http://go.oclaserver.com/afu.php?id=1316778 Borbor News: Ekonomi Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)

Pengikut

Anda menemukan atau mengalami "PUNGUTAN LIAR" Segera Laporkan melalui: www.saberpungli.id www.lapor.go.id Atau menghubungi: Telepon Hotline 193 SMS 1193
Ingin pasang iklan di http://www.borbornews.com Pembaca setiap hari 10.000 Minat hubungi kami via email: iklanbn@gmail.com
BORBOR: Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Tiga Putra Mantan Menteri Maju di Munas HIPMI Tahun Depan


Jakarta, BorborNews - Perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang ke-XVI akan digelar tahun depan. Bursa calon ketua umum HIPMI mulai bermunculan. Tiga diantaranya adalah putra mantan menteri.

“Berdasar polling terjaring empat bakal calon ketua umum HIPMI periode 2018-2021. Yaitu Priamanaya Djan, Reza Rajasa, Dave Laksono, dan Anggawira. Ini masih dinamis, insyaallah mereka siap maju di Munas HIPMI tahun depan”, ujar Ketua Sinergi Korporasi dan BUMN BPP HIPMI, Iqbal Farabi di Jakarta (5/11).

Seperti diketahui, tiga dari empat calon ketua umum HIPMI itu adalah putra mantan menteri. Primanaya Djan merupakan putra Djan Faridz, mantan Menteri Perumahan Rakyat zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Priamanaya Djan di HIPMI kepengurusan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Sedangkan Reza Rajasa adalah putra Hatta Rajasa, mantan Menko Bidang Perekonomian zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono periode 2009-2014. Reza Rajasa pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Pertambangan BPP HIPMI periode 2011-2014.

Terakhir, Dave Laksono, putra dari Agung Laksono, mantan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono periode 2009-2014. Dave Laksono pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Energi BPP HIPMI Periode 2008-2011. Ia sekarang adalah anggota DPR RI.

Sementara itu, Anggawira satu-satunya calon ketua umum HIPMI periode 2018-2021 yang bukan putra mantan menteri, justru memimpin perolehan suara dalam polling internal HIPMI tersebut. Anggawira yang sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan BPP HIPMI mendapat suara terbanyak sebesar 48%. Kemudian secara berturut-turut disusul Priamanaya Djan sebanyak 27%, Reza Rajasa sebanyak 15%, dan Dave Laksono sebanyak 10%.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Tower Komunikasi Tak Berizin di DKI Jakarta akan Dibongkar


Jakarta, BorborNews - Gerak cepat kepemimpinan Anies-Sandi dalam menjalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta perlu berlanjut dengan penertiban tower komunikasi yang terdapat di seluruh Jakarta. Hal ini dilakukan untuk penataan kota dan mengetahui kerugian negara akibat potensi pajak yang hilang.

“Seiring pesatnya era digital komunikasi maka semakin cepat pula pembangunan tower komunikasi dan bertebaran dimana-mana. Jika tidak ditata, kota akan terlihat semrawut. Anies-Sandi tidak menghendaki itu. Jakarta harus maju kotanya, maka Pemprov DKI jakarta akan membongkar tower komunikasi yang tak berizin”, ujar Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhammad Alipudin di Jakarta (3/11).

Alipudin menyatakan Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian akibat adanya tower komunikasi yang tak berizin.

“Pendirian tower (komunikasi) kan harus ada IMB-nya, terus beroperasinya tower (komunikasi) kan ada retribusinya. Itu semua kan pemasukan Pemprov DKI Jakarta. Besar sekali potensi pajaknya yang hilang”, jelas Alipudin.

Menurut laporan Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta, terdapat 6000 tower komunikasi yang tak berizin dan berada di area RTH, Fasum dan Fasos. Adapun rujukan penertiban tower komunikasi tercantum pada Pergub DKI Jakarta No. 89 Tahun 2006 dan Pergub DKI Jakarta No. 138 Tahun 2007.

Sementara itu pengamat tata kota, Heru Hermawan mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menertibkan tower komunikasi. “Pendirian tower komunikasi memang harus mengikuti prosedur yang ada. Hal ini dilakukan agar pendirian tower komunikasi itu sesuai perencanaan penataan kota”, ujar Heru.

