Surat Kabar Online : TRANSPARAN MENYAMPAIKAN INFORMASI
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan

25 Desember 2018

Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Milyar di Dinas Pendidikan Jatim Perlu Diperiksa Agar Tidak Mubazir


 
BorborNews - Dewan Pemerhati Pendidikan berharap agar aparat hukum serta lembaga negara yang lain memeriksa dan mengawasi penggunaan ratusan milyar uang negara yang digunakan untuk pembelian alat-alat untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh dinas pendidikan propinsi Jawa Timur (Jatim).

"Jangan sampai upaya pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan itu ternyata sia2, karena terbentur dengan mental serta perilaku dari oknum2 yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan dari para generasi penerus bangsa", kata Manshur salah seorang pengurus Dewan Pemerhati Pendidikan Jatim.

Sebagaimana diketahui pada tahun anggaran 2018 ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas SMK, dinas pendidikan Jatim mendapat anggaran yang sangat besar, dan sebagian diantaranya dipergunakan oleh dinas pendidikan dalam kegiatan proyek untuk pembelian alat-alat, yakni:

1.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
      Indonesia 12 sekolah SMK swasta, dengan kode lelang 12536015 senilai Rp. 12 milyar
 
2.       Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel 13 SMK negeri, dengan kode lelang 12535015 senilai Rp. 13 milyar
 
3.       Belanja pengadaan alat-alat bengkel CNC dan printer (SMK), dengan kode lelang  12526015 senilai Rp. 17,475 milyar
 
4.       Belanja hibah barng/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
      Indonesia SMK swasta (paket 2), dengan kode lelang 12456015 senilai Rp. 35,1 milyar
 
5.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
      Indonesia SMK swasta (paket 1), dengan kode lelang 12455015 senilai Rp. 32,4 milyar
 
6.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada lembaga penerima DAK SMK swasta (paket 5), dengan kode
      lelang 12374015 senilai Rp. 18,6 milyar
 
7.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada lembaga penerima DAK SMK swasta (paket 4), dengan kode
      lelang 12373015 senilai Rp. 17,6 milyar
 
8.       Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK negeri (paket 3), dengan kode
      lelang 12372015 senilai Rp. 13,7 milyar
 
9.       Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK negeri (paket 2), dengan kode
      lelang 12371015 senilai Rp. 16 milyar
 
10.   Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel dana alokasi khusus (DAK) SMK negeri (paket 1), dengan kode
      lelang 12370015 snilai Rp. 15,3 milyar
 
11.   Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel SMK, dengan kode lelang 12320015 senilai Rp. 33,8 milyar
 
12.   Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel SMK, dengan kode lelang 12319015 senilai Rp. 38,7 milyar

Harapan ini disampaikan Dewan Pemerhati Pendidikan Jatim, karena sampai selesainya tahun anggaran 2018 ada indikasi bahwa anggaran itu dinyatakan telah terserap alias telah terpakai, akan tetapi bisa saja realitanya seluruh paket proyek itu belum selesai pelaksanaannya atau bahkan ada yang belum dilaksanakan. Sehingga sekolah2 SMK yang akan mendapat alat2 untuk menunjang sarana pembelajaran itu ternyata tidak atau belum mendapatkannya.

Manshur menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) propinsi Jatim, semua paket lelang proyek ini telah dinyatakan selesai, dan karena memasuki akhir tahun anggaran, bahwa semua paket pekerjaan itu dalam kontrak pembeliannya menyatakan bahwa paket pekerjaan sudah harus selesai sekitar  tanggal 20 Desember 2018. Sekarang ini sudah melewati tanggal tersebut, maka  dilihat saja, apakah memang seluruh SMK yang dialokasikan untuk mendapatkan alat2 yang dibeli oleh dinas pendidikan propinsi Jatim itu sudah menerima barangnya atau belum.

"Silahkan dilihat saja, apakah seluruh SMK itu sudah mendapat alat2 yang dibeli oleh dinas pendidikan. Dan jikapun ada SMK yang sudah menerima, bisa dilihat apakah alat2 itu kualitas dan spesifikasinya sudah sesuai serta bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak" tutur Manshur.

Harapan yang besar dari Dewan Pemerhati Pendidikan ini karena tahun anggaran 2017 dinas pendidikan Jatim juga membeli alat2 untuk SMK dengan anggaran yang jauh lebih besar daripada anggaran tahun 2018 sekarang ini. Semoga saja dana ratusan milyar itu memang digunakan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan sebagai bekal generasi penerus di masa depan.

"Semoga saja, uang negara sedemikian besar tidak dikelola dengan orientasi semata2 sebagai proyek yang bisa dimainkan, sehingga bisa berakibat menjadi proyek fiktif, atau pekerjaan molor berbulan2 setelah masa kontrak habis, atau alat2 yang dikirim ke sekolah itu spesifikasi dan kualitasnya jelek sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan akhirnya jadi barang mangkrak", jelasnya.

"Jika itu terjadi, tentu sayang sekali bahwa uang negara sedemikian besarnya, yang seharusnya bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan ternyata menjadi mubazir karena dihamburkan secara sia2 oleh oknum2 yang tidak bertanggungjawab. Maka diharapkan aparat hukum, instansi yang berwenang dan masyarakat secara aktif mengawasi dan memeriksa hal ini" pungkasnya.

Terkait harapan dari Dewan Pemerhati Pendidikan itu, kepala dinas pendidikan Jatim bapak Syaiful Rahman ketika dihubungi ponselnya 081330891902 yang dijawab ibu Atik selaku sekretaris pribadinya belum bisa memberikan tanggapan, demikian juga para pengusaha yang infonya melayani pembelian alat2 untuk sekolah SMK dari dinas pendidikan Jatim, yakni bapak Rony ponsel 08111116089 dan bapak Chris Harijanto ponsel 081229955885 belum ada respon. (Jarak)
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




30 Agustus 2018

Sejumlah Orang Tua Siswa SMAN 13 Medan Keluhkan Rencana Komite Sekolah Kutip Sumbangan




Borbor News, Medan - Permasalahan di SMA Negeri 13 Jalan Brigjend Hamid tepatnya di kanal seperti tidak habis - habisnya. Kali ini, Ketua Komite SMAN 13, Ishak mengundang orang tua siswa untuk bertujuan meminta uang komite beralibi sumbangan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengan Orang tua siswa di ruang Komite SMAN 13, Rabu (29/9/2018), Pukul 14.00 Wib. Dalam rapat tersebut, Ketua Komite SMAN 13 di hadapan orang tua siswa mengatakan Uang yang di minta dari orang tua siswa berbentuk sumbangan untuk sekolah.

Sejumlah orang tua siswa ketika ditemui wartawan mengungkapkan keberatan mereka atas adanya pengutipan yang dilakukan oleh pihak Komite Sekolah SMAN 13 ini.

"Bagi bapak sumbangan yang bapak sebutkan tidak berharga. Kalau bagi kami berharga sekali. Karena kami mencari rezeki dapat sekarang buat makan sekarang juga. Kalau memang sumbangan untuk sekolah, mengapa harus buat surat pernyataan dan di ketahui Lurah juga Kades. Yang namanya sumbangan itu, sukarela berapa di beri. Bukan harus di buat surat pernyataan," Jelas beberapa orang tua siswa.

Sementara itu, Ketua Komite SMAN 13 Ishak mengatakan bahwa pihaknya tidak memaksa dan menetapkan sumbangan yang dipungut dari orang tua siswa. Menurutnya penetapan sumbangan tersebut akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya dengan orang tua siswa.

"Kita tidak memaksa dan menetapkan sumbangan yang di berikan orang tua siswa untuk sekolah SMA N 13. Biasanya untuk uang komite siswa perbulan Rp.150.000. Sekarang, komite hanya minta sumbangan dari orang tua siswa. Sumbangan yang kita anjurkan ini buat tahun ajaran 2017. Itu pun pertemuan kita membahas sumbangan belum bisa di tetapkan, berapa orang tua siswa sanggup memberi sumbangan. Untuk penetapanya nanti, akan kita laksanakan di pertemuan kedua," Kata Ishak ketua Komite sekolah SMA N 13.

Lanjut Ishak, di tahun ajaran 2017, ada berapa bulan siswa yang belum memberi bantuan. Seperti, 4 bulan siswa yang belum bayar yang sudah di tetapkan. Tapi orang tua siswa tidak sanggup membayarnya. Untuk itu pihaknya meminta surat pernyataan yang di tanda tanda tangan Lurah atau Kades.

Ishak menyatakan, sumbangan yang di minta dari orang tua siswa buat sekolah sesuai dengan Permend Nomor 75 tahun 2016. Sumbangan itu akan di pergunakan buat sekolah. Seperti bayar gaji guru Honor juga les tambahan siswa dan keperluan sekolah lainnya.

"Sumbangan  yang di beri orang tua siswa nanti akan ada rapnya. Jadi kita tau semua, di pergunakan untuk apa sumbangan yang di beri orang tua siswa," Pungkasnya

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam pernyataanya di media, Kamis(19/1/2017), mengungkapkan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permend) Nomor 75 Tahun 2016 bahwa Komite Sekolah bukan ditugaskan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa. Melainkan, mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan.

Aturan ini di buat untuk memperjelas peran Komite sekolah. Apa saja yang boleh dan tidak boleh di lakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan. Artinya, tidak di wajibkan melakukan pungutan. (Afd).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




24 Juli 2018

Amal Lubis Menerima Penghargaan Pemerhati Anak dari Ketua Komnas Perlindungan Anak


Deli Serdang, Borbor News - Tanggal 23 Juli Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. Dalam peringatan Hari Anak Nasional, Ketua Komisi Perlindungan Anak  Aris Merdeka Sirait hadir ke Sumatera Utara bertempat di SDN PTPN 2 Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dalam acara Pemberian Anugrah Penghargaan kepada pemerhati anak di Daerah Kabupaten Deli serdang.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan kriteria dari pengawas Komnas Perlindungan Anak, ada 10 Tokoh pemerhati anak yang mendapatkan Anugrah Penghargaan dari Komnas Perlindungan anak sesuai kriteria. Turut hadir para tokoh dalam acara Anugrah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Jajaran pejabat Pemkab Deli Serdang, Komite-komite sekolah dan tokoh masyarakat Deli Serdang. 

Dari 10 orang Tokoh yang mendapatkan penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak, ada 1 orang Tokoh Pemerhati anak yang sangat dikagumi dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yaitu kepada Bapak Amal Lubis, S. Pd. I.

Beliau sebagai tokoh pendidikan yang inspiratif, peduli dengan pendidikan anak hampir 20th berkiprah mengapdikan dirinya di dunia pendidikan anak baik formal maupun informal dengan merintis dan menjalankan sekolah gratis berkarakter RA Nurul Ilmi dan Sekolah Bintang Peduli Ummat, Dompet Dhuafa Waspada di daerah terpencil Kecamatan STM Hulu Deli Serdang, Sumut,  Jelas Aris Merdeka Sirait. 

Lebih lanjut,  Air Merdeka Sirait mengatakan, Di hari Anak Nasional Tahun 2018 ini Sangat berharap semakin banyak orang yang peduli dengan pendidikan anak Indonesia. 

Tempat berbeda,  Amal Lubis, S. Pd. I juga menjelaskan kepada wartawan SPB saat diwawancari, Saya sangat bangga bisa mendapatkan penghargaan ini. Walaupun bukan dari pemerintah. Tapi masih ada lembaga yang peduli seperti Komnas Perlindungan Anak yang menghargai usaha-usaha yang kita buat dalam menyelamatkan anak indonesia. 

Harapan saya kedepan pemerintahlah yang sebenarnya bisa lebih peduli dengan penyelamatan anak Indonesia. Tidak hanya pada acara-acara ceremonial saja. 

Hari ini banyak anak anak kita yang masih belum mendapatkan hak-haknya dalam bidang pendidikan, kesehatan dll. Ditambah lagi ancaman Narkoba, internet yang tak mendidik, Semoga anak anak Indonesia menjadi anak anak yang terbaik di masa yang akan datang, Jelasnya. (Nanggat Ginting)
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




IISD, Komnas PA dan IPM Minta Pemerintah Melarang Iklan Rokok


Borbor News, Jakarta - Tepat Hari ini tanggal 23 Juli 2018, Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. Dalam peringatan Hari Anak Nasional, dengan mengajak dan melibatkan anak-anak, Pemerintah kerap melakukan deklarasi perlindungan anak dari zat adiktif rokok, tapi sayangnya sampai saat ini tidak terlihat langkah tegas dari pemerintah yang dapat menjamin perlindungan anak dari zat adiktif rokok tersebut.

