Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Tampilkan postingan dengan label Bisnis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bisnis. Tampilkan semua postingan

24 Mei 2018

Ajak Pelaku Usaha Urus Izin Sendiri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Luncurkan Aplikasi JakEVO


Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar agar dapat meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Index (EODB) of The World. Sampai dengan saat ini, berdasarkan laporan Peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia tahun 2018 yang disampaikan oleh World Bank, dilaporkan bahwa Indonesia kembali berhasil naik peringkat, dari sebelumnya peringkat ke-91 dari 190 negara menjadi peringkat ke-72. Namun, peringkat ini masih belum memenuhi target yang disampaikan oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, bahwa Indonesia ditargetkan berada pada peringkat 40 besar dunia.
BorborNews -

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sampel utama atau berkontribusi sebesar 78 persen dalam pengukuran indeks EODB Indonesia. Jakarta dinilai merupakan wilayah dengan tingkat kemudahan berusaha tertinggi di Indonesia, dengan telah melakukan berbagai reformasi dan inovasi untuk semakin memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. 

“Pencapaian peningkatan peringkat EODB ini menjadi sebuah tanda bahwa proses investasi dan pengurusan perizinan/non-perizinan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta semakin hari semakin baik.” Ujar Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno dalam Launching JakEVO di Balai Agung, Komplek Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin, (7/5/2018).

lebih lanjut Sandi menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk mendorong peringkat EODB Indonesia ke posisi peringkat 40 besar dunia. Peringkat tersebut dapat diraih jika pelaku usaha di Jakarta sudah benar-benar merasakan kemudahan mengurus sendiri perizinan atau non perizinannya dengan mudah.

“Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini menghadirkan inovasi terbaru untuk lebih memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam Starting a Business, jadi urus izin SENDIRI itu MUDAH” ujar Sandi.

Jakarta Evolution (JakEVO) 

Memberikan Solusi perizinan bagi warga Jakarta merupakan visi dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Berangkat dari visi tersebut pada hari Senin, 7 Mei 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan launching sebuah sistem aplikasi perizinan dengan teknologi terkini yang diberi nama “Jakarta Evolution” yang selanjutnya disingkat menjadi “JakEVO”, sebuah aplikasi berbasis website dan mobile untuk pengajuan Perizinan dan Non Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

“Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan menjawab tantangan untuk senantiasa menghadirkan kemudahan di dalam pengurusan perizinan dan non perizinan, kami memperkenalkan inovasi layanan dengan teknologi terkini yang diberi nama JakEVO,” papar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi.

Edy menjelaskan, JakEVO merupakan sebuah program aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mampu memberikan berbagai macam platform yang memudahkan pemohon sehingga diharapkan dapat mencegah praktik calo dalam pengurusan izin/non izin. Dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan yang user friendly, Edy meyakinkan para pengguna aplikasi ini tidak akan merasa kesulitan. Proses pengajuan izin pun menjadi lebih singkat hanya dengan 3 (tiga) langkah yaitu Upload Dokumen, Tagging Lokasi dan Disclaimer, kemudian pemohon dalam waktu 30 menit, sudah dapat menerbitkan SIUP dan TDP nya sendiri.

Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pemohon untuk mengunggah lebih dari satu berkas dalam waktu bersamaan. Berkas disimpan dalam folder “Berkas Saya”, sehingga pemohon tidak perlu mengunggah ulang untuk izin yang selanjutnya ingin diajukan. Namun demikian pemohon diharapkan untuk melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan agar pengajuan izin dapat segera diproses. Apabila pemohon tidak mengunggah berkas persyaratan sesuai ketentuan, pemohon akan diberikan peringatan oleh petugas melalui fitur komentar.

Selanjutnya, Jika perizinan SIUP dan TDP telah selesai diproses, pemohon akan mendapatkan notifikasi via email dan mengunduh sertifikat SIUP dan TDP secara online tanpa harus meminta tanda tangan basah atau tidak perlu mendatangi service point karena telah dilakukan Teknologi Digital Signature oleh pejabat yang berwenang.

“Aplikasi JakEVO menjadi solusi dalam kemudahan berbisnis bagi pebisnis yang ingin memulai usahanya di Jakarta. Kami menyadari betul bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia kian pesat dan semakin banyak usaha baru bermunculan. Kemajuan ini harus didukung dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih baik sehingga para pelaku usaha dapat menyadari bahwa urus sendiri itu mudah!” pungkas Edy.

Lebih lanjut Edy mengajak seluruh warga Jakarta untuk bersama-sama mencoba aplikasi JakEVO tersebut dan memberikan masukan terhadap penerapannya ke depan sehingga benar-benar dapat memberikan kemudahan bagi pengurusan perizinan dan non perizinan di Jakarta.

“JakEVO dilengkapi fitur Big Data Analytic sehingga Aplikasi ini dapat mempelajari pola pemohon dan mengolahnya menjadi sebuah rekomendasi untuk pengembangan agar dapat lebih memudahkan pemohon sesuai perkembangan zaman. Untuk itu kami menghimbau agar warga Jakarta mengunduhnya sekarang dan merasakan kemudahan pengurusan perizinan melalui JakEVO, serta memberikan masukan kepada kami untuk menyempurnakan aplikasi tersebut secepatnya.” tutur Edy.

Saat ini aplikasi JakEVO sudah dapat diunduh melalui Play Store dan/atau dapat mengunjungi website jakevo.jakarta.go.id dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan melakukan edukasi secara aktif kepada pemohon/warga Jakarta dengan melakukan pendampingan/ supervisi cara pengurusan perizinan melalui JakEVO di berbagai service point.

Masih dalam rangkaian acara yang sama, launching Aplikasi JakEVO juga dilakukan simulasi pengurusan SIUP dan TDP yang dilakukan langsung oleh Pemohon. Adalah Dwi Anita, direktur perusahaan yang bergerak di bidang Furniture telah mencoba aplikasi perizinan JakEVO dan benar-benar merasakan kemudahan dalam pengurusan SIUP dan TDP.

“saya datang pagi ini ke Balai Agung untuk melihat secara langsung reformasi perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya lakukan permohonan SIUP dan TDP melalui JakEVO, dan izinnya langsung terbit melalui smartphone saya hari ini juga. Luar Bisa, memudahkan kami para pelaku usaha” ujar Dewi.

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan kerja nyata dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta. Selama periode Triwulan 1 (Januari s.d. Maret) tahun 2018, telah menerbitkan 1.832.695 izin/non izin dengan 48.727 perizinan/non perizinan dilakukan melalui layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Perizinan/Non Perizinan tersebut berhasil mencatatkan Realisasi Penerimaan Retribusi dan Penerimaan lain-lain terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp.55,3 Miliar. Sementara Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I tahun 2018, sebesar Rp. 28,9 triliun, Jakarta berkontribusi 15,6 persen dari total Realisasi Investasi Indonesia Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp.185,3 triliun.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I tahun 2018 terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DKI Jakarta mencapai 96,1 persen dengan total responden 1.211 orang yang dimintai keterangannya untuk mengetahui perkembangan kinerja Unit Pelaksana PTSP Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi. Dimana 20,31 persen diantaranya menyatakan Sangat Puas. Namun demikian, masih ada sekitar 3,72 persen responden menyatakan Tidak Puas dan 0,17 persen menyatakan Sangat Tidak Puas.

“pencapaian DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang membanggakan pada Triwulan I tahun 2018, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk mengurus SENDIRI perizinan/non perizinan ke service point terdekat. Terlebih berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 96,12 persen warga Jakarta Puas terhadap pelayanan perizinan/non perizinan di service point PTSP” tutup Edy.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Kepala DPMPTSP DKI Jakarta
Edy Junaedi / Redaksi




DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Raih Penghargaan “Public Service of The Year Jabodetabek 2018”


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan “Public Service of The Year Jabodetabek 2018” yang diselenggarakan oleh Markplus, Inc. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi dalam gelaran The 6th Jakarta Meeting Week yang diadakan di Atrium Mal Kota Kasablanka, Selasa, (08/05/2018).
BorborNews -

Penghargaan tersebut diraih setelah melalui proses penjaringan usulan oleh Pejabat Pemerintah terkait dan melalui proses panel juri yang terdiri dari tim manajemen puncak Markplus, Inc. tokoh masyarkat serta rekan- rekan media.

“Alhamdulillah, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dipercaya meraih “Public Service of The Year Jabodetabek 2018” ini merupakan sebuah prestasi yang patut kita syukuri bersama. Selanjutnya, saya mewakili seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri, tokoh masyarakat, rekan- rekan media, dan juga kepada seluruh jajaran Markplus Inc. atas apresiasi kepada kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui pemberian penghargaan ini,” ungkap Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi di lokasi acara.

Mengutip tema acara yang bertajuk Indonesia WOW Jakarta Now, New Experience, OMNI Lifestyle, Edy mengungkapkan pihaknya akan memegang komitmen amanah untuk memberikan pelayanan nyata bagi seluruh Warga Ibukota. Dengan cara menghadirkan berbagai inovasi layanan di bidang perizinan dan non perizinan diantaranya melalui layanan Izin Online, Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Mobil AJIB, Video Call melalui website pelayanan.jakarta.go.id, Tanya PTSP 1500-164, Antrean Online, IMB 3.0, PTSP Goes to Mall dan lain sebagainya.

Edy menjelaskan, seperti yang dikatakan oleh Founder & Chairman Markplus, Inc., Bapak Hermawan Kartajaya, tentang parameter Brand yang WOW dan NOW. Penghargaan ini tentunya akan menjadi pemicu dan penyemangat bagi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat ketika mengakses layanan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang kemudian menjadi faktor WOW. Tidak berhenti disitu, kepuasan tersebut diharapkan juga memiliki faktor NOW yang menjadi karakteristik masyarakat masa kini dimana mereka akan cenderung berbagi pengalaman menyenangkan setelah menggunakan sebuah produk atau layanan langsung kepada rekan- rekannya lewat media sosial.

“Kedua Parameter Brand WOW dan NOW tersebut tentunya relevan juga bagi kami sebagai perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta,” ujar Edy.

Sejalan dengan konsep WOW dan NOW tersebut, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan program Government Branding, sebagai penjamin kualitas pelayanan publik yang prima di Jakarta. Salah satunya dengan mengadakan lomba Aransemen lagu tema SETIA dengan total hadiah Rp.37,5 juta, yang dimulai sejak april lalu sampai dengan 9 Juni 2018 mendatang.

“Lomba aransemen lagu tema SETIA sebagai bukti bahwa kami benar-benar menerapkan konsep WOW dan NOW dalam penyelenggaraan perangkat daerah” ujar Edy.

Adapun Lomba Aransemen SETIA dilaksanakan dalam rangka memperingati hari lahir ke-491 Kota Jakarta dan memeriahkan event akbar Jakarta Fair 2018. Peserta lomba diminta untuk melakukan aransemen lagu tema DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang berjudul SETIA. Lagu yang diciptakan oleh musisi kebanggaan Indonesia, Tere tersebut menggambarkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan bercirikan tata nilai/kredo SETIA yang merupakan akronim dari Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal dalam memberikan pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Adapun persyaratan dan ketentuan lomba dapat diunduh melalui link website bit.ly/lombaSETIA

Lebih lanjut Edy menambahkan, saat ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tengah fokus mewujudkan Misi RPJMD DKI Jakarta yaitu menjadikan Jakarta sebagai kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui kemudahan investasi dan berbisnis.

“Dalam rangka mendorong kenaikan kemudahan berusaha atau EODB Indonesia menuju posisi 40 Dunia, kami meluncurkan aplikasi perizinan/ non perizinan yang diberi nama Jakarta Evolution atau JakEVO yang baru saja grand launching kemarin oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Sandiaga Salahuddin Uno,” tutur Edy.

Aplikasi perizinan ini akan membantu para pelaku usaha dalam pengajuan perizinan dan non perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara Cepat, Mudah dan Sederhana. JakEVO sudah dapat didownload melalui Play Store atau dengan membuka website jakevo.jakarta.go.id setelah itu pemohon dapat langsung mengikuti langkah- langkah mudah untuk mendapatkan legalitas usahanya.

Diharapkan inovasi layanan JakEVO tersebut dapat mengantarkan Indonesia menuju peringkat 40 Ease of Doing Business (EODB). Sebagaimana diketahui, Jakarta memiliki peranan penting dalam survey EODB yang dilakukan oleh World Bank yaitu berkontribusi sebesar 78 persen terhadap penilaian index EODB tersebut.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Angelina Larasati / Redaksi




Pemilik Apartemen Resah Tak Punya Sertifikat


Pemilik apartemen banyak yang mengeluhkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak juga diterima oleh pengusaha properti khususnya apartemen.
BorborNews -

Seorang pemilik apartemen di bilangan Jakarta Selatan mengatakan setelah tinggal 4 tahun lebih di apartemen tak kunjung mendapatkan SHM.

“Ya, saya beli apartemen dan sudah tinggal 4 tahun lebih. Namun saya belum pegang SHM, serasa tinggal di kontrakan saja. Kita jadi was-was,” kata Chandra di Jakarta (7/5/2018). 

Ia pun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut aktif mengontrol pengusaha properti agar tertib dalam administrasi.

“Apa penyebabnya tidak ada sertifikat, ini kan bikin resah kita sudah beli apartemen nilainya juga lumayan mahal,” kata Chandra.

Diketahui Pemprov DKI Jakarta kini juga tengah merapihkan apartemen yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Kasus serupa (belum terbitnya SHM) yang sempat mencuat tahun lalu adalah Apartemen Kalibata City. Hingga kini persoalan itu belum juga terselesaikan.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Hami / Redaksi




HIPMI Tax Center Siap Jembatani Pemerintah dengan Masyarakat


Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani mengatakan komitmennya menjadikan HIPMI Tax Center sebagai jembatan komunikasi yang positif antara pemerintah (Tax Officer) dengan masyarakat (Tax Payer). Hal ini dikatakannya usai Diskusi Tax Talk: Pajak Semakin Mudah, Pasca Tax Amnesty, Kamis di Jakarta (3/5/2018).
BorborNews -

“Untuk kebaikan bangsa, HIPMI Tax Center siap memainkan peran itu (jembatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat). Ini dilakukan untuk 2 hal,” kata Ajib.

“Pertama, meningkatkan Tax Awareness (kesadaran membayar pajak). Dan Kedua, meningkatkan Tax Compliance yang memberikan konsultasi kepada masyarakat bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya sebagai WP (Wajib Pajak),” lanjutnya.

Ia pun menambahkan Tax Awareness merupakan ciri suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat Tax Awarenessnya semakin maju negara tersebut.

“Di negara maju itu terdapat kesadaran membayar pajak yang tinggi. Jika lalai membayar pajak, maka reputasi seseorang akan jatuh,” kata Ajib.

Ajib juga mengatakan Indonesia sesungguhnya memiliki pondasi meningkatkan Tax Awareness, yakni semangat gotong royong. Hal ini perlu ditanamkan kembali melalui kegiatan sosialisasi pajak.

Sementara itu, Ketua Panitia Diskusi Tax Talk, Ariawan Rahmat mengatakan pula untuk terus menyokong sosialisasi pajak ini. Diskusi Tax Talk akan dilakukan rutin sebulan sekali dan merupakan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan.
 
“Sosialisasi pajak itu harus terus menerus. Diskusi ini tidak akan berhenti. Tax Talk akan menjadi agenda rutin,” kata Ariawan.

Adapun Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP yang turut hadir pada diskusi itu, Hestu Yoga Saksama mengatakan DJP terus memberikan pelayanan terbaik.

“DJP senantiasa berkomitmen meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu, diantaranya kemudahan mendapatkan NPWP, PKP bagi Virtual Office, dan mempermudah proses restitusi,” kata Hestu.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Angeline Larasati / Redaksi




Banyak Intimidasi dan Demo di Jakarta, Pakar Digital Siapkan Teknologi Face Recognition untuk Anies-Sandi


Banyaknya aksi unjuk rasa di Jakarta serta perlakuan intimidasi kepada kelompok- kelompok tertentu mendorong Pakar Digital, Anthony Leong untuk menerapkan penggunaan teknologi Face Recognition ( fitur pengenalan wajah) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Sandiaga Uno.
BorborNews -

CEO Menara Digital itu mengatakan fitur ini akan sangat berguna untuk melacak oknum yang kerap menjadi provokator kericuhan di tempat umum.

“Sudah jadi rahasia umum bahwa dibalik aksi unjuk rasa atau intimidasi kepada kelompok tertentu itu selalu ada yang mengkoordinir. Bahkan tidak jarang terungkap bahwa satu orang bisa menjadi ‘dalang’ dibalik berbagai aksi demo. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih jeli dalam melihat hal itu, Face Recognition ini bisa menjadi solusi,” ungkap Anthony yang merupakan Tim Pemenangan Anies- Sandi ini.

Fungsionaris himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini berpendapat, padatnya kerumunan orang dilokasi terjadinya kericuhan sering kali menyulitkan pihak kepolisian untuk menangkap pelaku provokator dan aksi kriminal lainnya sehingga memungkinkan oknum kejahatan dapat dengan mudahnya lolos dari pemantauan. Sementara, Face Recognition dikatakannya, dapat mengindetifikasi pelaku di tempat umum “Face recognition memiliki beberapa keunggulan tidak hanya mendeteksi wajah, ada analisis data disana bagaimana sikap atau perilaku kesehariannya. Semacam behavior analysis. Sudah saatnya Jakarta memiliki teknologi yang lebih mutakhir untuk preventif dan menertibkan yang kurang baik. Ini akan kita integrasikan dengan Jakarta Smart City nantinya, ” imbuh Anthony.

Dirinya menambahkan fitur Face Recognition sudah banyak digunakan di negara- negara maju seperti di Inggiris dan China dimana teknologi ini digunakan untuk mengindentifikasi pelaku pencurian ditengah kerumunan bahkan membantu mengeliminasi kecurangan saat Pemilihan Umum. Ia juga menambahkan kini sedang memformulasikan teknologi ini agar bisa segera diimplementasikan di Jakarta.

“Sudah saatnya Jakarta megadopsi teknologi serupa, selain untuk mengidentifikasi provokator bisa juga membaca perilaku masyarat dan meminimalisir tindakan kriminal,” demikian ungkap Anthony.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut ada kemungkinan hoaks di balik viral video intimidasi dari massa #2019GantiPresiden terhadap massa #DiaSibukKerja.

Ia pun meminta Jakarta Smart City memeriksa keaslian video yang diduga memuat peristiwa pada Car Free Day (CFD), di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (29/4).

"Kan sekarang sudah ada teknologinya tuh bikin video hoaks. Jadi aku lagi minta Smart City pastikan dulu," ujar Sandi, saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/1).
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Anthony Leong / Redaksi




DPR: Anggaran DJP Perlu Ditingkatkan untuk Optimalkan Layanan Pajak


Anggota komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun mengatakan anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu ditingkatkan seiring DJP mengeluarkan paket kemudahan layanan pajak. Menurutnya, untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif perlu ditingkatkan anggarannya.
BorborNews -

“Ini untuk penyuluhan Direktorat (DJP) cuma 38 miliar. Bayangkan untuk membranding melakukan sosialisasi bahwa bayar pajak itu baik untuk negara, satu tahun Direktorat (DJP) dikasih 38 miliar. Saya sudah teriak-teriak itu (peningkatan anggaran DJP),” kata Misbakhun pada Diskusi Tax Talk: Pajak Semakin Mudah, Pasca Tax Amnesty (3/5/2018).

Padahal menurutnya tugas DJP itu sangat berat, 85 persen penerimaan negara ada dipundak DJP.

Ia juga mencontohkan minimnya anggaran DJP ini di Pasuruan. Sedangkan target penerimaan pajak Pasuruan triliunan.

“Petugas pajaknya mobil dinasnya Inova, sedangkan walikotanya (Pasuruan) mobil dinasnya Camry. Bayangkan yang bertugas mengambil duit triliun itu dengan yang membelanjakannya. Ini perlu keseimbangan,” ungkap Misbakhun.

Namun Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP yang turut hadir dalam diskusi pajak itu, Hestu Yoga Saksama langsung menanggapi pernyataan Misbakhun itu.

“Kami ikhlas. Ora opo-opo (tidak apa-apa),” kata Yoga.

Ia pun menegaskan pajak memegang peranan penting untuk kemajuan negara karena itu DJP memberikan pelayanan terbaik melalui paket kemudahan layanan pajak.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Angeline Larasati / Redaksi




21 Desember 2017

Kebut Pembangunan Ekonomi, HIPMI Jaya Rekrut Ratusan Pengusaha Baru


BorborNews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, mengukuhkan ratusan anggota HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Jaya angkatan I Masa Bakti 2017-2020. Sandi mengatakan pengukuhan ini bertujuan untuk memantapkan sekaligus mengembangkan mutu anggota HIPMI Jaya agar dapat lebih menampilkan peran pengusaha muda sebagai kader pembangunan. 

”Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan Pengukuhan Anggota Baru HIPMI Jaya Angkatan I Masa Bakti 2017-2020. Pengukuhan ini sekaligus menandakan lahirnya pengusaha- pengusaha muda sebagai kader pembangunan,” ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis, (30/11). 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Recruitment HIPMI Jaya 2017, Anta Ginting menyampaikan HIPMI Jaya berkomitmen untuk mendukung dan menjadi fasilitator dalam menyukseskan program OK OCE. 

”Dengan telah dilantiknya BPC HIPMI Jaya di 5 wilayah, kami siap membantu walikota dalam menyukseskan program- program pembinaan usaha seperti yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk mewujudkan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya,” ungkap Anta.

