http://go.oclaserver.com/afu.php?id=1316778 Borbor News: Bisnis Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Ingin pasang iklan di http://www.borbornews.com Pembaca setiap hari 10.000 Minat hubungi kami via email: iklanbn@gmail.com
BORBOR: Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Tampilkan postingan dengan label Bisnis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bisnis. Tampilkan semua postingan

Kebut Pembangunan Ekonomi, HIPMI Jaya Rekrut Ratusan Pengusaha Baru


BorborNews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, mengukuhkan ratusan anggota HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Jaya angkatan I Masa Bakti 2017-2020. Sandi mengatakan pengukuhan ini bertujuan untuk memantapkan sekaligus mengembangkan mutu anggota HIPMI Jaya agar dapat lebih menampilkan peran pengusaha muda sebagai kader pembangunan. 

”Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan Pengukuhan Anggota Baru HIPMI Jaya Angkatan I Masa Bakti 2017-2020. Pengukuhan ini sekaligus menandakan lahirnya pengusaha- pengusaha muda sebagai kader pembangunan,” ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis, (30/11). 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Recruitment HIPMI Jaya 2017, Anta Ginting menyampaikan HIPMI Jaya berkomitmen untuk mendukung dan menjadi fasilitator dalam menyukseskan program OK OCE. 

”Dengan telah dilantiknya BPC HIPMI Jaya di 5 wilayah, kami siap membantu walikota dalam menyukseskan program- program pembinaan usaha seperti yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk mewujudkan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya,” ungkap Anta.

Dirinya juga menyebutkan bahwa HIPMI Jaya memiliki kelebihan yang tidak terdapat pada organisasi kewirausahaan lainnya yang hanya terdiri dari satu bidang tertentu saja. Disini, para anggota terdiri dari berbagai latar belakang usaha yang berbeda namun tetap memiliki misi yang sama untuk mendorong roda perekonomian Jakarta. 

”HIPMI Jaya tentu memiliki kelebihan yang tidak terdapat pada organisasi kewirausahaan lainnya yang hanya terdiri dari satu bidang tertentu saja. Kami terdiri dari berbagai background usaha yang berbeda- beda. Selain itu, berjiwa muda dan siap lari kencang seperti yang pak Wagub lakukan sehari-hari,” papar Anta. 

Lebih lanjut, pengusaha muda yang memiliki bisnis dibidang jasa outsourcing ini melontarkan bahwa terdapat 240 calon anggota yang kemudian diseleksi hingga menjadi 119 anggota. Setelah dinyatakan lolos seleksi, tim panitia juga melakukan company visit untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memiliki usaha sesuai dengan yang dilampirkan pada saat mendaftar.

“Ketatnya penerimaan anggota HIPMI Jaya membuktikan bahwa HIPMI Jaya adalah satu-satunya organisasi kader pengusaha muda yang nantinya akan melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang handal yang bisa bersaing di dunia internasional,” ungkapnya. 

Sementara, Ketua Umum Hipmi Jaya, Afifuddin Suhaeli Kalla menyampaikan rasa terimakasih dan support dari Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung kegiatan- kegiatan HIPMI Jaya. Dirinya juga berharap Pemprov DKI Jakarta dapat fasilitator, membina, mengembangkan serta memberdayakan potensi pengusaha muda yang ada di Jakarta.

"Bimbingan, perhatian dan dukungan semangat kami harapkan sehingga Hipmi Jaya dapat berkembang dengan baik dan dapat turut berperan serta dalam membangun kota Jakarta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur," pungkas pria yang akrab disapa Afi tersebut.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




JRPP: OK-OTrip RP. 5000 Integrasikan Semua Moda Transportasi


BorborNews - Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mengkritisi rencana pelaksanaan Program OK-OTrip Rp. 5000 hanya untuk moda transportasi darat berbasis jalan bertrayek pada diskusi transportasi kemarin (24/11), di Jakarta Creative Hub, Grha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat. JRPP menyarankan agar pelaksanaan Program OK-OTrip Rp. 5000 ini untuk semua moda transportasi.