Sering kita lihat bahwa Iklan dan promosi produk rokok saat ini telah melewati batas sehingga menjadi ancaman yang dapat merusak generasi muda bangsa dan Pemerintah harus melakukan langkah kongkrit melarang iklan dan promosi rokok tersebut, ujar Bapak Sudibyo Markus Dewan Penasehat Indonesia Institute for Social Development (IISD) dalam konferensi pers yang diadakan oleh IISD, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Hal ini dikarenakan pada saat ini salah satu permasalahan hidup, tumbuh dan kembang anak adalah ancaman zat adiktif rokok pada anak. 

Anak merupakan target pasar dan satu-satunya sumber perokok pengganti yang menjamin keberlangsungan dan perkembangan Industri Rokok. Salah satu strategi industry rokok untuk menjerat anak-anak menjadi perokok adalah melalui iklan dan promosi rokok dengan materi iklan yang merangsang anak untuk merokok. Oleh karenanya, membiarkan dan atau membolehkan iklan dan promosi rokok sama saja dengan membiarkan anak-anak menjadi perokok. Industri rokok ini merupakan benalu dalam pembangunan bangsa ini, ujar Sudibyo.

Dalam kesempatan yang sama, Bapak Hafiz Syafaaturahman selaku Sekretaris Jenderal
IPM (Iktan Pelajar Muhamadiyah) menyampaikan bahwa dari hasil penelitian yang di lakukan oleh pihak IPM di 6 kota yaitu jakarta, bandung, semarang, banten, yogyakarta, dan surabaya terkait iklan rokok terhadap anak dan remaja dengan sampel berusia 9-20 tahun, menunjukan bahwa terdapat 42% anak pada usia 14-17 tahun sebagai pengguna rokok, selanjutnya 22% anak dengan usia 7-9 tahun juga aktif menggunakan rokok. 

Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukan data bahwa 67% anak dan remaja mengenal rokok dari teman, dan sisanya dari iklan rokok di televisi, sponsorship dan lain-lain. 68,91% responden mengaku terpengaruh dengan tayangan iklan rokok dan sebesar 31% responden menyatakan bahwa iklan rokok cukup menarik. 

Hal ini menjadi kehawatiran IPM, bahwa jangan sampai generasi muda bangsa rusak karena rokok, oleh karena itu IPM turut serta dalam menangani isu-isu bahaya iklan rokok bagi generasi muda bangsa, dan selanjutnya diharapkan adanya tindakan prefentif, lanjut Hafidz Hery Chariansyah, Ketua Dewan Pengawas Komisi Nasional Perlindungan Anak  menyampaikan, bahwa dalam semangat Hari Anak Nasional Tahun 2018 ini, sudah saatnya Pemerintah melakukan kerja, kerja, kerja yang bersifat substantif salah satunya dengan memberikan perlindungan maksimal bagi anak dari zat adiktif rokok.

Lebih lanjut, Hery mengatakan bahwa pada saat ini, Pemerintah dan DPR RI tengah  melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang tentang Penyiaran.

Dimana salah satu pasalnya mengatur tentang penyelenggaraan iklan dan promosi rokok di media Penyiaran yakni Televisi dan Radio. Dalam kesempatan ini sudah seharusnya pemerintah bersama DPR RI melahirkan kebijakan yang melaran iklan dan promosi rokok di televisi dan radio. Karena Iklan dan Promosi Rokok hanya menguntungkan bagi Industri saja dan tidak ada untungnya bagi bangsa ini bahkan merugikan karena terbukti secara positif dapat mempengaruhi dan mendorong perilaku merokok anak.

Dengan demikian  pelarangan iklan dan promosi rokok dalam perubahan UU Penyiaran dapat menjadi tolak ukur apakah Pemerintah dan DPR RI lebih peduli terhadap perlindungan anak dari zat adiktif rokok dan masa depan bangsa atau tunduk terhadap kepentingan industry rokok.

Berdasarkan hal tersebut Indonesia Institute for Social Development (IISD), Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah meminta komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari bahaya zat adiktif rokok dan tidak membiarkan anak-anak Indonesia menjadi perokok, melalui beberapa hal: Menyelesaikan revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang didalamnya  mengatur pelarangan iklan dan promosi rokom di Televisi dan Radio, Menjadikan kebijakan pelarangan iklan rokok di Kabupaten/Kota sebagai persyaratan utama dan wajib dalam penetapan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Nanggar Ginting).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Total Tayangan Halaman

 
Copyright © 2018 Borbor News . All Rights Reserved.