Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai UU PERS no 40 tahun 1999 * Berita Online Rakyat Bagian Orde Reformasi * Borbor News *

Humas Bikin Aturan Neko-Neko, Kakanwil BPN Minta Maaf

Borbor NewsMakasar - Aksi boikot menyusul sikap penolakan Humas ATR/BPN Sulsel menerima kehadiran jurnalis meliput penyerahan Sertifikat Berkah Ramadhan (Sabar) Jumat (17/5) mendapat respon Ka.Kanwil ATR-BPN Sulsel, Dr.H.Dadang Suhendi, SH,MH.

Seperti diberitakan, Humas ATR/ BPN Sulsel, A.Akbar  menolak memberikan keterangan bahkan menyebut kehadiran jurnalis tidak diundang dalam kegiatan dimaksud.

A.Akbar juga memyebut-nyebut dirinya mantan wartawan menolak kehadiran jurnalis saat penyerahan Sertifikat Berkah Ramadan.

Tak jelas motif penolakan  A.Akbar terhadap jurnalis saat itu namun patut diduga karena kebanggaan sebagai mantan wartawan yang bisa "Menceramahi" jurnalis yang bertandang ke kantor wilayah ATR-BPN Sulsel.

Menanggapi hal tersebut, Ketua JOIN Sulsel, Rifai Manangkasi menyesalkan jika masih ada lembaga publik yang menolak memberikan keterangan apalagi terhadap jurnalis.

Regulasi, ujar Rifai, jelas menerangkan bila lembaga publik yang dibiayai separuh atau seluruhnya oleh negara wajib memberikan informasi yang dibutuhkan.

Rifai juga menyangsikan pengakuan A.Anwar sebagai mantan wartawan. "Siapa dia. Saya lebih 30 tahun wartawan tak kenal dia pernah jadi wartawan," cetus Rifai.

Seruan boikot JOIN Sulsel ditimpali permohonan maaf dari Ka.Kanwil ATR-BPN Sulsel, Dr.H.Dadang Suhendi, SH,MH.

"Kami selaku pimpinan lembaga menyampaikan  permohonan maaf bagi insan pers atas krsalah fahaman dan ketidak nyamanan dalam penerimaan dan sikap jajaran kami. Insha Allah menjadi perhatian dan koreksi untuk perbaikan ke depan," ujar Dadang Suhendi.


Sumber: Redaksi

Subscribe to receive free email updates: