Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

24 Mei 2018

Pemilik Apartemen Resah Tak Punya Sertifikat


Pemilik apartemen banyak yang mengeluhkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak juga diterima oleh pengusaha properti khususnya apartemen.
BorborNews -

Seorang pemilik apartemen di bilangan Jakarta Selatan mengatakan setelah tinggal 4 tahun lebih di apartemen tak kunjung mendapatkan SHM.

“Ya, saya beli apartemen dan sudah tinggal 4 tahun lebih. Namun saya belum pegang SHM, serasa tinggal di kontrakan saja. Kita jadi was-was,” kata Chandra di Jakarta (7/5/2018). 

Ia pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut aktif mengontrol pengusaha properti agar tertib dalam administrasi.

“Apa penyebabnya tidak ada sertifikat, ini kan bikin resah kita sudah beli apartemen nilainya juga lumayan mahal,” kata Chandra.

Diketahui Pemprov DKI Jakarta kini juga tengah merapihkan apartemen yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Kasus serupa (belum terbitnya SHM) yang sempat mencuat tahun lalu adalah Apartemen Kalibata City. Hingga kini persoalan itu belum juga terselesaikan.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Hami / Redaksi




29 Maret 2018

Soal Penganiayaan di Lapak Durian, Pimpinan Pemuda Pancasila Bekasi Minta Maaf ke TNI


BorborNews -
Kondisi posko ormas dan kendaraan yang terbakar di Jatiwaringin, Bekasi, Rabu (28/3/2018)
Terkait peristiwa pembakaran pos ormas kepemudaan di Jatiwaringin, Bekasi, Rabu (28/3/2018) dini hari, perwakilan ormas angkat bicara.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Aries Budiman mengungkapkan kejadian ini diduga berawal dari peristiwa penganiayaan anggota TNI AU di lapak penjualan durian di Jati Asih beberapa waktu lalu.
"Terjadinya peristiwa ini berimbas dari rentetan peristiwa beberapa waktu lalu di mana ada anggota PP yang kita tidak inginkan terjadi. Masalah durian," ucap Aries yang ditemui Rabu (28/3/2018).

Meski belum secara pasti mengetahui pelaku pembakaran, Aries meyakini peristiwa ini saling terkait. Aries berencana memilih jalan damai dengan pihak TNI terkait kesalahan yamg dilakukan anggotanya.
"Bagaimana pun TNI adalah bapak yamg melahirkan PP. Saya minta kepada seluruh anggota PP baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan kekerasan, untuk meminta maaf kepada TNI. Saya sebagai ketua memohon maaf pada TNI," ucap Aries.
Aries juga menegaskan sudah meminta kepada para pimpinan cabang untuk mencari anggota yang melakukan penganiayaan.

Jika sampai tidak ditemukan untuk diproses secara hukum, Aries menjanjikan akan memberi sanksi untuk para pemimpin cabang.
Aries juga berencana menemui pimpinan TNI untuk membicarakan proses perdamaian antara kedua belah pihak.
"Saya minta damai dan saya akan datangi pimpinan TNI AU. Namun saya juga berharap kepada pihak berwenang supaya tindakan seperti penculikan, pembakaran dan pengepungan rumah ketua PAC Pondok Gede harus ditindaklanjuti supaya ada efek jera," ucap Aries.

Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota yang dihubungi mengungkapkan masih mendalami kasus ini dan berusaha menyelidiki apa motif dan siapa pelaku yang melakukan.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Kompas / Redaksi




24 Maret 2018

JRPP Desak Anies–Sandi Audit Izin Tower & Billboard


BorborNews - Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhamad Alipudin menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk segera audit perizinan tower dan billboard di Jakarta.

“Perizinan Tower dan Billboard yang sudah ada di sekitaran Jakarta ini harus segera diaudit, karena banyak yang masih belum ada izin atau habis izinnya. Ini harus dibenahi,” ujar Alipudin di Jakarta.

