Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com

8 Juli 2018

Inilah Syarat Perceraian Terbaru Menurut Undang-Undang


BorborNews - Inilah Syart Perceraian Terbaru Menurut Undang-Undang. Perceraian adalah pemutusan sebuah hubungan pernikahan. Perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai, namun boleh dilakukan apabila dipandang bahwa sebuah pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan.


Syarat Cerai
Perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri segala masalah yang terjadi. Namun, mengurus perceraian tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena butuh banyak aspek yang perlu diperhatikan.


Inilah Syarat Perceraian Terbaru Menurut Undang-Undang.


Proses Perceraian 
1. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan. 
2. Membuat kronologis permasalahan.


Penggugat menuliskan kronologis permasalahan rumah tangganya sebagai alasan dasar percersian di kertas biasa. Kronologis ini berisi cerita lengkap kisah pernikahan pasangan yang hendak bercerai, dari awal pernikahan hingga penyebab perselisihan sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai, kronologis permaslahan dibuat dengan sebenar-benarnya dan detail.


Hal Ini bertujuan agar memudahkan penggugat dalam menyusun surat gugatan nanti. Usahakan membuat alur cerita yang runtut dan jelas, sehingga hakim juga dapat dengan mudah mengerti alasan-alasan Anda menggugat cerai.


3. Membuat surat gugatan cerai.


Pada umumnya terdapat 3 point penting dalam surat gugatan cerai, yaitu status untuk bercerai, hak pemeliharaan anak, dan hak mendapatkan harta gono-gini.


Sebagai contoh, surat gugatan cerai biasanya berisi:


-. Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) Terdiri atas nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur dan tempat tinggal. Identitas para pihak juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan, dan status kewarganegaraan. Hal ini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989.


-. Posita (dasar atau alasan gugat) Atau istilah hukumnya adalah Fundamentum Petendi, berisi keterangan berupa kronologis sejak mulai perkawinan Anda dengan suami, peristiwa hukum yang ada (misal, lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara pasangan yang mendorong terjadinya perceraian. Alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). Contoh posita misalnya: Bahwa pada tanggal … telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di…. Bahwa dari perkawinan itu telah lahir … orang anak, yang bernama …, lahir di…., pada tanggal …. Bahwa selama perkawinan antara tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, dan terjadi pada tanggal…. Bahwa… dst. Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian.


-. Petitum (tuntutan hukum) Yaitu tuntutan yang diminta oleh istri sebagai Penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Bentuk tuntutan itu misalnya: Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sah putus karena perceraian. Menyatakan pihak Penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak nafkah dari tergugat sejak tanggal… sebesar Rp… per bulan sampai Penggugat menikah lagi. Mewajibkan pihak Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak (jika anak belum dewasa) terhitung sejak… sebesar Rp… per bulan sampai anak dewasa. Menyatakan bahwa harta berupa… yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak Penggugat. Setelah gugatan cerai selesai dibuat, fotokopi berkas tersebut sebanyak lima buah. Jadi total Anda mempunyai enam buah berkas gugatan cerai yang nantinya diperlukan saat mendaftar gugatan cerai. Keenam berkas tersebut akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengadilan nanti. Satu berkas akan dikirim oleh pengadilan kepada si suami (Tergugat), tiga berkas untuk para hakim, satu berkas untuk panitera pengadilan (pegawai yang bertugas mencatat jalannya sidang), dan satu berkas yang tersisa menjadi pegangan milik Anda.


4. Mempersiapkan biaya pendaftaran gugatan.


Siapkan biaya pendaftaran gugatan perkara sekitar Rp 500 ribu – Rp 700 ribu. Biaya pendaftaran ini berbeda di setiap pengadilan, namun umumnya berkisar di angka itu.


5. Mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan yang berwenang.


Biasanya pendaftaran gugatan dilakukan di ruang administrasi oleh pegawai pengadilan yang bertugas untuk menerima gugatan. Petugas akan memberikan cap atau pengesahan kepada keenam berkas yang diserahkan. Dengan begitu, surat gugatan Anda sudah sah didaftarkan.


6. Mempersiapkan saksi-saksi.


Setelah berkas gugatan resmi didaftarkan, pengadilan akan mengirimkan surat gugatan cerai bersama surat panggilan untuk menghadiri sidang pertama kepada pihak suami. Jadwal sidang pertama biasanya jatuh pada dua sampai empat minggu setelah tanggal pendaftaran gugatan cerai.


A. PERSYARATAN UMUM*


*A. Syarat Umum*:


1. Fotokopi Buku Nikah ditempel materai senilai Rp.6000,- dan di cap pos (minta di kantor pos). Buku nikah Aseli pada saat pendaftaran di bawa; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendaftar ditempel materai senilai Rp.6000,- dan di cap pos; 
  3. Menyerahkan surat gugatan cerai sebanyak 7           rangkap
4. Surat Keterangan dari Kelurahan; 
  5. Membayar biaya panjar perkara;

*B. Syarat Khusus*:


1. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma) 
2. Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
3. Duplikat Akta Nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA). 
4. Foto copy akta kelahiran anak dibubuhi materi Rp.6000,- dan di cap pos, jika disertai gugatan hak asuh anak; 
5. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, maka bisa menggunakan advokat (berbayar tentunya) atau surat kuasa insidentil. Apa itu surat kuasa

*B. BIAYA*


Biaya persidangan atau yang dikenal dengan Biaya Panjar Perkara adalah biaya yang dititipkan kepada Pengadilan untuk kepentingan proses persidangan seperti pendaftaran, pemanggilan para pihak dan semua bentuk biaya terkait dengan proses persidangan. Karena sifatnya hanya titipan, maka jika lebih bisa diambil kembali dan jika kurang harus menambah panjar. Biaya proses persidangan berbeda-beda tergantung dari domisili tempat tinggal para pihak dan jalannya persidangan.


Namun, pada umumnya rincian pengeluaran untuk biaya perkara adalah:


1. Pendaftaran: Rp.30.000,- 
2. Biaya Proses (ATK) : Rp.50.000,- 
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,- 
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- 
5. Biaya Pemanggilan sidang para pihak:

Tergantung radius tempat tinggal para pihak dari Pengadilan yang memproses perkara (dapat dilihat di papan radius di Pengadilan) dan jumlah panggilan sidang, Jadi jika Anda pernah mendengar bahwa biaya mengurus perceraian di Pengadilan mahal, itu bisa jadi karena ada yang menggunakan jasa Pengacara, atau ada oknum yang meminta di luar dari ketentuan hukum yang berlaku.


*C. TATA CARA DAN PROSES PERSIDANGAN*.


a). Pendafaran:


1. Pendaftar membawa berkas persyaratan ke meja pendaftaran Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isteri (bukan tempat menikah). Jika tempat tinggal (domisili) dan alamat KTP berbeda, maka ajukan di tempat domisili; 
2. Pendaftar membayar biaya panjar perkara di bank yang ditunjuk atau bekerja sama dengan Pengadilan; 
3. Membawa bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran dari Bank ke pengadilan dan menyerahkan kepada kasir; 4. Pendaftar memperoleh 1 eksemplar surat gugatan yang telah diberi nomor register perkara dan tanggal pendaftaran.

b). Persidangan:


1. Persidangan Pertama, Jika kedua belah pihak hadir, maka diadakan mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir; 
2. Setelah mediasi (jika kedua belah pihak hadir), persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat; 
3. Jawaban dari pihak Tergugat atas surat gugatan Penggugat (lisan/tertulis); 
4. Replik, yaitu Jawaban dari pihak Penggugat atas Jawaban Tergugat (menjawab poin 3); 
5. Duplik, yaitu Jawaban dari pihak Tergugat atas jawaban Penggugat (menjawab poin 4); 
6. Pembuktian. Jika Tergugat tidak pernah hadir, maka poin 2-5 tidak dilaksanakan dan langsung pada tahap pembuktian dari pihak Penggugat; 
7. Kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan para pihak sebagai bentuk sikap terhadap kasusnya; 8. Pembacaan Putusan.

c). Pembuatan Akta Cerai.


1. Setelah diberikan putusan yang menyatakan bahwa perkawinan telah putus, maka jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan, amar putusan akan dikirimkan kepada Tergugat. 2. Terhitung setelah 14 hari dari Tergugat menerima amar putusan tersebut tidak ada verzet atau banding, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) 3. Jika putusan sudah BHT, maka Akta Cerai dapat diambil. 4. Khusus jika yang mengajukan pihak suami, setelah putusan BHT kedua belah pihak akan dipanggil ulang untuk melaksanakan ikrar talak. Jika sudah ikrar maka hari itu juga dapat dibuatkan akta cerai.


Sumber : bloggues.om

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




 
Copyright © 2013. Borbor News.
  • Redaksi: Bor2News