loading...
-> Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi di Komisi Pemilihaan Umum Provinsi Jawa Timur - Borbor News Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) | Anda dapat berkontribusi di media online Borbor News untuk memberikan Opini, Artikel, Karya Tulis, Kegiatan Sosial dan Hal-hal yang menjadi konsumsi publik. Semua kiriman diwajibkan tidak melanggar Hukum dan berbau SARA. Identitas pengirim/Narasumber harus jelas dan dapat di rahasiakan Redaksi, bila di minta. Sampaikan Aspirasi/Suara anda melalui email Redaksi: redborbornews@gmail.com Semua kiriman yang masuk menjadi tanggung jawab si pengirim dan Redaksi berhak mengedit serta menolak kiriman. Terimakasih.
BORBOR: Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
loading...

15 Maret 2017

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi di Komisi Pemilihaan Umum Provinsi Jawa Timur





altKejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), tengah menyidik kasus dugaan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jatim. Kasus baru itu, hasil pengembangan dari perkara sebelumnya di institusi yang sama.

Informasi diperoleh menyebutkan, kasus yang baru disidik itu berkaitan dengan anggaran negara tahun 2009 dan 2013, yang dikelola KPU Jatim. 

Kejaksaan sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus KPU Jatim itu pada 17 November 2016. "Benar (informasi itu), tetapi baru sprindik umum. Belum ada tersangkanya," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Richard Marpaung.
loading...

Infonya penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2009, ini berdasarkan temuan LHP BPK RI (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) tahun 2010, dimana terjadi penggelembungan dan mark up harga serta kelebihan pembayaran pada pengadaan logistik di KPU Jatim bernilai puluhan milyar rupiah.

Sedangkan penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2013, merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2014, dimana terindikasi terjadi pengadaan dan pembiayaan kegiatan fiktif

Waktu itu, Kejaksaan mengusut dugaan korupsi pada penggunaan anggaran pengadaan logistik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. Total sepuluh orang jadi pesakitan dalam perkara itu dan kini sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya.

Sudah Bergabung di Grup Borbor News ?
  Loker Borbor News       Info Berita Online

Baca Kumpulan Loker Terbaru bulan ini:

  Loker Swasta/BUMN      Loker SMA/SMK
  Loker D1-D3                     Loker S1-S2


Mereka yang diadili ialah mantan Bendahara KPU Jatim Anton Yuliono, Achmad Suhari, Fahrudi (keduanya perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), Nanang Subandi (rekanan), Baskoro, Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi, dan Kahar Reffy. Negara merugi sekira Rp12 miliar dalam kasus itu. 


Forki - Forum Anti Korupsi berharap kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini, sehingga ditemukan siapa otak dan aktor intelektualnya. Karena dugaan korupsi di KPU Jatim terindikasi berlangsung secara sistematis, terstruktur & terorganisir.

"Bisa dilihat bahwa baik kasus yang tengah diusut maupun kasus yang sedang diadili di pengadilan tipikor serta kasus yang sudah divonis oleh hakim pengadilan tipikor , dugaan korupsi ataupun pendanaan kegiatan fiktif di KPU Jatim bisa terjadi secara rapi, dan berlangsung terus menerus setiap tahun", ujar Eko Sasmito koordinator Forki.
loading...

"Kenapa yang diusut hanya para pegawai KPU Jatim? padahal jika terjadi penggelembungan harga, kelebihan pembayaran serta pelaksanaan kegiatan fiktif, semuanya bisa terjadi dan dilakukan pembayaran apakah itu tidak melibatkan komisioner KPU?, katanya.

"Apalagi jumlahnya sampai puluhan milyar rupiah. Tentunya kejaksaan perlu menyelidiki dugaan keterlibatan komisioner KPU jatim serta aliran dana yang diduga dikorupsi dengan modus penggelembungan harga, kelebihan pembayaran dan pembiayaan kegiatan fiktif itu", tutur Eko 


"Ada atau tidak aliran dana yang diduga dikorupsi itu pada komisioner KPU Jatim. Karena semua pembayaran tentunya harus sepertujuan komisioner KPU sebagai Pengguna Anggaran (PA). Kenapa bisa dilakukan pembayaran sampai puluhan milyar rupiah,  jika itu ternyata ada dugaan penggelembungan harga, kelebihan pembayaran dan pembiayaan kegiatan fiktif", pungkasnya.

Untuk tahun anggaran 2009,  komisioner KPU Jatim Arief Budiman, yang sekarang menjadi komisioner KPU RI ketika dihubungi ponselnya belum meberikan tanggapan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013, komisioner KPU Jatim saat itu Andre Dewanto ketika dihubungi ponselnya 081555646240  dan 081805090111 juga belum memberikan tanggapan.

Masukan Email anda dibawah kotak ini, lalu tekan "Subscribe" Setelah itu buka kotak Email anda untuk konfirmasi berlangganan, jika ingin berlangganan INFO LOKER gratis dari www.borbornews.com

Delivered by BorborNews
Sumber: Jarak/Redaksi




 
Copyright © 2013-2017. Borbor News
  • Email redaksi: redborbornews@gmail.com