Alipudin mengatakan dirinya mencurigai banyaknya tower dan billboard yang sudah berdiri belum mengantongi izin. Hal tersebut menurut Alipudin mencerminkan lemahnya pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Perizinan kan menyangkut keamanan lingkungan juga, kemarin ada peristiwa robohnya tower dan menimpa rumah warga. Ini jadi teguran untuk pemerintah daerah,” kata Alipudin.

Diketahui pada hari Minggu 26 November lalu, menara Base Transceiver Studio (BTS) milik Tower Bersama Infrastructure Group (TBIG) roboh dan menimpa tiga rumah warga di Jalan Bantar Jati No. 23, Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Robohnya tower penopang radio BTS tersebut untungnya tidak memakan korban jiwa.

“Tidak adanya izin bagi pembangunan tower dan billboard juga sebenarnya merugikan pemerintah, seperti kurangnya pemasukan pajak dan tidak teraturnya tata kota,” imbuh Alipudin.

Alipudin menambahkan, dengan adanya audit perizinan maka Pemerintah Daerah akan mendapat keuntungan seperti dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dari potensi pajak yang hilang dan dapat menertibkan tata kota Jakarta.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




22 Maret 2018

Terbukti Terima Rp 11 M, Politikus PKS Divonis 9 Tahun Bui


Jakarta - Politikus PKS Yudi Widiana Adia divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 3 bulan. Yudi Widiana terbukti menerima uang suap Rp 11,1 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.
BorborNews -

"Menyatakan terdakwa Yudi Widiana Adia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar ketua majelis hakim Hastopo membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Menurut hakim, terungkap dalam persidangan, uang suap itu untuk program aspirasi proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Politikus PKS ini menerima uang suap itu melalui anggota DPRD Kota Bekasi M Kurniawan Eka Nugraha. 

Usulan program aspirasi milik Yudi ke Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR adalah pembangunan Jalan Pasahari-Kobisonta senilai Rp 50 miliar, pelebaran Jalan Kobisonta-Pasahari senilai Rp 50 miliar, dan pelebaran Jalan Kobisonta-Bonggol Bula senilai Rp 40,5 miliar. 

"Terdakwa Yudi menerima uang dari So Kok Seng alias Aseng melalui orang dekat Yudi, M Kurniawan," ucap hakim.

Dalam pertimbangan dakwaan pertama, Yudi disebut hakim menerima uang Rp 4 miliar dari Aseng. Uang itu diterima Yudi karena mengusulkan proyek pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara.

M Kurniawan menghubungi Yudi bahwa '4 juz' sudah diterima dari Aseng," ucap hakim.

Kemudian pertimbangan dakwaan kedua, Yudi disebut hakim menerima uang Rp 2,5 miliar. Lalu menerima USD 214.300 dan USD 140.000 karena mengusulkan sejumlah proyek jalan di Maluku pada Kementerian PUPR.

"Uang itu diterima oleh Kurniawan di hotel Cikini dan diantarkan di pom bensin Bekasi untuk diserahkan kepada Paroli alias Asep."

Hakim menyebutkan adanya kerja sama Yudi--yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR saat itu--dengan M Kurniawan. Saat menerima uang itu, Kurniawan menghubungi Yudi dengan komunikasi kode, yaitu '4 juz', yang artinya uang Rp 4 miliar.

"Kurniawan kemudian melakukan komunikasi dengan Aseng, membahas realisasi pembayaran uang mukacommitment fee program aspirasi Yudi sekitar Rp 7 miliar, yang merupakan 5 persen dari nilai anggaran Rp 140 miliar dari tiga proyek," kata hakim.

Atas perkara ini, Yudi terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.(fai/dhn)

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: detiknews
/ Redaksi




16 Maret 2018

Inilah Syarat Perceraian Terbaru Menurut Undang-Undang


BorborNews - Inilah Syart Perceraian Terbaru Menurut Undang-Undang. Perceraian adalah pemutusan sebuah hubungan pernikahan. Perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai, namun boleh dilakukan apabila dipandang bahwa sebuah pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan.
Syarat Cerai
Perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri segala masalah yang terjadi. Namun, mengurus perceraian tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena butuh banyak aspek yang perlu diperhatikan.

Inilah Syarat Perceraian Terbaru Menurut Undang-Undang.

Proses Perceraian 
1. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan. 
2. Membuat kronologis permasalahan.

Penggugat menuliskan kronologis permasalahan rumah tangganya sebagai alasan dasar percersian di kertas biasa. Kronologis ini berisi cerita lengkap kisah pernikahan pasangan yang hendak bercerai, dari awal pernikahan hingga penyebab perselisihan sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai, kronologis permaslahan dibuat dengan sebenar-benarnya dan detail.

Hal Ini bertujuan agar memudahkan penggugat dalam menyusun surat gugatan nanti. Usahakan membuat alur cerita yang runtut dan jelas, sehingga hakim juga dapat dengan mudah mengerti alasan-alasan Anda menggugat cerai.

3. Membuat surat gugatan cerai.

Pada umumnya terdapat 3 point penting dalam surat gugatan cerai, yaitu status untuk bercerai, hak pemeliharaan anak, dan hak mendapatkan harta gono-gini.

Sebagai contoh, surat gugatan cerai biasanya berisi:

-. Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) Terdiri atas nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur dan tempat tinggal. Identitas para pihak juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan, dan status kewarganegaraan. Hal ini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989.

-. Posita (dasar atau alasan gugat) Atau istilah hukumnya adalah Fundamentum Petendi, berisi keterangan berupa kronologis sejak mulai perkawinan Anda dengan suami, peristiwa hukum yang ada (misal, lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara pasangan yang mendorong terjadinya perceraian. Alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). Contoh posita misalnya: Bahwa pada tanggal … telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di…. Bahwa dari perkawinan itu telah lahir … orang anak, yang bernama …, lahir di…., pada tanggal …. Bahwa selama perkawinan antara tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, dan terjadi pada tanggal…. Bahwa… dst. Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian.

-. Petitum (tuntutan hukum) Yaitu tuntutan yang diminta oleh istri sebagai Penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Bentuk tuntutan itu misalnya: Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sah putus karena perceraian. Menyatakan pihak Penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak nafkah dari tergugat sejak tanggal… sebesar Rp… per bulan sampai Penggugat menikah lagi. Mewajibkan pihak Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak (jika anak belum dewasa) terhitung sejak… sebesar Rp… per bulan sampai anak dewasa. Menyatakan bahwa harta berupa… yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak Penggugat. Setelah gugatan cerai selesai dibuat, fotokopi berkas tersebut sebanyak lima buah. Jadi total Anda mempunyai enam buah berkas gugatan cerai yang nantinya diperlukan saat mendaftar gugatan cerai. Keenam berkas tersebut akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengadilan nanti. Satu berkas akan dikirim oleh pengadilan kepada si suami (Tergugat), tiga berkas untuk para hakim, satu berkas untuk panitera pengadilan (pegawai yang bertugas mencatat jalannya sidang), dan satu berkas yang tersisa menjadi pegangan milik Anda.

4. Mempersiapkan biaya pendaftaran gugatan.

Siapkan biaya pendaftaran gugatan perkara sekitar Rp 500 ribu – Rp 700 ribu. Biaya pendaftaran ini berbeda di setiap pengadilan, namun umumnya berkisar di angka itu.

5. Mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan yang berwenang.

Biasanya pendaftaran gugatan dilakukan di ruang administrasi oleh pegawai pengadilan yang bertugas untuk menerima gugatan. Petugas akan memberikan cap atau pengesahan kepada keenam berkas yang diserahkan. Dengan begitu, surat gugatan Anda sudah sah didaftarkan.