Adapun selama pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama diduga adanya perusahan komunikasi yang bermasalah terkait pendirian tower komunikasi seperti Bali Tower.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Jokowi Kejar Peringkat 40 EODB, DPMPTSP DKI Jakarta Ciptakan Iklim Usaha Kondusif


Jakarta, BorborNews - Laporan Bank Dunia tentang Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Dengan demikian, dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat. Sebelum EODB 2017, posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116–129.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menyambut baik kenaikan peringkat kemudahan berusaha tersebut, karena turut berkontribusi memberikan kerja nyata dalam 2 (dua) dari 10 (sepuluh) indikator EODB.

“Kenaikan peringkat EODB 2018 Republik Indonesia, dengan menduduki peringkat 72, merupakan hal yang berarti bagi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, karena kenaikan peringkat EODB tersebut merupakan apresiasi bagi kerja nyata yang kami lakukan selama ini, terutama untuk 2 (dua) dari 10 (sepuluh) indikator EODB, yaitu Indikator Memulai Usaha dan Indikator Mengurus Izin Mendirikan Bangunan," ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi di Jakarta.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Jakarta dan Surabaya memiliki peranan penting dalam survei EODB 2018. Kedua kota bisnis terbesar di Indonesia ini, menjadi lokasi perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan asumsi, kriteria, metodologi, dan definisi tertentu untuk mengetahui peringkat EODB pada 190 negara di dunia. Adapun bobot penilaian Kota Jakarta sebesar 78 persen dan Surabaya sebesar 22 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inovasi tiada henti guna memberikan kemudahan berusaha bagi warga Ibukota. Berdasarkan laporan Bank Dunia mengenai EODB 2018 yang bertajuk “Reforming to Create Jobs” menyebutkan bahwa peringkat Indikator memulai usaha (Starting a business) menduduki peringkat 144, meningkat 23 poin dari tahun sebelumnya dan indikator mengurus Izin Mendirikan Bangunan (Dealing with Construction Permits) menduduki peringkat 108, meningkat 8 poin dari tahun sebelumnya.

“Dengan adanya kenaikan peringkat pada indikator Starting a business dan Dealing with Construction Permits, merupakan cerminan bahwa pemerintah telah menciptakan iklim peraturan yang kondusif untuk menyelenggarakan usaha di Indonesia. Di Jakarta kami telah menyederhanakan proses dan prosedur perizinan, dengan menghapus izin yang tidak lagi relevan sehingga berhasil mengurangi Jenis Izin/ non izin, Pada tahun 2015 berjumlah 518 jenis izin/non izin menjadi 476 jenis izin/non izin pada tahun 2016, dan pada tahun 2017, sampai saat ini menjadi hanya 269 jenis izin/non izin. Jenis izin / non izin akan terus kami sederhanakan dengan target menjadi kurang dari 200 jenis izin/non izin pada tahun 2018 nanti,” ujar Edy.

Edy menambahkan, saat ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki 316 service point atau Unit Pelaksana PTSP yang tersebar pada Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta. Dengan Inovasi layanan guna memberikan kemudahan kepada Masyarakat Jakarta, diantaranya: Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Mobil AJIB, Video Call melalui website pelayanan.jakarta.go.id, Tanya PTSP 1500-164, Antrian Online, Tanda Tangan Elektronik, Jasa Arsitek Gratis untuk bangunan rumah tinggal dengan luasan dibawah 200 meter persegi, IMB 3 Jam dengan syarat dan ketentuan berlaku, dan lain sebagainya.

“DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk mendukung masyarakat dan pelaku dunia usaha untuk menjalankan usahanya, dan kami percaya, masyarakat dan pelaku dunia usaha adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Untuk itu dibutuhkan kontribusi masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam memberikan masukan dan informasi yang objektif dan faktual guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan komitmen amanah berdedikasi sepenuh hati, salah satunya dapat diukur melalui Survei EODB ini.” Tutup Edy.

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




JRPP Dukung Sandiaga Uno Audit CSR KLB dan Perizinan


Jakarta, BorborNews - Dewan Pembina Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Anggawira mendukung upaya Sandiaga Uno untuk mengaudit penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di DKI Jakarta.

Diketahui bahwa selama ini CSR dan KLB tidak sesuai Undang-Undang (UU) no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Memang CSR dan KLB ini harus di audit, saya juga mendukung Wakil Gubernur Jakarta kita Sandiaga Uno yang menegaskan untuk segera audit,” kata Anggawira saat ditemui di Jakarta (2/11).

Disamping itu Anggawira juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit perizinan, kami melihat banyak bagunan-bangunan penunjang telekomunikasi yang ilegal tanpa izin. Kami mendesak pemerintah untuk menertibkannya, kita ingin Kota Jakarta tertata rapih.

Pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dana CSR dan KLB digunakan tanpa melalui APBD seperti yang tercantum pada UU no 17 ayat 1. Pemprov DKI hanya melakukan taksiran setelah proyek-proyek yang menggunakan dana CSR dan KLB rampung.

“Pemerintahan baru saat ini memang harus memperbaiki yang sebelumnya. Tinggalkan yang sekiranya kurang baik,” tutur Anggawira.

Anggawira yang juga mantan juru bicara tim pemenengan Anies Sandi mengatakan, Sandiaga Uno berencana untuk meningkatkan predikat Kota Jakarta dari WDP ke WTP dengan cara memperbaiki seluruh laporan keuangan Kota Jakarta.

“Sampai kemarin saya mendengar ada 6000 temuan dari audit BPK, termasuk CSR. Kita tentu menginginkan semuanya ditindak lanjuti,” imbuh Anggawira.

Menurut Anggawira, Kota Jakarta memiliki potensi untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini didukung oleh pasangan Gubernur dan Wakilnya Anies–Sandi yang dengan sigap menindak lanjuti laporan.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Indonesia Naik Peringkat ke Posisi 72 dalam Indeks EoDB 2018


Jakarta, BorborNews - World Bank merilis laporan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia 2018. Hasilnya, Indonesia kembali berhasil naik peringkat dari sebelumnya peringkat ke-91 dari 190 negara menjadi peringkat ke-72 dalam Doing Business Report 2018.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta berkontribusi dalam perbaikan dua indikator yakni, memulai usaha dan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Alhamdulillah, peringkat EoDB Indonesia berhasil naik signifikan. Pencapaian ini menjadi sebuah tanda bahwa proses pengurusan perizinan dan non-perizinan di Indonesia khususnya Jakarta telah lebih baik,” ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi di Jakarta, Rabu (1/11).

Edy menyebutkan, perbaikan peringkat EoDB Indonesia telah terjadi sejak 3 tahun terakhir. Hal tersebut diawali dari meningkatnya nilai- nilai indikator yang menjadi tolok ukur World Bank dalam menilai kemudahan memulai bisnis dan berinvestasi di Indonesia.

“Dalam 2 tahun terakhir indikator memulai usaha naik 23 peringkat, mencatatkan kenaikan Distance to Frontier  (DTF) 9.1 poin. Hal ini merupakan suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah survey EoDB sebelumnya,” ungkap Edy.

Kendati demikian, Edy mengaku pihaknya masih terus berambisi untuk mendorong peringkat EoDB Indonesia ke posisi 40 besar sesuai target pemerintah. Oleh sebab itu, Edy menyatakan akan terus berupaya memberikan pelayanan publik yang responsif kepada masyarakat melalui inovasi layanan tiada henti serta bekerja tanpa lelah untuk melayani warga Jakarta.

“Kami senantiasa menghadirkan inovasi layanan guna memudahkan masyarakat di dalam mengurus perizinan dan non perizina diantaranya melalui pelayanan.jakarta.go.id, layanan Video Call dan Call Center Tanya PTSP 1500164, serta Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) kedepannya inovasi layanan tersebut akan terintegrasi dengan layanan yang disediakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta,” imbuh Edy.

Sebagai informasi tambahan, Indeks EODB merupakan salah satu tolok ukur daya saing negara yang dinilai oleh lembaga World Bank terhadap 10 indikator peraturan yang berpengaruh untuk memulai bisnis. Bobot penilaian Indikator Mendirikan Usaha dan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan diambil di 2 kota yaitu Pemprov DKI Jakarta dengan bobot penilaian 78% dan Pemkot Surabaya 22%, dihitung berdasarkan jumlah populasi.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




DPMPTSP DKI Jakarta Mudahkan Perizinan untuk Penuhi Harapan Pengusaha


Jakarta, BorborNews - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi merespon permintaan para pengusaha yang tergabung dalam KADIN (Kamar Dagang Indonesia) mengenai peningkatan kualitas pelayanan perizinan sehingga dunia usaha semakin mudah dalam mengurus dan mendapatkan legalitas.

“Kami siap menjawab harapan para pengusaha mengenai peningkatan kualitas pelayanan perizinan bagi dunia usaha. Karena meciptakan iklim usaha yang kondusif, aman, dan nyaman di Jakarta juga menjadi tujuan kami,” ujar Edy Junaedi.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengharapkan kehadiran pemimpin baru Jakarta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih baik, dengan terobosan dan inovasi. Sarman menyatakan harapan pelaku usaha bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, salah satunya adalah mengenai peningkatan kualitas pelayanan perizinan sehingga dunia usaha semakin mudah dalam mengurus dan mendapatkan perizinan.

Demi memenuhi harapan tersebut, Edy menyatakan saat ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan pengembangan dan inovasi layanan dalam mengurus perizinan dan non perizinan bagi warga Ibukota.

“Pemohon dapat memanfaatkan berbagai inovasi layanan yang kami hadirkan untuk memudahkan proses perizinan dan non perizinan melalui multi channel service delivery seperti, layanan daring (online) melalui pelayanan.jakarta.go.id, layanan Call Center Tanya PTSP 1500164, layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), PTSP Goes To Mall, Mobile Service Unit (AJIB Mobil), dan lain-lain,” ungkap Edy.

Terlebih, sambung Edy saat ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah resmi membuka layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi yang lebih modern sehingga memungkinkan petugas untuk memproses  perizinan dan non perizinan secara lebih cepat.

“Seluruh layanan inovasi akan kita integrasikan dengan layanan yang disediakan pada Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan guna percepatan layanan kepada pemohon serta mendorong iklim usaha yang kondusif di Indonesia,” papar Edy.

MPP Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara / Badan usaha Milik Daerah / Swasta pada satu tempat dengan Prinsip layanan Keterpaduan, Berdaya guna, Koordinasi, Akuntabilitas, Aksesibilitas dan Kenyamanan.

“Sejak diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2017 lalu, MPP Provinsi DKI Jakarta mendapatkan sambutan positif dari warga Jakarta. Pasalnya seluruh urusan warga terkait perizinan dan non perizinan dapat dilakukan dalam satu tempat. Tercatat sudah ada 14 unit layanan publik yang tergabung dalam MPP Provinsi DKI Jakarta. Ke-empat belas unit layanan tersebut telah berkomitmen memberikan pelayanan dengan nilai-nilai SETIA, yaitu Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal dengan komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati dalam melayani warga Ibukota” ujar Edy.

Edy menambahkan, mewujudkan pelayanan publik yang Prima di Jakarta merupakan suatu keharusan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik, termasuk DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

“Untuk itu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa menghadirkan inovasi tiada henti,  melalui multi channel public service delivery dalam memberikan pelayanan nyata bagi warga Ibukota, kerja tanpa lelah memberikan yang terbaik.” tutup Edy.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




HIPMI: Pemerintah Harus Kendalikan BUMN, Swasta Harus Di Dorong Lebih Berkembang


Jakarta, BorborNews - Masuknya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur menurut Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira, adalah suatu keharusan demi terciptanya pembangunan ekonomi yang merata.

“Selama ini semua proyek hampir seluruhnya digarap oleh BUMN, bahkan sampai proyek-proyek kecil juga. Tidak ada ruang untuk swasta jadinya,” tutur Anggawira di Jakarta (24/10).

Menurut Anggawira yang juga Calon Walikota Bekasi ini, bahwa pengerjaan proyek infrastruktur 87%  dikerjakan oleh kontraktor besar yang didominasi oleh BUMN. Hal tersebut juga pernah menjadi masukan dari Bank Dunia yang menyarankan pengurangan monopoli BUMN dalam pembangunan infrastrukur.

“Padahal sejatinya, masuknya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur bisa menjadikan proyek lebih efisien terutama dalam hal anggaran. Ketika BUMN menggunakan anggaran dari pemerintah, swasta akan mencari pembiayaan lain baik dari perbankan maupun pasar modal, jadi pemerintah tidak perlu nambah hutang lagi kan buat biaya pembangunan,” kata Anggawira.

