Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai UU PERS no 40 tahun 1999 * Berita Online Rakyat Bagian Orde Reformasi * Borbor News *

KPUD Kab. Selayar Tidak Netral, KPPS memakai Caleg PAN Sebagai Kuasa Hukum

BorborNews, Selayar - Perkara dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Caleg Partai Golkar No. Urut 2 Ir. Arifin Dg. Marola sementara berjalan di Bawaslu kabupaten kepulauan selayar yakni : 1. pelanggaran administrasi pemilu no 01/adm/Lp/PL/kab/2722/IV/2019 laporan perubahan suara yg diperoleh caleg partai golkar no.  Urut 4 H.  Syamsurijal S. Sos dari 6 menjadi 16 yang diduga dilakukan oleh ketua KPPS TPS 3 desa bonea makmur kecamatan bontomanai JURNIATI
2. pelanggaran administrasi pemilu no 02/adm/Lp/PL/kab/2722/IV/2019 laporan 2 surat suara sah yang dibatalkan milik caleg golkar Ir.  Arifin dg.  Marola yang dilakukan ketua KPPS Tps 2 desa bontona saluk kecamatan bontomatene ARUNG
3. pelanggaran administrasi pemilu no 06/adm/Lp/PL/kab/2722/IV/2019 laporan 1 surat suara yang  dibatalkan oleh ketua KPPS 1 desa bontona saluk kecamatan bontomatene atas nama Mara Ali.

Agenda sidang pada hari Kamis 9 Mei 2019 sudah masuk tahapan kesimpulan dan kuasa hukum dari terlapor dari 3 ketua KPPS tidak memasukkan kesimpulan.  Tiga Ketua KPPS ini menggunakan kuasa Hukum yang merupakan kader Partai Amanat Nasional dan juga Caleg Partai Amanat nasional dapil 1 Benteng no. Urut 5 Saenuddin P, SH. Bahwa KPPS yang merupakan in casu KPU kabupaten selayar sebagai penyelenggara pemilu sudah tidak NETRAL.  

Sebagaimana dalam pasal 7ayat 3 UU No. 7 tahun 2017 kpu sebagai penyelenggara pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.  Kpu juga melanggar pasal 73 ayat 2 UU 7 /2017 tentang sumpah janji. Jo. Peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Peraturan DKPP no 2 tahun 2017 pasal 8 sangat jelas menyatakan bahwa penyelenggara pemilu melaksanakan prinsip mandiri,  penyelenggara pemilu bersikap netral dan bertindak netral atau tidak memihak terhadap partai politik,  calon pasangan dan atau peserta pemilu.  "Akhmad Rianto,SH mengungkapkan bahwa Sidang pelanggaran administrasi yang berjalan di Bawaslu kabupaten selayar sudah tidak netral.  

KPU kabupaten kepulauan selayar pada persidangan sebelumnya menghadirkan saksi yang merupakan kader partai Golkar yakni Ketua Bappilu partai GOLKAR dan wakil ketua partai golkar kabupaten kepulauan selayar, KPU juga sebagai penyelenggara pemilu yg seharusnya tidak memihak dan netral dalam pemilu dalam persidangan yang tidak menghadirkan satupun anggota KPPS yang bermasalah, malah menghadirkan saksi kader partai.

Pelanggaran administrasi pemilu dengan melakukan tindakan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilu dalam tahapan penyelenggaraan dilakukan secara terstruktur sistematis dan masih. Pada saat sidang pelanggaran administrasi pemilu berjalan. KPU kabupaten selayar juga secara terburu - terburu melakukan rekap ditingkat kabupaten.

Bawaslu kabupaten selayar juga tidak melakukan tindakan apapun walau dalam perbawaslu no 8 tahun 2018 pasal 59 bawaslu dapat merekomendasikan kepada KPU untuk menghentikan sementara kegiatan tahapan sampai keluarnya putusan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Kuat dugaan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu yang berjalan di kabupaten kepulauan selayar yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu karna ketidak netralan penyelenggara pemilu dilakukan secara terstruktur,  sistematis dan masif, tutup "Akhmad Rianto, SH/ Tim kuasa hukum Ir.  Arifin Dg.  Marola. (Restu).
Sumber: Redaksi 

Subscribe to receive free email updates: