Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

28 Juli 2018

Gelar Operasi Pekat, Polres Nias Selatan Kembali Sita 105 Liter Tuak Suling


BorborNews, Nias - Petugas Kepolisian Resort Nias Selatan Sumatera Utara kembali menyita minuman keras tuak suling dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang di gelar Jumat (27/07). 3 jerigen yang berisi tuak suling dengan volume sekitar 105 liter tersebut disita dari 3 lokasi berbeda. 

Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H. ketika dikonfirmasi mengatakan, minuman keras jenis tuak suling tersebut merupakan hasil sitaan dalam Operasi Pekat yg digelar Personil Polres Nias Selatan dan Polsek Jajaran. "Tuak suling tersebut merupakan hasil Operasi Pekat yang dilaksanakan oleh personil Sabhara Polres Nias Selatan dan Polsek Lolowau," ujar Faisal. 

"Personil Sabhara Polres menyita 1 jerigen tuak suling dengan volume sekitar 35 liter, saat melaksanakan razia di jalan Sudirman Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Jumat Pagi. Kemudian personil Polsek Lolowau yang melaksanakan Operasi Pekat di jalan umum Desa Lolomoyo Kecamatan Lolowau dan di jalan umum Desa Simandraolo Kecamatan O'ou Kabupaten Nias Selatan Jumat Sore hingga malam, menyita 2 jerigen tuak suling dengan volume sekitar 70 liter," jelas Faisal. 

Masih kata Faisal Napitupulu, 35 liter tuak suling yang diamankan oleh personil Sabhara Polres Nias Selatan dibawa oleh Tin Suardin Aceh, warga jalan kelapa lingkungan kota Gunung Sitoli. Tuo Nifaro tersebut dibeli nya di Desa Sogeadu Kecamatan Gido Kabupaten Nias dan akan dibawa ke Botohili Sorake Kecamatan Luahagundre Kabupaten Nias Selatan. 

Sedangkan 70 liter tuak suling yang disita personil Polsek Lolowau, masing-masing diamankan dari Amuaro Halawa, warga Desa Hilizoliga Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dan dari Felinus Dakhi alias Linus. Kedua nya membawa Tuo Nifaro tersebut dari Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan, dan masing-masing akan di bawa ke Hilisimaetane Kecamatan Maniamolo dan ke Sonigeho Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan.

Seluruh barang bukti tuak suling tersebut telah disita dan saat ini diamankan di Polres Nias Selatan. 

Faisal Napitupulu menegaskan, Polres Nias Selatan beserta Polsek Jajaran akan terus melakukan penertiban peredaran minuman keras di Kabupaten Nias Selatan, untuk menegakkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.20_33 Tahun 2017 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Nias Selatan. (Afrizal/Godi/Tim).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Miliki Beberapa Paket Ganja, Warga Negara PNG di Tangkap Reskrim Polsek Abepura


BorborNews, Jayapura,  Pada hari Kamis (26/07/18) pukul 23.00 Wit bertempat di Jl. Pipa Air Belakang SMAN 1 Abepura, telah diamankan dua pelaku kepemilikan ganja an. Fery Yape (32) warga negara PNG dan  Natalia Banundi (20) oleh anggota Opsnal Reskrim Polsek Abepura.

Kronologis penangkapan yakni berawal pada saat anggota Opsnal Reskrim Polsek Abepura mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang warga Negara PNG yang tinggal di salah satu rumah kost di Jalan Pipa Air Distrik Abepura sedang membAwa 1 kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja.

Mendapat informasi tersebut, sekitar pukul 23.05 Wit, anggota Opsnal Reskrim Polsek Abepura melakukan penyelidikan. 

Kemudian pada pukul 01.30 Wit, Anggota Opsnal Polsek Abepura menghubungi Piket Penjagaan Polsek Abepura melakukan penangkapan di dalam Rumah Kos yang ditinggali pelaku IFery Yape (32) bersama wanitanya bernama Natalia Banundi (20) Jalan Pipa Air Belakang SMAN 1 Abepura. Pelaku diamankan di Polsek Abepura guna proses hukum lebih lanjut.

Barang bukti yang diamankan yaitu 15 (Lima Belas) Bungkus Paket Ganja Plastik Besar, 21 (Dua Puluh Satu) Bungkus Paket Ganja Plastik Sedang, 3 (Tiga) Bungkus Paket Ganja Plastik Kecil. Selanjutnya kasus tersebut dalam penanganan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura Kota.

Pemerhati penyakit masyarakat (Pekat), angkat bicara "Salut dengan kesigapan anggota Polri, khususnya Reskrim Polsek Abepura dalam penanganan memberantas Narkoba", Tegas Hotma Roland Pasaribu. (Tim/Godi/Erizal).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Kepergok Masuk Rumah Warga, Mantan Napi Ancam Pemilik Rumah Pakai Pisau



BorborNews, Nias Selatan- Seorang narapidana kembali harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Pasalnya, seorang mantan napi kasus pembunuhan ini kembali melakukan pengancaman pembunuhan dengan sebilah pisau kepada warga, karena dipergoki masuk ke dalam salah satu rumah warga. 

Kronologis kejadian bermula pada Kamis (26/07) malam lalu di Desa Sifaorasi Huruna Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Saat itu korban yang bernama Rini Purnawati Zalukhu alias Ina Tasya sedang tidur di dalam kamar bersama anak-anak nya. 

Tiba-tiba tetangga nya yang bernama Satoli Gulo menghubungi telepon genggam nya dan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah masuk ke rumah nya melalui kamar mandi bagian belakang. Korban yang merasa takut kemudian meminta Satoli agar segera datang ke rumah nya untuk memberikan pertolongan. 

Beberapa saat kemudian, Satoli bersama beberapa orang warga datang ke rumah korban dan langsung melakukan pemeriksaan di bagian kamar mandi belakang rumah. Di dalam kamar mandi tersebut korban bersama beberapa orang warga melihat pelaku yang diketahui bernama Fosimema Gulo alias Ama Wima, warga Desa Sisobahili Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan. 

Merasa dirinya dipergoki oleh warga, pelaku kemudian mengeluarkan sebilah pisau yang dibawa nya, dan mengancam akan membunuh korban beserta warga. 
Korban bersama warga yang ketakutan akhirnya tidak berani melakukan penangkapan sehingga pelaku berhasil melarikan diri. 

Merasa keluarga nya terancam, Rini Zalukhu yang ditemani oleh warga, membawa anak-anak nya pergi ke rumah mertuanya yang jarak nya tidak jauh dari rumah nya. Korba  yang merasa tidak tenang akibat ancaman pelaku akhirnya membuat laporan ke kantor Polsek Lolowau pada Jumat pagi. 

Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Lolowau Iptu A. Yunus Siregar ketika di konfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. "Benar ada seorang perempuan membuat laporan atas kasus pengancaman yang di alami nya. 

Setelah menerima pengaduan korban, kita langsung mengejar pelaku dan berhasil kita amankan," ujar Yunus.

"Pelaku yang bernama Fosimema Gulo alias Ama Wiman, kita tangkap di rumah nya di Desa Sisobahili Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan. Saat di geledah, kita temukan sebilah pisau yang berada di badan mantan narapidana kasus pembunuhan ini. Pelaku kemudian kita boyong ke Polsek untuk proses pemeriksaan," jelas Yunus.

Saat ini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Polsek Lolowau, untuk mengetahui motif dan tujuan yang sebenarnya. "Pelaku saat ini masih diperiksa di polsek, sembari kita lengkapi laporan korban dengan mengambil keterangan saksi-saksi," pungkas Yunus.

Pemerhati penyakit masyarakat (Pekat), Hotma Holand Pasaribu menanggapi kejadian tersebut, Mengatakan "Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi, jika saat di lembaga pemasyarakatan pelaku benar benar dibina dengan baik secara religius mental dan di berikan pelatihan untuk dapat kembali bersosialisasi di masyarakat.

Namun Hotman tidak menampik, satu dibanding seribu sulitnya membentuk kembali mental spritual mantan napi, Tegasnya. (tim).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




8 Juli 2018

Inilah Syarat Perceraian Terbaru Menurut Undang-Undang


BorborNews - Inilah Syart Perceraian Terbaru Menurut Undang-Undang. Perceraian adalah pemutusan sebuah hubungan pernikahan. Perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai, namun boleh dilakukan apabila dipandang bahwa sebuah pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan.


Syarat Cerai
Perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri segala masalah yang terjadi. Namun, mengurus perceraian tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena butuh banyak aspek yang perlu diperhatikan.


Inilah Syarat Perceraian Terbaru Menurut Undang-Undang.


Proses Perceraian 
1. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan. 
2. Membuat kronologis permasalahan.


Penggugat menuliskan kronologis permasalahan rumah tangganya sebagai alasan dasar percersian di kertas biasa. Kronologis ini berisi cerita lengkap kisah pernikahan pasangan yang hendak bercerai, dari awal pernikahan hingga penyebab perselisihan sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai, kronologis permaslahan dibuat dengan sebenar-benarnya dan detail.


Hal Ini bertujuan agar memudahkan penggugat dalam menyusun surat gugatan nanti. Usahakan membuat alur cerita yang runtut dan jelas, sehingga hakim juga dapat dengan mudah mengerti alasan-alasan Anda menggugat cerai.


3. Membuat surat gugatan cerai.


Pada umumnya terdapat 3 point penting dalam surat gugatan cerai, yaitu status untuk bercerai, hak pemeliharaan anak, dan hak mendapatkan harta gono-gini.


Sebagai contoh, surat gugatan cerai biasanya berisi:


-. Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) Terdiri atas nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur dan tempat tinggal. Identitas para pihak juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan, dan status kewarganegaraan. Hal ini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989.


-. Posita (dasar atau alasan gugat) Atau istilah hukumnya adalah Fundamentum Petendi, berisi keterangan berupa kronologis sejak mulai perkawinan Anda dengan suami, peristiwa hukum yang ada (misal, lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara pasangan yang mendorong terjadinya perceraian. Alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). Contoh posita misalnya: Bahwa pada tanggal … telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di…. Bahwa dari perkawinan itu telah lahir … orang anak, yang bernama …, lahir di…., pada tanggal …. Bahwa selama perkawinan antara tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, dan terjadi pada tanggal…. Bahwa… dst. Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian.


-. Petitum (tuntutan hukum) Yaitu tuntutan yang diminta oleh istri sebagai Penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Bentuk tuntutan itu misalnya: Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sah putus karena perceraian. Menyatakan pihak Penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak nafkah dari tergugat sejak tanggal… sebesar Rp… per bulan sampai Penggugat menikah lagi. Mewajibkan pihak Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak (jika anak belum dewasa) terhitung sejak… sebesar Rp… per bulan sampai anak dewasa. Menyatakan bahwa harta berupa… yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak Penggugat. Setelah gugatan cerai selesai dibuat, fotokopi berkas tersebut sebanyak lima buah. Jadi total Anda mempunyai enam buah berkas gugatan cerai yang nantinya diperlukan saat mendaftar gugatan cerai. Keenam berkas tersebut akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengadilan nanti. Satu berkas akan dikirim oleh pengadilan kepada si suami (Tergugat), tiga berkas untuk para hakim, satu berkas untuk panitera pengadilan (pegawai yang bertugas mencatat jalannya sidang), dan satu berkas yang tersisa menjadi pegangan milik Anda.


4. Mempersiapkan biaya pendaftaran gugatan.


Siapkan biaya pendaftaran gugatan perkara sekitar Rp 500 ribu – Rp 700 ribu. Biaya pendaftaran ini berbeda di setiap pengadilan, namun umumnya berkisar di angka itu.


5. Mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan yang berwenang.


Biasanya pendaftaran gugatan dilakukan di ruang administrasi oleh pegawai pengadilan yang bertugas untuk menerima gugatan. Petugas akan memberikan cap atau pengesahan kepada keenam berkas yang diserahkan. Dengan begitu, surat gugatan Anda sudah sah didaftarkan.


6. Mempersiapkan saksi-saksi.


Setelah berkas gugatan resmi didaftarkan, pengadilan akan mengirimkan surat gugatan cerai bersama surat panggilan untuk menghadiri sidang pertama kepada pihak suami. Jadwal sidang pertama biasanya jatuh pada dua sampai empat minggu setelah tanggal pendaftaran gugatan cerai.


A. PERSYARATAN UMUM*


*A. Syarat Umum*:


1. Fotokopi Buku Nikah ditempel materai senilai Rp.6000,- dan di cap pos (minta di kantor pos). Buku nikah Aseli pada saat pendaftaran di bawa; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendaftar ditempel materai senilai Rp.6000,- dan di cap pos; 
  3. Menyerahkan surat gugatan cerai sebanyak 7           rangkap
4. Surat Keterangan dari Kelurahan; 
  5. Membayar biaya panjar perkara;

*B. Syarat Khusus*:


1. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma) 
2. Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
3. Duplikat Akta Nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA). 
4. Foto copy akta kelahiran anak dibubuhi materi Rp.6000,- dan di cap pos, jika disertai gugatan hak asuh anak; 
5. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, maka bisa menggunakan advokat (berbayar tentunya) atau surat kuasa insidentil. Apa itu surat kuasa

*B. BIAYA*


Biaya persidangan atau yang dikenal dengan Biaya Panjar Perkara adalah biaya yang dititipkan kepada Pengadilan untuk kepentingan proses persidangan seperti pendaftaran, pemanggilan para pihak dan semua bentuk biaya terkait dengan proses persidangan. Karena sifatnya hanya titipan, maka jika lebih bisa diambil kembali dan jika kurang harus menambah panjar. Biaya proses persidangan berbeda-beda tergantung dari domisili tempat tinggal para pihak dan jalannya persidangan.


Namun, pada umumnya rincian pengeluaran untuk biaya perkara adalah:


1. Pendaftaran: Rp.30.000,- 
2. Biaya Proses (ATK) : Rp.50.000,- 
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,- 
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- 
5. Biaya Pemanggilan sidang para pihak:

Tergantung radius tempat tinggal para pihak dari Pengadilan yang memproses perkara (dapat dilihat di papan radius di Pengadilan) dan jumlah panggilan sidang, Jadi jika Anda pernah mendengar bahwa biaya mengurus perceraian di Pengadilan mahal, itu bisa jadi karena ada yang menggunakan jasa Pengacara, atau ada oknum yang meminta di luar dari ketentuan hukum yang berlaku.


*C. TATA CARA DAN PROSES PERSIDANGAN*.


a). Pendafaran:


1. Pendaftar membawa berkas persyaratan ke meja pendaftaran Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isteri (bukan tempat menikah). Jika tempat tinggal (domisili) dan alamat KTP berbeda, maka ajukan di tempat domisili; 
2. Pendaftar membayar biaya panjar perkara di bank yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Pengadilan; 
3. Membawa bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran dari Bank ke pengadilan dan menyerahkan kepada kasir; 4. Pendaftar memperoleh 1 eksemplar surat gugatan yang telah diberi nomor register perkara dan tanggal pendaftaran.

b). Persidangan:


1. Persidangan Pertama, Jika kedua belah pihak hadir, maka diadakan mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir; 
2. Setelah mediasi (jika kedua belah pihak hadir), persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat; 
3. Jawaban dari pihak Tergugat atas surat gugatan Penggugat (lisan/tertulis); 
4. Replik, yaitu Jawaban dari pihak Penggugat atas Jawaban Tergugat (menjawab poin 3); 
5. Duplik, yaitu Jawaban dari pihak Tergugat atas jawaban Penggugat (menjawab poin 4); 
6. Pembuktian. Jika Tergugat tidak pernah hadir, maka poin 2-5 tidak dilaksanakan dan langsung pada tahap pembuktian dari pihak Penggugat; 
7. Kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan para pihak sebagai bentuk sikap terhadap kasusnya; 8. Pembacaan Putusan.

c). Pembuatan Akta Cerai.


1. Setelah diberikan putusan yang menyatakan bahwa perkawinan telah putus, maka jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan, amar putusan akan dikirimkan kepada Tergugat. 2. Terhitung setelah 14 hari dari Tergugat menerima amar putusan tersebut tidak ada verzet atau banding, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) 3. Jika putusan sudah BHT, maka Akta Cerai dapat diambil. 4. Khusus jika yang mengajukan pihak suami, setelah putusan BHT kedua belah pihak akan dipanggil ulang untuk melaksanakan ikrar talak. Jika sudah ikrar maka hari itu juga dapat dibuatkan akta cerai.


Sumber : bloggues.om

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




7 Juli 2018

Gedung Dewan PERS di Geruduk Ratusan Wartawan Dari Berbagai Media Cetak dan Online


Sebelah kiri Johannes (target buser.co.id) sebelah kanan Nanggar Ginting (sinar pagi baru)
Jakarta, BorborNews - Maraknya kriminalisasi kepada wartawan belakangan ini mendapat respon besar dari rekan pena dan organisasi wartawan diseluruh tanah air hingga melakukan aksi dibeberapa tempat sampai di gedung wartawan yang di kenal Gedung Dewan PERS, kebon sirih 4 juli 2018.

Aksi di pelopori beberapan organisasi wartawan, r6edaksi perusahaan beserta awak media di mulai persis depan pintu masuk gedung dewan pers mulai pagi pukul 08.00 wib.

Atribut perlengkapan aksi terlihat penuh seperti keranda, bendera orang mati, poster dan spanduk terpangpang jelas terlihat oleh pengguna jalan dan mendapat simpati oleh khayalak umum.

Aksi pagi itu menuntut dewan pers agar bertanggung jawab atas kematian rekan kami Muhammad Yusuf di wilayah kabupaten Kotabaru, Kalimantan saat didalam tahanan, Ucap  Nanggar Ginting salah satu peserta aksi dari media Sinar pagi baru.

Tambahnya, ada rekomendasi dari oknum dewan pers untuk dilakukan pemeriksan dengan uu ite bukan dengan uu no 40 thn 1999 tentang pers. Jelas ini, Suatu cara mengkriminalisasi rekan kami, jawab Nanggar.

Kedatangan kami kesini, meminta dewan pers bertanggung jawab atas surat rekomendasi tersebut. Hingga pukul 10.00 wib perwakilan diterima staf untuk menyampaikan aspirasinya sambil memberikan keranda jenasah sebagai simbol mati nurani dewan pers, tambahnya.

Aksi yang selanjutnya peserta aksi damai menuju pengadilan negeri jakarta pusat untuk memberi support kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke untuk menggugat kebijakan dewan pers. (red)


Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




24 Mei 2018

Pemilik Apartemen Resah Tak Punya Sertifikat


Pemilik apartemen banyak yang mengeluhkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak juga diterima oleh pengusaha properti khususnya apartemen.
BorborNews -

Seorang pemilik apartemen di bilangan Jakarta Selatan mengatakan setelah tinggal 4 tahun lebih di apartemen tak kunjung mendapatkan SHM.

“Ya, saya beli apartemen dan sudah tinggal 4 tahun lebih. Namun saya belum pegang SHM, serasa tinggal di kontrakan saja. Kita jadi was-was,” kata Chandra di Jakarta (7/5/2018). 

Ia pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut aktif mengontrol pengusaha properti agar tertib dalam administrasi.

“Apa penyebabnya tidak ada sertifikat, ini kan bikin resah kita sudah beli apartemen nilainya juga lumayan mahal,” kata Chandra.

Diketahui Pemprov DKI Jakarta kini juga tengah merapihkan apartemen yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Kasus serupa (belum terbitnya SHM) yang sempat mencuat tahun lalu adalah Apartemen Kalibata City. Hingga kini persoalan itu belum juga terselesaikan.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Hami / Redaksi




29 Maret 2018

Soal Penganiayaan di Lapak Durian, Pimpinan Pemuda Pancasila Bekasi Minta Maaf ke TNI


BorborNews -
Kondisi posko ormas dan kendaraan yang terbakar di Jatiwaringin, Bekasi, Rabu (28/3/2018)
Terkait peristiwa pembakaran pos ormas kepemudaan di Jatiwaringin, Bekasi, Rabu (28/3/2018) dini hari, perwakilan ormas angkat bicara.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Aries Budiman mengungkapkan kejadian ini diduga berawal dari peristiwa penganiayaan anggota TNI AU di lapak penjualan durian di Jati Asih beberapa waktu lalu.
"Terjadinya peristiwa ini berimbas dari rentetan peristiwa beberapa waktu lalu di mana ada anggota PP yang kita tidak inginkan terjadi. Masalah durian," ucap Aries yang ditemui Rabu (28/3/2018).

Meski belum secara pasti mengetahui pelaku pembakaran, Aries meyakini peristiwa ini saling terkait. Aries berencana memilih jalan damai dengan pihak TNI terkait kesalahan yamg dilakukan anggotanya.
"Bagaimana pun TNI adalah bapak yamg melahirkan PP. Saya minta kepada seluruh anggota PP baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan kekerasan, untuk meminta maaf kepada TNI. Saya sebagai ketua memohon maaf pada TNI," ucap Aries.
Aries juga menegaskan sudah meminta kepada para pimpinan cabang untuk mencari anggota yang melakukan penganiayaan.

Jika sampai tidak ditemukan untuk diproses secara hukum, Aries menjanjikan akan memberi sanksi untuk para pemimpin cabang.
Aries juga berencana menemui pimpinan TNI untuk membicarakan proses perdamaian antara kedua belah pihak.
"Saya minta damai dan saya akan datangi pimpinan TNI AU. Namun saya juga berharap kepada pihak berwenang supaya tindakan seperti penculikan, pembakaran dan pengepungan rumah ketua PAC Pondok Gede harus ditindaklanjuti supaya ada efek jera," ucap Aries.

Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota yang dihubungi mengungkapkan masih mendalami kasus ini dan berusaha menyelidiki apa motif dan siapa pelaku yang melakukan.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Kompas / Redaksi




24 Maret 2018

JRPP Desak Anies–Sandi Audit Izin Tower & Billboard


BorborNews - Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhamad Alipudin menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk segera audit perizinan tower dan billboard di Jakarta.

“Perizinan Tower dan Billboard yang sudah ada di sekitaran Jakarta ini harus segera diaudit, karena banyak yang masih belum ada izin atau habis izinnya. Ini harus dibenahi,” ujar Alipudin di Jakarta.

Alipudin mengatakan dirinya mencurigai banyaknya tower dan billboard yang sudah berdiri belum mengantongi izin. Hal tersebut menurut Alipudin mencerminkan lemahnya pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Perizinan kan menyangkut keamanan lingkungan juga, kemarin ada peristiwa robohnya tower dan menimpa rumah warga. Ini jadi teguran untuk pemerintah daerah,” kata Alipudin.

Diketahui pada hari Minggu 26 November lalu, menara Base Transceiver Studio (BTS) milik Tower Bersama Infrastructure Group (TBIG) roboh dan menimpa tiga rumah warga di Jalan Bantar Jati No. 23, Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Robohnya tower penopang radio BTS tersebut untungnya tidak memakan korban jiwa.

“Tidak adanya izin bagi pembangunan tower dan billboard juga sebenarnya merugikan pemerintah, seperti kurangnya pemasukan pajak dan tidak teraturnya tata kota,” imbuh Alipudin.

Alipudin menambahkan, dengan adanya audit perizinan maka Pemerintah Daerah akan mendapat keuntungan seperti dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dari potensi pajak yang hilang dan dapat menertibkan tata kota Jakarta.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Total Tayangan Halaman

 
Copyright © 2013. Borbor News.
  • Redaksi: Bor2News