6. Mempersiapkan saksi-saksi.

Setelah berkas gugatan resmi didaftarkan, pengadilan akan mengirimkan surat gugatan cerai bersama surat panggilan untuk menghadiri sidang pertama kepada pihak suami. Jadwal sidang pertama biasanya jatuh pada dua sampai empat minggu setelah tanggal pendaftaran gugatan cerai.

A. PERSYARATAN UMUM*

*A. Syarat Umum*:

1. Fotokopi Buku Nikah ditempel materai senilai Rp.6000,- dan di cap pos (minta di kantor pos). Buku nikah Aseli pada saat pendaftaran di bawa; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendaftar ditempel materai senilai Rp.6000,- dan di cap pos; 
  3. Menyerahkan surat gugatan cerai sebanyak 7           rangkap
4. Surat Keterangan dari Kelurahan; 
  5. Membayar biaya panjar perkara;
*B. Syarat Khusus*:

1. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma) 
2. Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
3. Duplikat Akta Nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA). 
4. Foto copy akta kelahiran anak dibubuhi materi Rp.6000,- dan di cap pos, jika disertai gugatan hak asuh anak; 
5. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, maka bisa menggunakan advokat (berbayar tentunya) atau surat kuasa insidentil. Apa itu surat kuasa
*B. BIAYA*

Biaya persidangan atau yang dikenal dengan Biaya Panjar Perkara adalah biaya yang dititipkan kepada Pengadilan untuk kepentingan proses persidangan seperti pendaftaran, pemanggilan para pihak dan semua bentuk biaya terkait dengan proses persidangan. Karena sifatnya hanya titipan, maka jika lebih bisa diambil kembali dan jika kurang harus menambah panjar. Biaya proses persidangan berbeda-beda tergantung dari domisili tempat tinggal para pihak dan jalannya persidangan.

Namun, pada umumnya rincian pengeluaran untuk biaya perkara adalah:

1. Pendaftaran: Rp.30.000,- 
2. Biaya Proses (ATK) : Rp.50.000,- 
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,- 
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- 
5. Biaya Pemanggilan sidang para pihak:
Tergantung radius tempat tinggal para pihak dari Pengadilan yang memproses perkara (dapat dilihat di papan radius di Pengadilan) dan jumlah panggilan sidang, Jadi jika Anda pernah mendengar bahwa biaya mengurus perceraian di Pengadilan mahal, itu bisa jadi karena ada yang menggunakan jasa Pengacara, atau ada oknum yang meminta di luar dari ketentuan hukum yang berlaku.

*C. TATA CARA DAN PROSES PERSIDANGAN*.

a). Pendafaran:

1. Pendaftar membawa berkas persyaratan ke meja pendaftaran Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isteri (bukan tempat menikah). Jika tempat tinggal (domisili) dan alamat KTP berbeda, maka ajukan di tempat domisili; 
2. Pendaftar membayar biaya panjar perkara di bank yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Pengadilan; 
3. Membawa bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran dari Bank ke pengadilan dan menyerahkan kepada kasir; 4. Pendaftar memperoleh 1 eksemplar surat gugatan yang telah diberi nomor register perkara dan tanggal pendaftaran.
b). Persidangan:

1. Persidangan Pertama, Jika kedua belah pihak hadir, maka diadakan mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir; 
2. Setelah mediasi (jika kedua belah pihak hadir), persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat; 
3. Jawaban dari pihak Tergugat atas surat gugatan Penggugat (lisan/tertulis); 
4. Replik, yaitu Jawaban dari pihak Penggugat atas Jawaban Tergugat (menjawab poin 3); 
5. Duplik, yaitu Jawaban dari pihak Tergugat atas jawaban Penggugat (menjawab poin 4); 
6. Pembuktian. Jika Tergugat tidak pernah hadir, maka poin 2-5 tidak dilaksanakan dan langsung pada tahap pembuktian dari pihak Penggugat; 
7. Kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan para pihak sebagai bentuk sikap terhadap kasusnya; 8. Pembacaan Putusan.
c). Pembuatan Akta Cerai.

1. Setelah diberikan putusan yang menyatakan bahwa perkawinan telah putus, maka jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan, amar putusan akan dikirimkan kepada Tergugat. 2. Terhitung setelah 14 hari dari Tergugat menerima amar putusan tersebut tidak ada verzet atau banding, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) 3. Jika putusan sudah BHT, maka Akta Cerai dapat diambil. 4. Khusus jika yang mengajukan pihak suami, setelah putusan BHT kedua belah pihak akan dipanggil ulang untuk melaksanakan ikrar talak. Jika sudah ikrar maka hari itu juga dapat dibuatkan akta cerai.

Sumber : bloggues.om

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




25 Desember 2017

SPBE Pulogebang Cakung di Tanah Sengketa, Pertamina Cuek


BorborNews - Direktur Eksekutif Aliansi Pertanahan Rakyat (Alpertra), William Syah menagih janji pengadilan kepada PT. Pertamina atas beroperasinya SPBE atas nama PT. Garis Cakratama yang terletak di Jl. Komarudin, Cakung Jakarta Timur.

Berdasarkan putusan perkara No. 504 PK/PDT/2016 pada tanggal 16 Februari 2017, William menegaskan bahwa seharusnya PT. Garis Cakratama tidak memiliki hak kepemilikan apapun terhadap tanah yang digunakan tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Bumi Indira Wisesa.

“Kenapa Pertamina sampai sekarang masih memberikan izin operasional untuk SPBE, kan aneh. Saya tegaskan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 16 Februari 2017, PT. Garis Cakratama tidak berhak dan tidak memiliki hak apapun atas tanah yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan sebagai SPBE,” kata William di Jakarta (11/12).

William mengatakan, meskipun pihak Pertamina sempat menghentikan izin operasional dan pasokan gas dua kali pada Juni 2012 dan Juli 2016, namun dari awal izin operasi SPBE sudah menyalahi aturan karena dibangun di atas tanah milik orang lain dan tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.

“Seharusnya dari awal Pertamina tidak mengizinkan, karena dari awal proses pengurusan izin SPBE sudah menyalahi aturan. Apalagi Pertamina sudah pernah disomasi oleh pemilik lahan yang sah dan operasi telah berjalan dalam jangka waktu beberapa tahun,” tutur William.

Menurut William, pemberian izin operasi SPBE pada PT. Garis Cakratama sebenarnya bisa merugikan PT. Pertamina sendiri karena dikhawatirkan kasus akan semakin berkembang dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeksekusi paksa sehingga jika itu terjadi maka pihak PT. Pertamina akan merugi.

“Pertamina tidak bisa menggantungkan kasus ini, sebab hingga saat ini mereka masih belum dapat dikonfirmasi,” pungkas William.

Diketahui, SPBE Pulogebang masih beroperasi hingga saat ini dan pihak Pertamina juga belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut perihal hal tersebut. Di sisi lain, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memutuskan untuk diadakan eksekusi pengosongan paksa pada tanggal 13 Desember 2017.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




21 Desember 2017

Dugaan Korupsi Buku Perpustakaan SD di Sampang Mulai Diproses Kejati Jatim


BorborNews - Pengadaan buku referensi perpustakaan tingkat Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Madura,  Jawa Timur (Jatim) tahun 2016 diduga ada korupsi, dan mulai dibidik proses hukum oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)  dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung per tanggal 21/11/2017 dan mulai dilakukan pengusutan lebih mendalam berdasarkan keterangan dan penjelasan serta bukti dokumen dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku referensi perpustakaan SD yang menelan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar itu.

Sebagaimana ramai diberitakan berbagai media bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan SD (Sekolah Dasar) di Sampang oleh distributor penerbit PT SPKN (Sarana Panca Karya Nusa) melalui agennya di daerah, terindikasi adanya dugaan korupsi yang dilakukan secara massif, terstruktur & terorganisir, yakni:

Pertama, bahwa dalam pengumuman dari layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Sampang, pemenang lelang tertera pada tanggal 15 Desember 2016.

Padahal, dalam keterangan itu jenis lelang, dengan paket Rp. 2.500.214.000. Dalam rincian LPSE, tertera pada kolom "pemberian penjelasan" 14 Desember 2016 jam 08.00 - 09.00. Serta pada kolom "upload dokumen penawaran" 14 Desember 2016 jam 09.05 sampai 15 Desember jam 23.59. 

Sehingga tampak sangat janggal, bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 jadwal/proses upload dokumen penawaran belum selesai, tapi sudah diumumkan siapa pemenangnya, dan dinyatakan bahwa lelang sudah selesai. Dan lebih aneh lagi bahwa pekerjaan dinyatakan sudah selesai dilaksanakan dengan menyebut lokasi pekerjaan adalah di kantor dinas pendidikan Jl. Jaksa Agung Suprapto 77 Sampang. Dan pada hari itu juga tanggal 15 desember 2016 dilaksanakan proses untuk pembayaran kepada penyedia barang.

Kejanggalan ini secara mencolok menunjukkan ada indikasi bahwa sebelum lelang dilaksanakan berarti barang yang akan disuplai oleh penyedia sudah ada di kantor dinas pendidikan. Dimana bisa dilihat jadwal upload tanggal 15 Desember sampai tengah malam, tapi belum selesai proses upload sudah dinyatakan ada pemenangnya, dan pada hari yang sama sebelum proses upload penawaran  selesai, penyedia barang yang dinyatakan sebagai pemenang pengadaan sudah dinyatakan selesai melaksanakan pekerjaan dan langsung terjadi proses pembayaran.

Kejanggalan itu selain menunjukkan indikasi adanya persekongkolan antara dinas pendidikan dan penyedia barang, juga melanggar peraturan, yakni petunjuk teknis dari kementrian pendidikan, bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan pengiriman harus dilaksanakan/dikirim oleh penyedia barang sampai ke sekolah2, bukan ke kantor dinas pendidikan, agar sekolah atau dinas pendidikan tidak terbebani ongkos pengiriman.

Kedua, adalah ada dugaan pengurangan jumlah buku yang dikirim, tetapi dalam laporan ditulis bahwa volume buku yang dikirim sudah sesuai kontrak.

Sebagaimana dilaporkan masyarakat yang membawa data ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim, dalam kontrak, masing-masing dari 50 lembaga SD harusnya menerima 870 judul buku. Jumlah keseluruhan per sekolah harusnya mendapat 2.639 eksemplar. Kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Antara pedalaman dan pinggir kota berbeda. Paling parah di pedalaman misalnya di SDN Tobai Tengah 2. Itu hanya mendapat 400–500 eksemplar, jauh dari 2 ribu eksemplar 

Kepala Dinas Pendidikan Sampang, Jupri Riyadi, bungkam saat diminta klarifikasi dugaan tindak pidana korupsi pada program pengadaan buku referensi perpustakaan untuk SD tahun anggaran 2016 senilai Rp2,5 miliar yang mulai diusut Kejati Jatim itu. 

“Saya tidak mau memberikan komentar apa-apa. Jadi, tidak ada komentar untuk klarifikasi,” jawabnya singkat.

Sedangkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farhan ketika dihubungi ponselnya 081252265xx belum bersedia memberi keterangan lebih lanjut demi kemajuan proses penyidikan lebih lanjut
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Total Tayangan Halaman

 
Copyright © 2013. Borbor News.
  • Redaksi: Bor2News