http://go.oclaserver.com/afu.php?id=1316778 Borbor News: Bisnis Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)

Pengikut

Anda menemukan atau mengalami "PUNGUTAN LIAR" Segera Laporkan melalui: www.saberpungli.id www.lapor.go.id Atau menghubungi: Telepon Hotline 193 SMS 1193
Ingin pasang iklan di http://www.borbornews.com Pembaca setiap hari 10.000 Minat hubungi kami via email: iklanbn@gmail.com
BORBOR: Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Tampilkan postingan dengan label Bisnis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bisnis. Tampilkan semua postingan

JRPP Desak Anies-Sandi Audit Seluruh Izin Tempat Hiburan


Jakarta, BorborNews - Setelah tindakan tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sekaligus melunasi salah satu janji kampanyenya akhir bulan lalu (27/10), yakni menutup Hotel Alexis, perlu dilanjutkan dengan menertibkan semua izin tempat hiburan di Jakarta. Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhamad Alipudin mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk tegas dalam mengaudit izin hiburan malam.

“Itikad Gubenur Anies untuk memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang halal mesti terus direalisasikan. Ini langkah awal agar bagaimana izin hiburan malam lebih tertib. PTSP harus audit semuanya, hiburan malam menjadi suatu warna ibu kota namun tentunya semua harus sesuai dengan budaya ketimuran”, ujar Alipudin di Jakarta (7/11).

Alipudin menambahkan jika setelah proses audit semua izin tempat hiburan yang ada di Jakarta ditemukan praktek yang melanggar aturan, maka tempat hiburan tersebut akan ditutup. Ia menyebut beberapa hotel seperti King Cross, Orchardz Spa, Malioboro dan lainnya diindikasikan melanggar aturan.

“Jika pun tak bisa dihindari adanya kehidupan hura-hura, perlu zonasi untuk tempat-tempat seperti itu. Seperti yang pernah diusulkan di sekitar Ancol,” pungkas Alipudin.

Mantan Tim Sukses Anies-Sandi, Anthony Leong, menyarankan hotel di Jakarta untuk berbenah diri.

“Kami inginkan manajemen hotel itu lebih profesional. Dan harus segera berbenah diri agar tidak ada lagi kegaduhan,” ujar Anthony yang juga pengusaha muda itu.

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Bendahara OK OCE Pastikan Anggaran 92 M Dikelola Secara Transparan


Jakarta, BorborNews - Alokasi anggaran untuk program OK OCE sebesar 92 M yang telah dipaparkan Sekda DKI Jakarta Saefullah, saat rapat bersama pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Kamis (2/11), dipastikan pihak OK OCE akan dikelola secara transparan.

“Langkah cepat Anies-Sandi dalam menjalankan program memajukan Kota Jakarta, dikonkretkan dengan melakukan revisi Kebijakan Umun Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI Jakarta 2018. Dan kita, OK OCE, gayung bersambut dengan konkretisasi itu. Anggaran sebesar 92 M bagi program OK OCE, kita pastikan dikelola dengan transparan”, ujar Bendahara OK OCE, Anggawira di Jakarta (3/11).

Anggawira menyatakan transparansi merupakan hal mutlak dalam menjalankan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta sekarang.

“Dana sebesar 92 M merupakan program yang dikonsolidasikan oleh dinas-dinas terkait dan program tersebut merupakan penunjang dari gerakan OK OCE. Kami minta penggunaannya dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai wujud pertangungjawaban terhadap publik”, tegas Anggawira.

Anggawira menyegerakan melunasi janji kampanye Anies-Sandi dengan menjalankan program OK OCE. Tiap kecamatan akan dibangun satu pusat kewirausahaan, untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

“Generasi produktif, kaum muda di tiap kecamatan. Kita dorong anak muda di ibu kota lebih produktif dan bisa terjun ke dunia usaha”, tukas Anggawira.

Anggawira mencontohkan program OK OCE bisa bersinergi dengan program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta seperti Urban Farming.

“Sebelumnya hanya untuk pemenuhan pangan keluarga, ke depan bersama OK OCE, Urban Farming akan berorientasi bisnis. Kontinuitas produksi dan pemasaran hasil akan dibantu dengan pendekatan participatory (pendampingan). Yakin usaha sampai membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan”, pungkas Anggawira.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




JRPP: Percepatan Penyelenggaraan LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek Abaikan Kebijakan Daerah


Jakarta, BorborNews - Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhammad Alipudin menilai Peraturan Presiden (Perpres) no 49 tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek tumpang tindih dengan kebijakan daerah.

“Perpres Percepatan Penyelenggaraan LRT ini tumpang tindih, atau bisa dikatakan melanggar konstitusi pasal 18 ayat 5 dan 6 UUD RI 1945 serta Undang–Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Alipudin saat ditemui di Jakarta (2/11).

Menurut Alipudin, Perpres tersebut dinilai telah mengabaikan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam tata ruang dan kewenangan daerah yang kewenangannya telah diberikan UU penataan ruang, UU Pemda, UU DKI Jakarta, Peraturan Daerah (Perda) RTRW 2012, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ).

“Seharusnya, Peraturan Presiden yang jadi instrumen penyelenggaraan kekuasaan pemerintah pusat tetap harus memperhatikan kebijakan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya,” tutur Alipudin.

Alipudin juga mengatakan, pembangunan LRT sendiri masuk ke dalam lingkup pemanfaatan tata ruang pada wilayah administrasi Pemprov DKI Jakarta, maka instrument yang mengatur tentang pembangunan LRT harus tunduk dan sinergi terhadap UU Penataan Ruang, UU Pemda, Perda RTRW 2012, RDTR dan PZ 2014.

“Kita punya patokan Undang-Undang Pemda no 19 ayat 1 yang menjelaskan jika urusan pemerintahan bersentuhan dengan kebijakan daerah maka tidak boleh dilakukan sendiri apalagi dengan represif oleh pusat dan perlu dilimpahkan kepada pemerintah daerah,” imbuh Alipudin.

Diketahui, peraturan presiden tentang percepatan LRT seharusnya mensinergiskan antara kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemprov DKI Jakarta) bukan sebaliknya, meniadakan peran pemerintah Daerah. Apalagi pelaksanaannya berada di wilayah administrasi DKI Jakarta.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Peningkatan Kompetensi SDM Logistik untuk Pasar Global Jadi Perhatian


Jakarta, Borbor News - Bisnis logistik dan transportasi merupakan salah satu sektor usaha  yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Perkembangan ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan kemajuan teknologi agar industri logistik di Indonesia menjadi unggul dalam persaingan global.

Berdasarkan hal tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute menjalin kerjasama dengan STMT Trisakti melalui Nota Kesepahaman terkait kolaborasi dan pengembangan pendidikan berbasis industri bidang logistik dan transportasi (3/10).

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dengan adanya sinergi ini diharapkan akan terus mengirimkan SDM bidang logistik ke negara lain.
“Kami menyambut baik adanya kerjasama antara industri dengan akademisi dalam mempersiapkan SDM logistik yang terampil dan bisa bersaing di ASEAN dan dunia. Sudah waktunya Indonesia mengirimkan tenaga logistik terampil ke negara lain,” kata Yukki yang juga Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) di Jakarta (6/10).

Sejalan dengan Yukki, Direktur ALFI Institute, Imam Gandi, mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas SDM logistik guna mengantisipasi peningkatan demand tenaga kerja terampil agar dapat memenuhi  kebutuhan dalam negeri dan kancah global.

“Kebutuhan industri untuk mendapatkan SDM Logistik terlatih siap pakai memerlukan pengetahuan yang tepat serta bisa diaplikasikan langsung, dan ALFI institute memiliki pelatihan untuk itu yang divalidasi badan dunia,” jelas Imam.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Ketua STMT Trisakti Tjuk Sukardiman berharap melalui kerjasama ini dapat mencetak mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang berkompetensi dan memiliki daya saing tinggi.

”Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat melahirkan mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang telah siap kerja, berkompetensi, dan dapat bersaing dalam menghadapi persaingan global, selain itu juga dapat membangun jaringan kemitraan dengan para dosen STMT Trisakti yang diharapkan menghasilkan riset yang berguna dalam pembangunan nasional dan internasional,” papar Sukardiman.

Sebagai informasi tambahan, sektor logistik dan transportasi menjadi industri yang cukup menjanjikan di Indonesia. Tahun 2015, pasar logistik Indonesia menembus angka Rp. 2.800 triliun atau tumbuh 14-14,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski sempat terjadi penurunan pada tahun 2016, seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi Indonesia di 2017 sektor logistik kembali tumbuh 12 -14 persen.
Saat ini pemerintah masih terus melakukan pembenahan dalam infrastruktur logistik dengan beberapa cara seperti membangun pelabuhan baru,pengadaan kapal- kapal penunjang jenis RO- RO (feri) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja logistik membuktikan adanya upaya serius dari pemerintah terhadap sektor logistik.

Tentang ALFI Diawali dengan lahirnya GAFEKSI/INFA (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/Indonesian Forwarders Association) pada 25 Juli 1989 sebagai satu-satunya asosiasi perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik dan  forwarder di Indonesia dengan anggota lebih dari 3200 perusahaan di 28 Propinsi.

Tentang  ALFI Institute adalah Lembaga Pendidikan vokasi non formal yang didirikan oleh ALFI sejak tahun 1999, focus menyelenggarakan pelatihan  bidang logistik dan supply chain. Sebagai satu-satunya yang telah di validasi oleh FIATA dan AFFA di Indonesia. Lebih dari 3000 orang telah mengikuti pelatihan di ALFI Institute.

STMT Trisakti adalah lembaga perguruan tinggi swasta yang berdiri pada tahun 1970. Pada awalnya bernama AAUN (Akademi Angkutan Udara Niaga). Sekarang, STMT Trisakti telah memiliki program studi manajemen dengan konsentrasi Manajemen Transportasi Udara, Manajemen Transportasi Darat, Manajemen Transportasi Laut, dan Manajemen Logistik, ditambah dua program studi baru yaitu Logistik & Transportasi.


Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Media Relation ALFI
Angel / Redaksi




JRPP Desak DPMPTSP Lakukan Audit Ulang Perizinan di DKI Jakarta


Jakarta, Borbor News - Pada 2016 lalu, diketahui terjadi penyelewengan izin oleh Grand Indonesia atas pembangunan apartemen Kempinski dan Menara BCA namun hingga saat ini kasusnya masih mengambang dan belum ada penyelesaian lebih lanjut. Lembaga Jakarta Research and Public Policy (JRPP) kemudian meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menindak tegas kasus tersebut.

“Kasus ini sudah diketahui sejak tahun lalu, tapi memang belum ada ketegasannya. Grand Indonesia seharusnya bertanggung jawab atas berdirinya Kempinski dan Menara BCA. Ini perlu dikaji lebih lanjut,” kata Direktur Eksekutif JRPP, Muhamad Alipudin ketika diwawancarai di Jakarta (14/09).
Pada tahun 2004, kontrak kerja yang ditanda tangani pihak Grand Indonesia atau PT Cipta Karya Bumi Indah untuk pengembangan Hotel Indonesia (PT Hotel Indonesia Natour) diketahui tidak mencakup pembangunan apartemen Kempinski dan Gedung Menara BCA.

Disini pihak Grand Indonesia sebagai pihak pengelola dengan sistem Build, Operate, Transfer (BOT) saat itu hanya menyepakati untuk merenovasi beberapa lokasi seperti Hotel Indonesia, pembangunan East Mall, Gedung Perkantoran, Apartemen, West Mall, dan perparkiran.

“Sayang sekali, Kempinski dan Menara BCA sudah terlanjur dibangun dan dikelola Grand Indonesia tanpa IMB. Bagaimana bisa pemerintah kecolongan dengan proyek sebesar ini, akibatnya kita kehilangan potensi pajak yang lumayan besar,” imbuh Alipudin.
Alipudin menambahkan kerugian yang dialami oleh pemerintah sementara ini mencapai Rp 1,29 triliun. Kerugian tersebut diduga karena tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak "determinate" pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut yang dibangun tanpa IMB.

“Kasus ini jangan dibiarkan, seharusnya warga DKI bisa mendapat manfaat dari penerimaan pajak pembangunan tersebut. Apalagi sekarang lahan kota Jakarta sudah banyak dimanfaatkan oleh swasta,” sebut Alipudin.
Alipudin menyebut perlunya PTSP mengaudit ulang seluruh perizinan hotel dan kawasan strategis seluruh Jakarta kedepannya di tangan kepemimpinan yang baru. Sebab, banyaknya bangunan tersebut juga harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh warga DKI lewat penerimaan pajak.

"Jangan sampai kasus penyelewengan izin ini luput dari tangan pemerintah. Ke depannya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus bisa menyelesaikan ini semua," pungkas Alipudin.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Muhamad Alipudin
Direktur Eksekutif JRPP / Redaksi




 
Copyright © 2013-2017. Borbor News
  • Email redaksi: redborbornews@gmail.com