http://go.oclaserver.com/afu.php?id=1316778 Sanksi untuk Perusahaan yang Tak Daftarkan Karyawannya ke BPJS - Borbor News Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)

Pengikut

Anda menemukan atau mengalami "PUNGUTAN LIAR" Segera Laporkan melalui: www.saberpungli.id www.lapor.go.id Atau menghubungi: Telepon Hotline 193 SMS 1193
Ingin pasang iklan di http://www.borbornews.com Pembaca setiap hari 10.000 Minat hubungi kami via email: iklanbn@gmail.com
BORBOR: Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Sanksi untuk Perusahaan yang Tak Daftarkan Karyawannya ke BPJS


Dapatkan Penghasilan Tambahan
Ayo Dapatkan Uang Tambahan Bergabung Menjadi Supplier sekarang (KLIK DISINI)
Jakarta, BorborNews - Masih banyak para pekerja formal ataupun informal yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (dulu Jamsostek). Di DKI Jakarta saja ada 30% dari 5,2 juta tenaga kerja yang belum terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan.
xiaomi
Klik Disini--> Harga Spesial untuk hari ini (Atau Gambar diatas)
Kepala Kantor Wilayah BPJS DKI Jakarta Hardi Yuliwan mengatakan, untuk sektor formal, sanksi yang dikenakan yaitu kepada perusahaan di mana pekerja itu bekerja. Sanksinya berupa administratif hingga kurungan penjara.

"Kalau dia perusahaan, sanksinya ke pengusahanya. Ada administratif itu ada teguran tertulis, berikutnya ada denda, dan pidana," kata Hardi kepada detikFinance ditemui di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jalam Gatot Subroto, Jakarta, Rabu.
baju wanita

    Ia mengatakan, pertama perusahaan akan diberikan sanksi administratif berupa teguran sebanyak dua kali selama satu bulan. Jika sanksi tersebut tak direspons, maka perusahaan bersangkutan akan didenda sebesar 0,1%/hari dari kewajiban yang harus mereka bayarkan.

    "Kalau 30 hari tak dilakukan juga, kita akan hentikan layanan publik. Kita minta ke PDAM, ke PLN untuk menghentikan layanan publiknya," lanjut Hardi.

    "Kalau mereka nggak ikut. Kita juga bisa melakukan somasi ke disnaker maupun kejaksaan," imbuhnya.
    Instal aplikasinya di HP Android, Dapatkan Discont 70% (KLIK GAMBAR)
    Jika semua sanksi administratif sudah dilakukan tapi perusahaan tak juga mengikutsertakan para pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, maka bakal kena sanksi pidana yaitu 8 tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp 1 miliar.

    "Siapa yang mau 8 tahun. 2 hari saja orang nggak mau," katanya.

    Menurutnya, beberapa perusahaan sudah diberikan sanksi, bahkan ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ada yang tak mengikutsertakan pekerjanya di BPJS. Sayang, Hardi tak mau menyebutkan nama BUMN-nya.
    tas kamera
    Klik Gambar untuk melihat ModeL TAS Lainnya
    "BUMN sedang proses somasi. Dia tidak mengikutsertakan sebagian pekerjanya," katanya. (Detik.com | Zulfi Suhendra )


    Diberitahukan kepada khayal umum, Termasuk Pejabat Publik, TNI/POLRI dan Pembaca Setia Borbor News.

    Bahwa salah satu mantan anggota kami, dibawah ini:

    Nama: Masron Manik
    No KTA: 002/Red/borbornews/I/2014
    Wilayah: Jabodetabek

    *DINYATAKAN BUKAN WARTAWAN BORBOR NEWS*

    Segala tindak tanduknya serta apapun yang dilakukan bukan atas nama Media Online kami. Jika ada diantara pembaca yang merasa dirugikan, Segera lapor pihak berwajib. Demikianlah informasi resmi dari Redaksi untuk digunakan sebagaimana mestinya.
    Jakarta 1 Agustus 2014 Pimpinan Redaksi.
     
    Copyright © 2013-2017. Borbor News
  1. Email redaksi: redborbornews@gmail.com