Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com

13 Oktober 2017

PERJAKBI dan DPMPTSP Jalin Sinergi Bentuk Regulasi untuk Virtual Office



Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (PERJAKBI) mengadakan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk membuat regulasi mengenai pengelolaan virtual office atau jasa kantor bersama di Jakarta.

Sekretaris Jendral PERJAKBI, M. Hadi Nainggolan menjelaskan, virtual office dapat menjadi solusi pemerintah dalam mendongkrak industri startup dan UKM.
“Kami melakukan kesepakatan kerjasama dengan DPMPTSP untuk membuat regulasi yang mengatur keberadaan virtual office sebagai solusi bagi startup dan UKM merintis bisnis. Kita ingin perkembangan bisnis dalam negeri diiringi dengan perkembangan hukum yang baik untuk mendapatkan kepastian hukum antar sesama pihak,” ujar Hadi di kantor DPMPTSP, Jakarta.

Selain itu, seiring dengan perkembangan market virtual office yang mulai menjamur di Ibu Kota, Hadi menyatakan “payung hukum” dibutuhkan demi menjamin kemanan dalam berbisnis serta mencegah terjadi tindak penipuan yang dilakukan oleh oknum- oknum tidak bertanggunjawab.
“Ya, tentunya perkembangan virtual offive ini harus disertai dengan perkembangan hukum yang baik guna mendapatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, atau bagi klien.  Sehingga, tidak ada celah bagi oknum- oknum tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan jasa vortual office,” terang pengusaha muda ini.

Hadir dalam kesempatan yang sama Ketua Harian PERJAKBI, Anthony Leong mengatakan, ketiadaan regulasi yang mengatur perizinan virtual office menyebabkan munculnya virtual office yang tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya.
“Kami sepakat bahwa harus ada regulasi yang jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Perda dan Pergub. Karena selain sebagai payung hukum bagi pengusaha, ini juga berkaitan dengan pemasukan pajak daerah kedepannya,” tutur Anthony.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Djunaedi mengaku menyambut baik usulan ini dan akan mengadakan audensi lebih lanjut guna membahas regulasi virtual office.

“Saya menyambut baik usulan ini. Karena kita melihat kedepannya tren penggunaan virtual office ini akan terus berkembang dan dimanfaatkan oleh startup maupun investor asing. Regulasi yang kita buat bertujuan untuk mengatur para penyedia jasa virtual office agar patuh dan taat mengurus perizinan, sehingga tidak ada penyalahgunaan jenis usaha," pungkas Edy.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: M. Hadi Nainggolan / Redaksi




 
Copyright © 2013. Borbor News.
  • Redaksi: Bor2News