Dirinya juga menyebutkan bahwa HIPMI Jaya memiliki kelebihan yang tidak terdapat pada organisasi kewirausahaan lainnya yang hanya terdiri dari satu bidang tertentu saja. Disini, para anggota terdiri dari berbagai latar belakang usaha yang berbeda namun tetap memiliki misi yang sama untuk mendorong roda perekonomian Jakarta. 

”HIPMI Jaya tentu memiliki kelebihan yang tidak terdapat pada organisasi kewirausahaan lainnya yang hanya terdiri dari satu bidang tertentu saja. Kami terdiri dari berbagai background usaha yang berbeda- beda. Selain itu, berjiwa muda dan siap lari kencang seperti yang pak Wagub lakukan sehari-hari,” papar Anta. 

Lebih lanjut, pengusaha muda yang memiliki bisnis dibidang jasa outsourcing ini melontarkan bahwa terdapat 240 calon anggota yang kemudian diseleksi hingga menjadi 119 anggota. Setelah dinyatakan lolos seleksi, tim panitia juga melakukan company visit untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha sesuai dengan yang dilampirkan pada saat mendaftar.

“Ketatnya penerimaan anggota HIPMI Jaya membuktikan bahwa HIPMI Jaya adalah satu-satunya organisasi kader pengusaha muda yang nantinya akan melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang handal yang bisa bersaing di dunia internasional,” ungkapnya. 

Sementara, Ketua Umum Hipmi Jaya, Afifuddin Suhaeli Kalla menyampaikan rasa terimakasih dan support dari Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung kegiatan- kegiatan HIPMI Jaya. Dirinya juga berharap Pemprov DKI Jakarta dapat fasilitator, membina, mengembangkan serta memberdayakan potensi pengusaha muda yang ada di Jakarta.

"Bimbingan, perhatian dan dukungan semangat kami harapkan sehingga Hipmi Jaya dapat berkembang dengan baik dan dapat turut berperan serta dalam membangun kota Jakarta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur," pungkas pria yang akrab disapa Afi tersebut.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




JRPP: OK-OTrip RP. 5000 Integrasikan Semua Moda Transportasi


BorborNews - Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mengkritisi rencana pelaksanaan Program OK-OTrip Rp. 5000 hanya untuk moda transportasi darat berbasis jalan bertrayek pada diskusi transportasi kemarin (24/11), di Jakarta Creative Hub, Grha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat. JRPP menyarankan agar pelaksanaan Program OK-OTrip Rp. 5000 ini untuk semua moda transportasi.

“Pelaksanaan Program OK-OTrip 5000 rupiah jangan parsial, baik moda transportasi darat berbasis jalan mapun rel harus terintegrasi. Kami menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pelaksanaan Program OK-OTrip 5000 rupiah terintegrasi semua moda transportasi”, ujar Direktur Eksekutif JRPP, Muhamad Alipudin, di diskusi Transportasi tersebut yang mengambil tema “Menagih Janji OK-OTrip Rp. 5000 Kemana Saja, 1 bulan kepemimpinan Anies-Sandi”.

Alipudin menyatakan Program OK-OTrip Rp. 5000 Kemana Saja ini akan mengantarkan warga Jakarta kemana saja dengan moda transportasi apa saja sampai ke tujuan, sekali jalan hanya membayar 5000 rupiah. “Program OK-OTrip 5000 rupiah ini, selain murah, juga perlu disiapkan layanan transportasi yang nyaman”, imbuh Alipudin.

Sementara itu, ditemui pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono beralasan Program OK-OTrip Rp. 5000 baru akan dilaksanakan pada moda transportasi berbasis jalan bertrayek agar segera terealisasikan. Ia mengatakan jika diterapkan langsung pada semua moda transportasi akan terlalu complicated.

Sedangkan menurut Direktur Utama PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) Muhammad Nurul Fadhil menyebutkan kemungkinan integrasi antar moda. Ia mengatakan akan bekerjasama dengan PT. Transjakarta untuk mulai mengintegrasikan antar moda di 3 stasiun, yaitu stasiun Manggarai, Tanah Abang, dan Tebet.

“Dari pihak-pihak pelaksana, kemungkinan segera integrasi semua moda kan ada. Tinggal sekarang bagaimana sistem operasional dan skema subsidinya”, pungkas Alipudin.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Total Tayangan Halaman

 
Copyright © 2013. Borbor News.
  • Redaksi: Bor2News