“Pelaksanaan Program OK-OTrip 5000 rupiah jangan parsial, baik moda transportasi darat berbasis jalan mapun rel harus terintegrasi. Kami menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pelaksanaan Program OK-OTrip 5000 rupiah terintegrasi semua moda transportasi”, ujar Direktur Eksekutif JRPP, Muhamad Alipudin, di diskusi Transportasi tersebut yang mengambil tema “Menagih Janji OK-OTrip Rp. 5000 Kemana Saja, 1 bulan kepemimpinan Anies-Sandi”.

Alipudin menyatakan Program OK-OTrip Rp. 5000 Kemana Saja ini akan mengantarkan warga Jakarta kemana saja dengan moda transportasi apa saja sampai ke tujuan, sekali jalan hanya membayar 5000 rupiah. “Program OK-OTrip 5000 rupiah ini, selain murah, juga perlu disiapkan layanan transportasi yang nyaman”, imbuh Alipudin.

Sementara itu, ditemui pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono beralasan Program OK-OTrip Rp. 5000 baru akan dilaksanakan pada moda transportasi berbasis jalan bertrayek agar segera terealisasikan. Ia mengatakan jika diterapkan langsung pada semua moda transportasi akan terlalu complicated.

Sedangkan menurut Direktur Utama PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) Muhammad Nurul Fadhil menyebutkan kemungkinan integrasi antar moda. Ia mengatakan akan bekerjasama dengan PT. Transjakarta untuk mulai mengintegrasikan antar moda di 3 stasiun, yaitu stasiun Manggarai, Tanah Abang, dan Tebet.

“Dari pihak-pihak pelaksana, kemungkinan segera integrasi semua moda kan ada. Tinggal sekarang bagaimana sistem operasional dan skema subsidinya”, pungkas Alipudin.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Bantah Rilis ACI, KADIN Sebut Iklim Investasi di Jakarta Membaik


BorborNews - Wakil Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan iklim investasi di Jakarta semakin membaik ditambah adanya gebrakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang memiliki target ambisius yakni ingin mengeruk investasi asing sebesar Rp. 1.000 Triliun dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

"Daya tarik investor kini semakin tinggi. Kita lihat proses pilkada berlalu seluruh kandidat maupun pendukung masing-masing kandidat bisa menerima keputusan dengan rasa demokrasi yang tinggi, dan legowo. Terlebih lagi, Wagub kita punya target yang fantastis. Ini akan terus mendorong iklim investasi semakin baik," ujar Sarman di Jakarta.

Dirinya juga turut membantah terkait hasil rilis dari Asia Competitiveness Institute (ACI) yang menyatakan bahwa kemudahan berbisnis di Jakarta turun 2 peringkat ke peringkat 4 dengan skor 1.325 dikalahkan oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ia menyatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi karena infrastruktur di DKI Jakarta lebih baik dari daerah lainnya.

“Saya sangat meyakini dengan berbagai infrastruktur yang dimiliki Pemprov DKI, Jakarta akan tetap berada diposisi terdepan.  Apalagi iklim usaha di Jakarta semakin baik,” jelas Sarman.

Dalam indeks Ease of Doing Business Indonesia yang semakin baik dan terus meningkat, Sarman apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta yang sudah baik sekarang dan terus ditingkatkan lagi.

“Sekarang yang baik terus ditingkatkan dan tinggal bagaimana SDMnya ditingkatkan dari staff hingga petinggi harus punya pandangan visi yang sama. Mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Provinsi," pungkasnya.

Sebelumnya, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi investasi di Ibu Kota pada Januari-September 2017 mencapai Rp. 74,8 Triliun. Angka tersebut didapatkan dari investasi Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Artinya dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat. Sebelumnya, posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116–129.

Seperti diketahui, Jakarta dan Surabaya memiliki peranan penting dalam survei EODB 2018. Kedua kota bisnis terbesar di Indonesia ini, menjadi lokasi perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan asumsi, kriteria, metodologi, dan definisi tertentu untuk mengetahui peringkat EODB pada 190 negara di dunia. Adapun bobot penilaian Kota Jakarta sebesar 78 % dan Surabaya sebesar 22%.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




JRPP: Percepatan Penyelenggaraan LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek Abaikan Kebijakan Daerah


Jakarta, BorborNews - Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhammad Alipudin menilai Peraturan Presiden (Perpres) no 49 tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek tumpang tindih dengan kebijakan daerah.

“Perpres Percepatan Penyelenggaraan LRT ini tumpang tindih, atau bisa dikatakan melanggar konstitusi pasal 18 ayat 5 dan 6 UUD RI 1945 serta Undang–Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Alipudin saat ditemui di Jakarta (2/11).

Menurut Alipudin, Perpres tersebut dinilai telah mengabaikan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam tata ruang dan kewenangan daerah yang kewenangannya telah diberikan UU penataan ruang, UU Pemda, UU DKI Jakarta, Peraturan Daerah (Perda) RTRW 2012, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ).

“Seharusnya, Peraturan Presiden yang jadi instrumen penyelenggaraan kekuasaan pemerintah pusat tetap harus memperhatikan kebijakan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya,” tutur Alipudin.

Alipudin juga mengatakan, pembangunan LRT sendiri masuk ke dalam lingkup pemanfaatan tata ruang pada wilayah administrasi Pemprov DKI Jakarta, maka instrument yang mengatur tentang pembangunan LRT harus tunduk dan sinergi terhadap UU Penataan Ruang, UU Pemda, Perda RTRW 2012, RDTR dan PZ 2014.

“Kita punya patokan Undang-Undang Pemda no 19 ayat 1 yang menjelaskan jika urusan pemerintahan bersentuhan dengan kebijakan daerah maka tidak boleh dilakukan sendiri apalagi dengan represif oleh pusat dan perlu dilimpahkan kepada pemerintah daerah,” imbuh Alipudin.

Diketahui, peraturan presiden tentang percepatan LRT seharusnya mensinergiskan antara kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemprov DKI Jakarta) bukan sebaliknya, meniadakan peran pemerintah Daerah. Apalagi pelaksanaannya berada di wilayah administrasi DKI Jakarta.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




JRPP Desak Anies-Sandi Audit Seluruh Izin Tempat Hiburan


Jakarta, BorborNews - Setelah tindakan tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sekaligus melunasi salah satu janji kampanyenya akhir bulan lalu (27/10), yakni menutup Hotel Alexis, perlu dilanjutkan dengan menertibkan semua izin tempat hiburan di Jakarta. Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhamad Alipudin mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk tegas dalam mengaudit izin hiburan malam.

“Itikad Gubenur Anies untuk memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang halal mesti terus direalisasikan. Ini langkah awal agar bagaimana izin hiburan malam lebih tertib. PTSP harus audit semuanya, hiburan malam menjadi suatu warna ibu kota namun tentunya semua harus sesuai dengan budaya ketimuran”, ujar Alipudin di Jakarta (7/11).

Alipudin menambahkan jika setelah proses audit semua izin tempat hiburan yang ada di Jakarta ditemukan praktek yang melanggar aturan, maka tempat hiburan tersebut akan ditutup. Ia menyebut beberapa hotel seperti King Cross, Orchardz Spa, Malioboro dan lainnya diindikasikan melanggar aturan.

“Jika pun tak bisa dihindari adanya kehidupan hura-hura, perlu zonasi untuk tempat-tempat seperti itu. Seperti yang pernah diusulkan di sekitar Ancol,” pungkas Alipudin.

Mantan Tim Sukses Anies-Sandi, Anthony Leong, menyarankan hotel di Jakarta untuk berbenah diri.

“Kami inginkan manajemen hotel itu lebih profesional. Dan harus segera berbenah diri agar tidak ada lagi kegaduhan,” ujar Anthony yang juga pengusaha muda itu.

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Bendahara OK OCE Pastikan Anggaran 92 M Dikelola Secara Transparan


Jakarta, BorborNews - Alokasi anggaran untuk program OK OCE sebesar 92 M yang telah dipaparkan Sekda DKI Jakarta Saefullah, saat rapat bersama pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Kamis (2/11), dipastikan pihak OK OCE akan dikelola secara transparan.

“Langkah cepat Anies-Sandi dalam menjalankan program memajukan Kota Jakarta, dikonkretkan dengan melakukan revisi Kebijakan Umun Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI Jakarta 2018. Dan kita, OK OCE, gayung bersambut dengan konkretisasi itu. Anggaran sebesar 92 M bagi program OK OCE, kita pastikan dikelola dengan transparan”, ujar Bendahara OK OCE, Anggawira di Jakarta (3/11).

Anggawira menyatakan transparansi merupakan hal mutlak dalam menjalankan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta sekarang.

“Dana sebesar 92 M merupakan program yang dikonsolidasikan oleh dinas-dinas terkait dan program tersebut merupakan penunjang dari gerakan OK OCE. Kami minta penggunaannya dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai wujud pertangungjawaban terhadap publik”, tegas Anggawira.

Anggawira menyegerakan melunasi janji kampanye Anies-Sandi dengan menjalankan program OK OCE. Tiap kecamatan akan dibangun satu pusat kewirausahaan, untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

“Generasi produktif, kaum muda di tiap kecamatan. Kita dorong anak muda di ibu kota lebih produktif dan bisa terjun ke dunia usaha”, tukas Anggawira.

Anggawira mencontohkan program OK OCE bisa bersinergi dengan program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta seperti Urban Farming.

“Sebelumnya hanya untuk pemenuhan pangan keluarga, ke depan bersama OK OCE, Urban Farming akan berorientasi bisnis. Kontinuitas produksi dan pemasaran hasil akan dibantu dengan pendekatan participatory (pendampingan). Yakin usaha sampai membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan”, pungkas Anggawira.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Peningkatan Kompetensi SDM Logistik untuk Pasar Global Jadi Perhatian


Jakarta, Borbor News - Bisnis logistik dan transportasi merupakan salah satu sektor usaha  yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Perkembangan ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan kemajuan teknologi agar industri logistik di Indonesia menjadi unggul dalam persaingan global.

Berdasarkan hal tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute menjalin kerjasama dengan STMT Trisakti melalui Nota Kesepahaman terkait kolaborasi dan pengembangan pendidikan berbasis industri bidang logistik dan transportasi (3/10).

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dengan adanya sinergi ini diharapkan akan terus mengirimkan SDM bidang logistik ke negara lain.
“Kami menyambut baik adanya kerjasama antara industri dengan akademisi dalam mempersiapkan SDM logistik yang terampil dan bisa bersaing di ASEAN dan dunia. Sudah waktunya Indonesia mengirimkan tenaga logistik terampil ke negara lain,” kata Yukki yang juga Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) di Jakarta (6/10).

Sejalan dengan Yukki, Direktur ALFI Institute, Imam Gandi, mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas SDM logistik guna mengantisipasi peningkatan demand tenaga kerja terampil agar dapat memenuhi  kebutuhan dalam negeri dan kancah global.

“Kebutuhan industri untuk mendapatkan SDM Logistik terlatih siap pakai memerlukan pengetahuan yang tepat serta bisa diaplikasikan langsung, dan ALFI institute memiliki pelatihan untuk itu yang divalidasi badan dunia,” jelas Imam.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Ketua STMT Trisakti Tjuk Sukardiman berharap melalui kerjasama ini dapat mencetak mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang berkompetensi dan memiliki daya saing tinggi.

”Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat melahirkan mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang telah siap kerja, berkompetensi, dan dapat bersaing dalam menghadapi persaingan global, selain itu juga dapat membangun jaringan kemitraan dengan para dosen STMT Trisakti yang diharapkan menghasilkan riset yang berguna dalam pembangunan nasional dan internasional,” papar Sukardiman.

Sebagai informasi tambahan, sektor logistik dan transportasi menjadi industri yang cukup menjanjikan di Indonesia. Tahun 2015, pasar logistik Indonesia menembus angka Rp. 2.800 triliun atau tumbuh 14-14,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski sempat terjadi penurunan pada tahun 2016, seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi Indonesia di 2017 sektor logistik kembali tumbuh 12 -14 persen.
Saat ini pemerintah masih terus melakukan pembenahan dalam infrastruktur logistik dengan beberapa cara seperti membangun pelabuhan baru,pengadaan kapal- kapal penunjang jenis RO- RO (feri) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja logistik membuktikan adanya upaya serius dari pemerintah terhadap sektor logistik.

Tentang ALFI Diawali dengan lahirnya GAFEKSI/INFA (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/Indonesian Forwarders Association) pada 25 Juli 1989 sebagai satu-satunya asosiasi perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik dan  forwarder di Indonesia dengan anggota lebih dari 3200 perusahaan di 28 Propinsi.

Tentang  ALFI Institute adalah Lembaga Pendidikan vokasi non formal yang didirikan oleh ALFI sejak tahun 1999, focus menyelenggarakan pelatihan  bidang logistik dan supply chain. Sebagai satu-satunya yang telah di validasi oleh FIATA dan AFFA di Indonesia. Lebih dari 3000 orang telah mengikuti pelatihan di ALFI Institute.

STMT Trisakti adalah lembaga perguruan tinggi swasta yang berdiri pada tahun 1970. Pada awalnya bernama AAUN (Akademi Angkutan Udara Niaga). Sekarang, STMT Trisakti telah memiliki program studi manajemen dengan konsentrasi Manajemen Transportasi Udara, Manajemen Transportasi Darat, Manajemen Transportasi Laut, dan Manajemen Logistik, ditambah dua program studi baru yaitu Logistik & Transportasi.


Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Media Relation ALFI
Angel / Redaksi




JRPP Desak DPMPTSP Lakukan Audit Ulang Perizinan di DKI Jakarta


Jakarta, Borbor News - Pada 2016 lalu, diketahui terjadi penyelewengan izin oleh Grand Indonesia atas pembangunan apartemen Kempinski dan Menara BCA namun hingga saat ini kasusnya masih mengambang dan belum ada penyelesaian lebih lanjut. Lembaga Jakarta Research and Public Policy (JRPP) kemudian meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menindak tegas kasus tersebut.

“Kasus ini sudah diketahui sejak tahun lalu, tapi memang belum ada ketegasannya. Grand Indonesia seharusnya bertanggung jawab atas berdirinya Kempinski dan Menara BCA. Ini perlu dikaji lebih lanjut,” kata Direktur Eksekutif JRPP, Muhamad Alipudin ketika diwawancarai di Jakarta (14/09).
Pada tahun 2004, kontrak kerja yang ditanda tangani pihak Grand Indonesia atau PT Cipta Karya Bumi Indah untuk pengembangan Hotel Indonesia (PT Hotel Indonesia Natour) diketahui tidak mencakup pembangunan apartemen Kempinski dan Gedung Menara BCA.

Disini pihak Grand Indonesia sebagai pihak pengelola dengan sistem Build, Operate, Transfer (BOT) saat itu hanya menyepakati untuk merenovasi beberapa lokasi seperti Hotel Indonesia, pembangunan East Mall, Gedung Perkantoran, Apartemen, West Mall, dan perparkiran.

“Sayang sekali, Kempinski dan Menara BCA sudah terlanjur dibangun dan dikelola Grand Indonesia tanpa IMB. Bagaimana bisa pemerintah kecolongan dengan proyek sebesar ini, akibatnya kita kehilangan potensi pajak yang lumayan besar,” imbuh Alipudin.
Alipudin menambahkan kerugian yang dialami oleh pemerintah sementara ini mencapai Rp 1,29 triliun. Kerugian tersebut diduga karena tidak diterimanya bagi hasil yang seimbang atau tidak "determinate" pendapatan dari operasional pemanfaatan kedua bangunan tersebut yang dibangun tanpa IMB.

“Kasus ini jangan dibiarkan, seharusnya warga DKI bisa mendapat manfaat dari penerimaan pajak pembangunan tersebut. Apalagi sekarang lahan kota Jakarta sudah banyak dimanfaatkan oleh swasta,” sebut Alipudin.
Alipudin menyebut perlunya PTSP mengaudit ulang seluruh perizinan hotel dan kawasan strategis seluruh Jakarta kedepannya di tangan kepemimpinan yang baru. Sebab, banyaknya bangunan tersebut juga harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh warga DKI lewat penerimaan pajak.

"Jangan sampai kasus penyelewengan izin ini luput dari tangan pemerintah. Ke depannya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus bisa menyelesaikan ini semua," pungkas Alipudin.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Muhamad Alipudin
Direktur Eksekutif JRPP / Redaksi




 
Copyright © 2013-2017. Borbor News
  • Email redaksi: redborbornews@gmail.com