Anggawira menyatakan bahwa pembangunan proyek infrastruktur jika dijalankan oleh BUMN saja akan membuat keuntungannya hanya berputar antara BUMN dengan Bank-Bank Besar penyuplai modal.

“Harusnya swasta terlibat, ikut membangun, berkembang dan menikmati hasilnya. Pemerintah kan bisa gandeng UMKM atau perusahaan-perusahaan start up, jangan BUMN terus, BUMN kan sudah mapan,” pungkas Anggawira.

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




ALFI: Tiga Tahun Jokowi-JK, Sektor Logistik Perlu Banyak Perbaikan


Jakarta, BorborNews - Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan pihaknya siap mendukung digitalisasi dalam perkembangan infrastruktur logistik dalam negeri yang meliputi pelabuhan laut,  kereta api, jalan tol termasuk jalan menuju dan keluar pelabuhan. Yukki mengaku hal ini sebagai bentuk upaya ALFI dalam menyukseskan program kemaritiman yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK).

“Kita bisa lihat, pentingnya sektor logistik dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Dari 16 paket deregulasi yang dikeluarkan terdapat 5 regulasi yang berkaitan di bidang logistik. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut, namun itu semua belum cukup menyelesaikan permasalahan sesungguhnya yang ada di lapangan,” ujar Yukki di Jakarta (24/10).

Saat ini dirinya memandang bahwa para pelaku logistik nasional masih sibuk dengan perbedaan (ego sektoral) masing- masing, padahal negara- negara tetangga tengah bekerja cepat untuk membangun daya saingnya. Seharusnya, lanjut Yukki, para pelaku logistik memikirkan upaya untuk mendorong biaya logistik dari 23,7% di tahun 2017 ini menjadi 19% di tahun 2019.

“Kalau kita bergerak dengan infrastruktur bisa menjadi 21 % pada tahun 2019. Tapi, kalau dengan bekerja bisa mencapai 19%. Sebetulnya hal ini telah dipetakan oleh Pak Jokowi. Jadi pertanyaannya apa kita bisa mewujudkannya. Semua kembali di tingkat implementasi,” terang pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA).

Selain itu, sambung Yukki, reformasi dibidang logistik masih harus dilanjutkan. Yakni, Harmonisasi Regulasi, Pembangunan Infrastruktur (optimalisasi maupun baru), Informasi Teknologi, Kebijakan Fiskal, Moneter, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi kalau kita bicara mengenai logistik, maka harus bersinggungan pula dengan masalah supply chain dan konektivitas berdasarkan multimoda. Oleh sebab itu, pelaku logistik perlu untuk bekerja lebih keras, bukan hanya sekedar bergerak. Dengan bekerja sesuai intruksi Pak Jokowi pastinya akan menghasilkan infrastruktur yang baik juga tepat dan mempunyai daya saing di tingkat regional maupun global,” pungkas Yukki.

Hal senada juga disampaikan oleh Saud Gurning, Pengamat Kemaritiman dari ITS Surabaya yang memandang bahwa sektor maritim dikategorikan baik selama tiga tahun. Namun begitu, Gurning menambahkan salah satu yang perlu juga menjadi perhatian besar Pemerintahan Jokowi-JK untuk dua tahun masa mendatang yang dapat dilakukan secara realistis lewat berbagai kementerian terkait.

“Pertama, inisiatif besar dan kuat perlu didukung oleh partisipasi pihak swasta dan masyarakat khususnya dalam penyediaan infrastruktur kapal, pelabuhan, dan utamanya galangan kapal nasional dalam mendukung semakin bertumbuhnya trafik angkutan laut wilayah Indonesia Timur atau kawasan terbelakang, terisolasi dan terluar/perbatasan Indonesia,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Gurning, supaya hal positif yang telah diinisiasi atau dicapai sebelumnya dapat berjalan secara  berkelanjutan maka dana alokasi pemerintah yang terbatas lewat APBN dapat difokuskan pada orientasi penyediaan infrastruktur dasar untuk pelabuhan dan galangan, atau biaya operasi dan perawatan untuk pengadaan kapal.

“Selebihnya dapat diserahkan kepada mekanisme kerjasama dengan pihak swasta untuk biaya penyediaan suprastruktur dan infrastruktur untuk pelabuhan dan galangan, serta pengadaan kapal oleh pihak pelayaran atau pemilik barang nasional,” jelas Gurning.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Peningkatan Kompetensi SDM Logistik untuk Pasar Global Jadi Perhatian


Jakarta, Borbor News - Bisnis logistik dan transportasi merupakan salah satu sektor usaha  yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Perkembangan ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan kemajuan teknologi agar industri logistik di Indonesia menjadi unggul dalam persaingan global.

Berdasarkan hal tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute menjalin kerjasama dengan STMT Trisakti melalui Nota Kesepahaman terkait kolaborasi dan pengembangan pendidikan berbasis industri bidang logistik dan transportasi (3/10).

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dengan adanya sinergi ini diharapkan akan terus mengirimkan SDM bidang logistik ke negara lain.
“Kami menyambut baik adanya kerjasama antara industri dengan akademisi dalam mempersiapkan SDM logistik yang terampil dan bisa bersaing di ASEAN dan dunia. Sudah waktunya Indonesia mengirimkan tenaga logistik terampil ke negara lain,” kata Yukki yang juga Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) di Jakarta (6/10).

Sejalan dengan Yukki, Direktur ALFI Institute, Imam Gandi, mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas SDM logistik guna mengantisipasi peningkatan demand tenaga kerja terampil agar dapat memenuhi  kebutuhan dalam negeri dan kancah global.

“Kebutuhan industri untuk mendapatkan SDM Logistik terlatih siap pakai memerlukan pengetahuan yang tepat serta bisa diaplikasikan langsung, dan ALFI institute memiliki pelatihan untuk itu yang divalidasi badan dunia,” jelas Imam.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Ketua STMT Trisakti Tjuk Sukardiman berharap melalui kerjasama ini dapat mencetak mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang berkompetensi dan memiliki daya saing tinggi.

”Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat melahirkan mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang telah siap kerja, berkompetensi, dan dapat bersaing dalam menghadapi persaingan global, selain itu juga dapat membangun jaringan kemitraan dengan para dosen STMT Trisakti yang diharapkan menghasilkan riset yang berguna dalam pembangunan nasional dan internasional,” papar Sukardiman.

Sebagai informasi tambahan, sektor logistik dan transportasi menjadi industri yang cukup menjanjikan di Indonesia. Tahun 2015, pasar logistik Indonesia menembus angka Rp. 2.800 triliun atau tumbuh 14-14,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski sempat terjadi penurunan pada tahun 2016, seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi Indonesia di 2017 sektor logistik kembali tumbuh 12 -14 persen.
Saat ini pemerintah masih terus melakukan pembenahan dalam infrastruktur logistik dengan beberapa cara seperti membangun pelabuhan baru,pengadaan kapal- kapal penunjang jenis RO- RO (feri) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja logistik membuktikan adanya upaya serius dari pemerintah terhadap sektor logistik.

Tentang ALFI Diawali dengan lahirnya GAFEKSI/INFA (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/Indonesian Forwarders Association) pada 25 Juli 1989 sebagai satu-satunya asosiasi perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik dan  forwarder di Indonesia dengan anggota lebih dari 3200 perusahaan di 28 Propinsi.

Tentang  ALFI Institute adalah Lembaga Pendidikan vokasi non formal yang didirikan oleh ALFI sejak tahun 1999, focus menyelenggarakan pelatihan  bidang logistik dan supply chain. Sebagai satu-satunya yang telah di validasi oleh FIATA dan AFFA di Indonesia. Lebih dari 3000 orang telah mengikuti pelatihan di ALFI Institute.

STMT Trisakti adalah lembaga perguruan tinggi swasta yang berdiri pada tahun 1970. Pada awalnya bernama AAUN (Akademi Angkutan Udara Niaga). Sekarang, STMT Trisakti telah memiliki program studi manajemen dengan konsentrasi Manajemen Transportasi Udara, Manajemen Transportasi Darat, Manajemen Transportasi Laut, dan Manajemen Logistik, ditambah dua program studi baru yaitu Logistik & Transportasi.


Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Media Relation ALFI
Angel / Redaksi




 
Copyright © 2013-2017. Borbor News
  • Email redaksi: redborbornews@gmail.com