Surat Kabar Online : TRANSPARAN MENYAMPAIKAN INFORMASI
Tampilkan postingan dengan label Jakarta Selatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta Selatan. Tampilkan semua postingan

7 September 2018

Papan IMB di Kebayoran Lama Hilang Setelah Dikonfirmasi Ke UP PTSP Jaksel


  
BorborNews, Jakarta -
Berawal dari informasi narasumber yang kurang berkenan namanya dipublikasikan dalam pemberitaan ini menyampaikan, “ada pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan IMBnya di Jalan Ciledug Raya No. 1 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama. Bangunan tersebut dibangun 3 (tiga) lantai sedangkan IMBnya adalah 2 (dua) lantai, dan papan IMB yang terpasang dilapangan diduga IMB bodong, coba aja telusuri kebenaran IMB tersebut”, tandasnya.

kebenaran dan keabsahan dari IMB tersebut dikonfirmasi ke Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pengecekan dilapangan, IMB pembangunan gedung tersebut warna das2arnya adalah warna kuning dengan nomor 134/C.37b/31.74/-1.785.51/2018 yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2018. Kegiatan meliputi membangun baru, penggunaan ruko dengan 2 (dua) lantai.
Warna dasar dari papan IMB tersebut dikaitkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Papan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Sesuai dengan warna dasarnya, IMB tersebut adalah merupakan produk yang diterbitkan oleh UP PTSP tingkat kecamatan. Namun melihat dari sisi kegiatan dan penggunaannya, IMB tersebut merupakan kewenangan UP PTSP tingkat kota.
Melihat dari sisi kelasnya, IMB tersebut adalah IMB kelas B. Hal tersebut dikaitkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Papan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, IMB kelas B dengan warna dasar papan kuning untuk bangunan rumah tinggal pemugaran adalah merupakan kewenangan dari UP PTSP tingkat kecamatan.
Melihat dari kegiatan dan penggunaannya, IMB tersebut adalah IMB kelas B. Hal tersebut dikaitkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2015, IMB kelas B untuk kegiatan membangun baru dan bukan rumah tinggal adalah merupakan kewenangan UP PTSP tingkat kota dengan warna dasar papan kuning dan putih.
Tingkat kewenangan penerbitan untuk IMB tersebut dikaitkan lagi dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pada lampiran untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 37, Kepala UP PTSP Kecamatan memiliki kewenangan untuk menandatangani Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal dengan luas diatas atau sama dengan 100 m2 (seratus meter), kondisi tanah tidak harus kosong dan jumlah lantai sampai dengan 3 (tiga) lantai termasuk Cluster/Town House, pemugaran Cagar Budaya golongan B dan C, IMB gudang dengan luas tanah dibawah 1.500 m2 (seribu lima ratus) dan jumlah lantai maksimal 2 lantai, IMB non-rumah tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (non-industri). Untuk IMB non rumah tinggal dibawah 8 (delapan) lantai yang mengubah konstruksi adalah merupakan kewenangan UP PTSP tingkat kota.
Papan IMB tersebut dikaitkan lagi dengan Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 72/SE/2016, penyediaan papan proyek merupakan tanggungjawab BPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui seluruh service point PTSP penerbit izin, dan bukan merupakan tanggungan pemohon.
Mengacu pada surat edaran tersebut, papan IMB yang resmi dan sah dipasang oleh pemilik bangunan dilapangan adalah papan IMB yang dibuat oleh BPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui seluruh service point PTSP penerbit izin.
Kebenaran dan keabsahan IMB tersebut dikonfirmasi ke UP PTSP Kecamatan Kebayoran Lama. Salah satu staf UP PTSP mengaku bernama Nicy, menolak surat konfirmasi yang ditujukan kepada Kepala UP PTSP Kecamatan Kebayoran Lama.
“Kata dari tim teknis suratnya tidak bisa kami terima, karena IMB tersebut adalah tipe B dan merupakan kewenangan tingkat kota, untuk memastikan IMB tersebut ada atau tidaknya teregister dalam database kami, saya tidak bisa menjawabnya pak, silahkan ke tingkat kota saja”, tandasnya dengan penyampaian yang terkesan kurang bersahabat layaknya selaku petugas pelayanan publik.
Kebenaran dan keabsahan IMB tersebut dikonfirmasi kepada Kepala UP PTSP Kecamatan Kebayoran Lama melalui pesan. Revika Lestari selaku Kepala UP PTSP menyampaikan, “di data kami tidak ada, itu PTSP kota pak”.
Kebenaran dan keabsahan IMB tersebut dikonfirmasi kepada Kepala UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui pesan singkat dan surat nomor 076/PMO/Konf/INV/JKT/VIII/2018 pada tanggal 29 Agustus 2018. Setelah kebenaran dan keabsahan IMB tersebut dikonfirmasi, papan IMB pada lokasi tersebut telah hilang atau tidak ada lagi terpasang dilapangan.
Sampai berita ini dipublikasikan, Subhan selaku Kepala UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan belum berkenan menjawab konfirmasi.
Untuk terciptanya papan IMB yang benar dan sah terpasang pada pembangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Subhan selaku Kepala UP PTSP tingkat kota sudah sepatutnya transparan terhadap kebenaran serta keabsahan IMB di Jl. Ciledug Raya No. 1 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Cipulir serta layak melakukan pembinaan terhadap petugas pelayanan bernama Nicy di UP PTSP Kecamatan Kebayoran Lama yang terkesan pelayanannya kurang layak selaku petugas pelayanan publik. (Polman/Tim).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




