Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai UU PERS no 40 tahun 1999 * Berita Online Rakyat Bagian Orde Reformasi * Borbor News *

LSM INAKOR: Polda Sulsel Agar Ambil Ahli Kasus Sertifikat Prona di Bone

BorborNews, Makasar -  Proses hukum dari kasus yang terjadi sebenarnya telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada, Dimana pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan yang ada, dan telah mengetahui fakta-fakta hukumnya begitupun dengan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut termasuk dugaan keterlibatan Kepala Desa dan Aparat desanya. 

Bukan itu saja, berkas pemeriksaan dari pihak kepolisian dari Polres Bone sudah  dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bone, akan tetapi berkas yang ada sudah 5 kali dikembalikan dari Kejari kepada penyidik Polres Bone.  

Padahal menurut penyidik  Polres Bone, berkas kasus sudah layak dan sudah bisa di limpahkan ke pengadilan. Namun berkas yang sudah beberapa kali di limpahkan ke kejaksaan lagi-lagi ditolak dan dikembalikan ke penyidik Polres Bone  dengan alasan belum ada mens rea meliputi cerminan niat jahat. 

Melihat masalah yang terjadi dalam kasus ini LSM INAKOR melalui Kaperwi Pengamanan Aset Negara "Masran Amiruddin, SH, MH menjelaskan bahwa jika melihat fakta -fakta hukum yang ada sebagaimana yang telah diungkap oleh pihak Penyidik Kepolisian Polres Bone yang berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan maka seharusnya dalam kasus tersebut sudah bisa masuk ke pengadilan.   

"Tapi nyatanya sampai saat ini, kasus tersebut masih belum punya kepastian hukum dan masih saja berpolemik di dua instansi (kepolisian dan kejaksaan), malah sudah di P19 sebanyak 5 kali, bahkan penyidik sudah memasukkan kembali berkas perkara atas perintah hasil gelar perkara yang di lakukan tanggal 13 Maret 2019. Namun  hasilnya masih di tolak dan tidak tahu sampai kapan baru diproses dipengadilan," lanjut Masran.    

Seperti diketahui, kasus ini dilaporkan sejak tahun 2016 surat laporan nomor : STTPL/26/X/2016/Sulsel/Res Bone/Sek Cenrana Kasus ini bermula saat H. Mappa melakukan pengurusan prona sertifikat tanah gratis di Kantor Desa Nagauleng. dan harus membayaran sebesar Rp. 350.000 untuk sertifikat tanah tersebut, namun sampai saat ini sertifikat tanah yang disertifikasi oleh BPN tidak kunjung diberikan oleh pihak Kepala Desa Nagauleng, padahal pihak BPN sudah menyerahkan ke kepala desa untuk dibagikan. Dalam kasus ini, telah ditetapkan satu tersangka yakni Sekertaris Desa Nagauleng (Nurlaela ) yang terbukti melakukan pemalsuan cap jempol  bukti pengambilan pada sertifikat tanah milik H. Mappa.

Ketua LSM INAKOR Sul-Sel mendesak Pihak Polda Sul-Sel Mengambil alih kasus ini karena sudah Tiga Tahun Kasus ini Bergulir Di polres Bone Namun seakan jalan ditempat. bahkan  peranan kepala desa Dalam kasus ini Sangat jelas, Ucapnyanya.

Terkait Dengan adanya penolakan dan pengembalian berkas oleh pihak kejari Bone kirannya perlu ada tindakan dari pihak Kejati sulsel, melalui pihak pengawasan Apalagi sudah 5 kali penolakan, Dan anehnya lagi pihak kejari bone mengembalikan berkas hanya karena alasan Niat dari pelaku dalam kasus pemalsuan tanda ( jempol ) belum dapat di buktikan padahal perbuatan pemalsuannya telah ada dan terbukti oleh penyidik kepolisian serta  diakui oleh pelaku aku ataupun tersangka." terang Asri ketua Lsm Inakor, Kamis (9/05/19 ).

Menurutnya, ini hal yang sangat aneh jika alasan itu yang di jadikan sebagai penolakan dan pengembalian berkas oleh pihak kejari Bone ke polres Bone. Apalagi untuk pembuktian dari perbuatan ( pemalsuan ) kewenangan dari lembaga peradilan yang mengadili, memeriksa dan nantinya memutuskan unsur pidananya terpenuhi atau tidak karena yang berhak memutuskan benar atau salah hanyalah pengadilan. 

Kepolisian  dan kejaksaanlah yang cukup berkompenten menemukan siapa - siapa yang dianggap terlibat  berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada, "Tegasnya. (Restu).
Sumber: Redaksi 

Subscribe to receive free email updates: