Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai UU PERS no 40 tahun 1999

Kuasa hukum ir. Arifin Dg Marola: Komisioner KPUD Selayar Langgar Kode Etik?

BorborNews, Selayar, Pernyataan Andi Dewantara salah seorang komisioner KPU selayar yang menyatakan bahwa ketua KPPS yang menggunakan jasa pengacara yang berasal dari kader partai politik merupakan hak personal dari ketua KPPS. Pernyataan tersebut sangat menyesatkan karena ketidak pahaman sebagai seorang penyelenggara pemilu. Bahwa berdasarkan pasal 6 uu 7 tahun 2017 tentang pemilu "KPPS itu adalah bagian dari Kpu sebagai penyelenggara pemilu yang tidak terpisahkan dari KPU dan pada saat terjadi laporan pelanggaran administratif mereka bekerja sebagai penyelenggara pemilu yang di kontrak oleh kpu selayar.

Sebagaimana dalam pasal 18 ayat 1 pkpu no 3 tahun 2018.

Ketua KPPS ini juga melanggar kode etik dalam hal prinsip penyelenggara pemilu. Sama halnya dengan Andi Dewantara komisioner KPU kabupaten kepulauan selayar yang kuat dugaan juga melanggar kode etik dimana caleg dari partai golkar no.  Urut 4 H. Syamsurijal, S. Sos yg diduga terjadi penggelembungan suara ternyata mempunyai hubungan keluarga atau sanak saudara. Namun tidak menyatakan secara terbuka dalam rapat yakni sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu no 2 tahun 2017 pasal 8 huruf (k) . 

Adanya hubungan keluarga antara Andi Dewantara komisioner kpu selayar dengan caleg partai golkar no.  Urut 4 dapil 2 (bontomaten,  buki,  bontomanai) membuat ada konflik interest diantara keduax apalagi saat ini masih sidang pelanggaran administrasi TSM yg berjalan di bawaslu selayar tinggal menunggu putusan. Ungkap  Kuasa hukum ir. Arifin Dg Marola
Akhmad Rianto,  SH .(restu).

Sumber: Redaksi 

Subscribe to receive free email updates: