua ketua organisasi Pers (Orpers) membuat koalisi bersama dalam bentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Orpers. Karena banyak wartawan di berbagai daerah terjerat UU ITE atas pemberitaannya.

Saat Aksi Solidaritas Wartawan session 2 ini dikonfirmasi ke Ketua Presidium FPII, Kasihhati mengatakan, dirinya memang sedang mempersiapkan aksi lanjutan dalam waktu dekat dengan tujuan meminta Ketua Dewan Pers mundur dari jabatannya, karena lalai dan tidak amanah melindungi Kebebasan Pers.  

FPII akan datang dengan kekuatan yang lebih besar dari aksi kemarin,"ujarnya.(team)

Sumber : Presidium FPII
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Total Tayangan Halaman

 
Copyright © 2018 Borbor News . All Rights Reserved.