http://go.oclaserver.com/afu.php?id=1316778 Perwira Polisi Ini Kena OTT Memeras 7 Kepala Desa - Borbor News Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Anda menemukan atau mengalami "PUNGUTAN LIAR" Segera Laporkan melalui: www.saberpungli.id www.lapor.go.id Atau menghubungi: Telepon Hotline 193 SMS 1193
BORBOR: Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Perwira Polisi Ini Kena OTT Memeras 7 Kepala Desa





BANDAR LAMPUNG - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polres Tanggamus melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Sarinongko, Pringsewu, Kamis (22/6) siang.
Dari OTT tersebut, petugas menangkap oknum perwira Polda Lampung berinisial AS berpangkat Inspektur Satu.
OTT yang melibatkan oknum polisi ini merupakan yang kedua dalam pekan ini. Sebelumnya, empat oknum anggota Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Lampung diduga memeras sejumlah warga di wilayah Pringsewu dan Tanggamus.
Operasi tangkap tangan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Sulistyaningsih.
"Ya benar ada OTT terhadap oknum perwira di Pringsewu," ujar dia saat dihubungi Tribun Lampung, Kamis malam.
Namun Sulis belum mau memberikan keterangan lebih lanjut dengan alasan masih proses pemeriksaan. "Yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan di Propam. Tunggu saja seperti apa hasilnya," jelas dia.
loading...

Sementara itu Kasatreskrim Polres Tanggamus Ajun Komisaris Hendra Saputra mewakili Kapolres Ajun Komisaris Besar Alfis Suhaili mengatakan tidak berwenang berkomentar karena kasus ini ditangani dan diproses di Polda Lampung.
"Kami no comment, ini wewenang Polda Lampung sebab sudah menyangkut antar institusi dan itu yang berhak polda," ujarnya.
Dari OTT tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 10 juta dan surat panggilan palsu terhadap tujuh kepala pekon (desa).
Informasi yang diterima Tribun Lampung, AS ditangkap karena diduga memeras para kepala pekon di daerah Tanggamus.
Sudah Bergabung di Grup Borbor News ?
  Loker Borbor News       Info Berita Online

Baca Kumpulan Loker Terbaru bulan ini:

  Loker Swasta/BUMN      Loker SMA/SMK
  Loker D1-D3                     Loker S1-S2

AS mengirimkan surat panggilan sebagai saksi terhadap tujuh kepala pekon di Kecamatan Limau, terkait perkara dugaan penggelapan alokasi dana desa (ADD). Surat panggilan yang dikirimkan ke tujuh kepala pekon itu palsu.
Para kepala pekon ini merasa ketakutan mendapat surat panggilan dari kepolisian. AS meminta sejumlah uang kepada para kepala pekon tersebut. Besarannya yaitu Rp 100 juta per orang. Para kepala pekon ini meminta bertemu dengan AS.
Bertemulah mereka di Hotel Sarinongko. Di hotel tersebut terjadi negosiasi harga. AS meminta para kepala pekon menyerahkan uang Rp 25 juta per orang. Belum memiliki uang sebanyak itu, para kepala pekon baru bisa membayar Rp 10 juta.
Sisanya baru dilunasi pada Juli mendatang. Pada saat para kepala pekon ini menyerahkan uang Rp 10 juta, Tim Saber Pungli datang menggerebek. AS tidak bisa mengelak karena didapati bukti uang dan surat panggilan kepolisian palsu.
Camat Tunggu Informasi Resmi
CAMAT Limau Mahfud mengakui ada beberapa kepala pekon di kecamatannya diperiksa terkait OTT oleh oknum anggota Polda Lampung. Namun dirinya belum mendapat informasi pasti maka belum bisa membenarkan atau membantah.
"Saya juga dengar informasi itu, katanya mereka sempat diamankan di Polsek Pringsewu terus dibawa ke Polda Lampung. Tapi kalau kepastiannya siapa saja, saya belum tahu sebab mereka tidak menghubungi saya, dan saya hubungi juga tidak ada jawaban," ujar Mahfud, Kamis malam.
Mahfud mengaku, segala hal terkait kasus ini tidak diketahui, para kepala pekon bertindak sendiri-sendiri. Sebab kasus ini diawali dari adanya surat panggilan saksi kepada para kepala pekon tentang adanya penyelewengan dana desa. Apabila itu surat resmi maka ada tembusan ke camat, dan para kakon terpanggil saksi berkoordinasi dengan camat tentang adanya panggilan.
"Itu yang membuat saya gusar, mereka ada sesuatu kok tidak memberitahu, tahu-tahunya sudah ada masalah di Pringsewu, maka saya juga tidak jelas masalahnya," ujar Mahfud.(tri)



Masukan Email anda dibawah kotak ini, lalu tekan "Subscribe" Setelah itu buka kotak Email anda untuk konfirmasi berlangganan, jika ingin berlangganan INFO LOKER gratis dari www.borbornews.com


Delivered by BorborNews
Sumber: lampungtribunnews / Redaksi







loading...
 
Copyright © 2013-2017. Borbor News
  • Email redaksi: redborbornews@gmail.com