31 Maret 2017

Akhirnya SPG Teh 63 Lapor Depnaker Jaksel Terkait, PHK Dalam Tekanan





Jakarta, BorborNews - Menindaklanjuti surat terbuka yang kami terima dari Sdr Vera Hasibuan mengenai pengaduan PHK dalam tekanan yang dilakukan pihak PT Sumaco Wahana Utama (Teh 63) beberapa minggu lalu. Tim BorborNews bersama Vera datangi Kasudin naker Jaksel di lt 10 untuk mendapatkan arahan dari seksi penyelesaian masalah tenaga kerja secara Birpartit dan Seksi Pengawasan tenaga kerja.
loading...

Menurut Manulang saat ditemui, setelah menceritakan duduk masalah yang terjadi mengatakan agar menempuh jalur sesuai yang diatur undang undang dengan demikian kami akan memprosesnya. Dimana tenaga kerja agar menulis surat permintaan perundingan kepada Pihak HRD Pt Sumaco untuk menyelesaikan tuntutannya berdasarkan hak hak pekerja selama 7 tahun bekerja. Bila mana tidak menemukan solusi, Pihaknya akan mempertemukan untuk mencari jalan keluar sesuai yang diatur undang undang tenaga kerja, Katanya.
Sudah Bergabung di Grup Borbor News ?
  Loker Borbor News       Info Berita Online

Baca Kumpulan Loker Terbaru bulan ini:

  Loker Swasta/BUMN      Loker SMA/SMK
  Loker D1-D3                     Loker S1-S2

Secara terpisah diruangan yang sama, bagian seksi pengawasan perusahaan dan tenaga kerja melalui Bpk Kevin mengatakan “Laporan akan ditindaklanjuti”, seperti karyawan yang tidak pernah didaftarkan asuransi kesehatan seperti Jamsostek/BPJS selama bekerja dan izin serta terkait aturan yang berlaku. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan atas laporan yang kami terima 30 maret 2017.


Terkait permasalahan yang telah diterima, Dalam minggu ini Redaksi BorborNews berencana akan meluncur ke kantor PT Sumaco Wahana Utama yang tidak jauh lokasinya dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan, untuk melakukan konfirmasi atas laporan ini. (Godi/Tim).

Berita Terkait:
*Perundingan Antara Mantan Karyawan SPG Teh 63 Dilakukan Di Kantor Disnaker Jakarta Selatan
*Surat Terbuka Kepada Yth: Kasudinnaker Jakarta Selatan, Perihal Pengaduan PHK Dalam Tekanan




Masukan Email anda dibawah kotak ini, lalu tekan "Subscribe" Setelah itu buka kotak Email anda untuk konfirmasi berlangganan, jika ingin berlangganan INFO LOKER gratis dari www.borbornews.com


Delivered by BorborNews
Sumber: Redaksi





19 Juni 2015

Karoops Polda Metro Jaya: Daniel Pasaribu Jabat Kabiro Divisi Humas Polri



Kombes Pol. Drs. Daniel Pasaribu (lodaya.web.id)
Jakarta, BorborNews.com - Kepala bidang humas polda metro Jaya, Kombes M.Iqbal Menginformasikan hal pergantian pejabat Polri melalui awak media, Jumat (5/6) malam.
Pergantian Kaoops Polda Metro Jaya berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1242/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015.
Pengganti Daniel Pasaribu datang dari Karoops Polda Jabar, Yaitu Kombes Martuani Sormin.

M. Iqbal menambahkan, Bahwa Pergantian pimpinan adalah hal biasa dalam sebuah organisasi," Katanya. Seperti yang dikutip media kompas.
Dalam surat telegram tersebut, ditandatangani Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, atas nama Kapolri. (RTS/Godi Pasaribu)

Sekilas propil:
Kombes Pol. Drs. Daniel Pasaribu, (lahir di Sumatera Utara, Juli 1962; umur 52 tahun) adalah seorang perwira menegah Polri yang sejak 3 September 2014 mengemban amanat sebagai Karo Ops Polda Metro Jaya menggantikan Kombes Pol. Muhammad Chairul Noor Alamsyah yang dipromosikan menjadi Waket Bid Minwa STIK Lemdiklat Polri. Jabatan terakhir perwira menengah berdarah batak ini adalah Karo Ops Polda Jabar yang ia jabat sejak 31 Mei 2013 hingga 1 September 2014 menggantikan Kombes Pol. Martanto yang mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Muda Sespimti SespimLemdiklat Polri.

Total Tayangan Halaman

Kabar Kota/Daerah

 
Copyright © 2018 Borbor News . All Rights Reserved.