Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai UU PERS no 40 tahun 1999 * Berita Online Rakyat Bagian Orde Reformasi * Borbor News *

Diduga Kuat Persulit Dan Unsur Pemerasan Terhadap Pemilik Sepeda Motor Laka Lantas

Borbor NewsMedan – Kasus Laka Lantas Tabrak Lari dan Korban meninggal dunia, dengan nomor: LP/ 0201/ 140/ V/ 2019/ Ps.tuan/ lantas, sampai detik ini belum ada kabar terkait perkembangan penyelidikannya. Yang lebih ironisnya, pemilik sepeda motor yang dipinjam korban laka lantas tersebut, menjadi polemik dan dilema yang dialami oleh pihak pemilik sepeda motor dan pihak keluarga korban.
Sudah hampir sebulan, Angkot jenis rahayu dan Dump truk yang menabrak korban meninggal dunia itu, belum dapat di ungkap oleh Unit Lantas Polsek Percut Seituan.

Mari kita TAGIH Instruksi dan janji Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melalui siaran persnya di Inews tv beberapa waktu yang lalu, yang mana dalam waktu sebulan tidak terungkap kasus, maka tidak segan-segan mencopot pejabat polisinya. Untuk kasus ini terhitung pertanggal masuk laporan kasus lantas tersebut, pertanggal 15 Mei 2019 yang lalu.

Dugaan Mempersulit

Diketahui ada dugaan kuat DIPERSULIT dalam pengurusan administrasi terhadap Pemilik kendaraan (sepeda motor) yang dipakai (pinjam) oleh korban.

Pasalnya, sudah 3 (tiga) kali Pihak korban dan pemilik sepeda Motor  mendatangi dan memohon kepada Pihak Unit Lantas Polsek Percut Seituan berkenan memberi izin membawa kendaraan yang dipakai korban yang laka lantas tersebut.

Selama 3 (tiga) kali didatangi Kantor Unit  Lantas Percut Seituan tersebut, Pemilik sepeda motor dan Pihak Korban telah menyiapkan syarat administrasi (seperti BPKB kendaraan, KTP dan lai-lain) dan biaya yang secukupnya jika dibutuhkan,

Menurut pengakuan Pemilik Sepeda Motor dan Pihak Keluarga Korban, pihak Unit lantas Polsek Percut Seituan, meminta biaya administrasi yang tidak sewajarnya.”Masa dipatok Pak, sampai sebesar itu biayanya, Sepeda motornya aja kalau dijual, paling tinggi seharga 3 Jutaan nya,

“Biaya yang diminta itu pak, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), ada buktinya kok, kami bicara lewat TelponCeluler, awal nya saya dengan terpaksa mau 2 juta, tapi Pihak Lantas nya ngotot harus sesuai yang diminta dari yang sebumnya.” Kata pemilik Sepeda Motor.

Pihak Korban pernah didampingi oleh Ketua Umum Garda Peduli Indonesia, Frisdarwin Arman Bakti, “Waktu itu pernah saya dampingi Pihak Korban untuk mengambil sepeda Motornya, disitu sempat tawar-menawar biaya administrari itu, tapi Juru Periksa (Juper) nya tetap ngotot biaya Rp.2.500.000.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah), saya pun heran, 

Dugaan unsur pemerasan

“Karena tidak cocok dihatinya, berkas bukti laporan hasil ketikan Juper nya, gak etis penyerahannya. (Kata Juper nya kalau kalian tidak mau kasih tidak apa-apa !!) Dengan nadah marah.” Urai Ketua Umum Garda Peduli Indonesia, Frisdarwin Arman Bakti.

Pihak Pemilik sepeda motor, pihak keluarga korban dan penerima kuasa sangat kecewa terhadap pelayanan Unit Lantas Percut Seituan, karena mereka merasa DIPERSULIT, mereka berkata demikian karena cara pelayanan Pihak Lantas yang telah mereka alami selama mereka melakukan upaya mengambil sepeda motor tersebut.

Ketika dikonfirmasi (sebanyak 2 kali) kepada Kepala Unit Lantas Polsek Percut Seituan Iptu J. H. Panjaitan, (bawaannya marah saja), sejauh mana proses tindaklanjut laporan Pihak Korban tabrak lari yg meninggal dunia pertanggal 15 mei 2019 yang lalu itu Pak ? (sambil membaca bukti laporan polisi) dalam galeri Hendphone,

Pada saat membaca bukti laporan tersebut, Kanit Iptu J. H. Panjaitan main RAMPAS Handphone saya (wartawan), ##Sopan tidak cara seperti, seorang Kanit tidak ada etikanya??

Unsur penghinaan kepada wartawan dan LSM

“Prosesnya masih penyelidikan, (lalu bagaimana dengan sepeda motornya Pak?, Boleh tidak dipakai sama pemiliknya), Ha,,, kenapa ?(kanit balik tanya), Kalian wartawan dan LSM ini, suka cari-cari kesalahan, asal bunyi, dikit-dikit diberitakan, dikit-dikit surati sana-sini.” Jawab Kanit dengan nadah marah.
Makanya saya konfirmasi ke Bapak, biar beritanya berimbang, (jawab kanit) saya sudah jawab konfirmasi anda, ini kan bisa dibicarakan baik-baik dan butuh proses semuanya, kan ada prosedur, bukan seperti makan pisang.” Kata kanit.

Pemilik Sepeda Motor memberi kuasa kepada orang yang dipercayainya, atas sepada motor tersebut, untuk mengurus segala urusan administrasi, mengambil dan memakai sepeda motor tersebut.

Namun, lagi-lagi, Kanit Iptu J. H. Panjaitan, Ketika penerima kuasa menjelaskan dan menunjukkan Surat kuasa, maksud dan tujuannya, malah menyuruh pemberi kuasa, pihak Keluarga korban dan penerima kuasa harus datang bersama-sama ke Kantornya besok atau lusa atau kapan saja.

“Suruh datang saja, baik Pemilik sepeda motor, Pihak keluarga Korban dan maupun kamu yang menerima kuasa, biar kita bicarakan dan kita selesaikan masalah ini, serta saya akan jelaskan aturan/ prosedurnya.” Kata Kanit.

Ada apa dengan kanit ini ?
Kalau orang yang bersangkutan sudah memberi kuasa kepada orang yang dipercayainya (diatas surat kuasa, bertandatangan dan bermaterai 6000), apa harus ada/ datang lagi ORANG PEMBERI KUASA nya?? (Aneh tidak?).

Masalah ini, Ketua Umum Garda Peduli Indonesia Frisdarwin Arman Bakti, telah menyurati ke Pihak Polda Sumut dengan tembusan kepada Irwasda, dan Kanit Iptu J. H. Panjaitan juga telah mengetahui hal tersebut (Kanit mengaku sudah ada panggilan dari Bidang Propam). 

Diduga, Kanit Iptu J. H. Panjaitan merasa tidak senang disurati dan dikonfirmasi terkait masalah diatas, terlihat dari cara merespon dan dengan tata bicaranya yang marah-marah. 

Terkait permasalahan Kasus diatas, Penasehat Hukum Jurnal Polisi angkat bicara.

Petugas Polisi Dinilai tidak profesional

Penasehat Hukum Jurnal Polisi, Sastera Sembiring, SH., Mengatakan, “Seharusnya Polisi punya peran aktif dalam menjalankan tugasnya, setidaknya dari awal menjelaskan prosedurnya seperti apa, biar pihak-pihak yang bersangkutan mengerti dan paham, sehingga mereka (masyarakat) sadar punya kewajiban.

Kalau mereka sudah tau kewajiban nya apa, pasti mereka melengkapi dan penuhi, apakah itu Persyaratan dalam bentuk surat, maupun biaya administrasinya kalau memang diharuskan membayar.

“Seharusnya dari awal Pihak yang bersangkutan sudah teredukasi apalagi sudah berulang kali mendatangi Kantor Lantasnya”, Kata Penasehat Hukum Jurnal Polisi, Sastera.

Penasehat Hukum Jurnal Polisi, Sastera menambahkan, Kepada Pihak yang bersangkutan (Masyarakat), seyogianya, paham akan prosedur hukum yang ada, dan bisa bersabar, tidak ada yang dikata bisa langsung jadi, semuanya pasti ada proses. (Jiurnal of Police0139fasa).

Sumber: Jurnal Polisi / Redaksi

Subscribe to receive free email updates: