http://go.oclaserver.com/afu.php?id=1316778 Syarat Syarat Perizinan Undang Undang Gangguan Di Wilayah DKI Jakarta - Borbor News Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Anda menemukan atau mengalami "PUNGUTAN LIAR" Segera Laporkan melalui: www.saberpungli.id www.lapor.go.id Atau menghubungi: Telepon Hotline 193 SMS 1193
BORBOR: Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Syarat Syarat Perizinan Undang Undang Gangguan Di Wilayah DKI Jakarta

Surat Izin Tempat Usaha (IZIN BARU)
Dasar Hukum:
a. Undang – Undang Gangguan atau Hinder Ordonantie ( HO. Stbld.1926 No. 226 )
b. PERDA NO 3/2012 (tentang Retribusi Daerah)
c. KEPGUB NO 1161/2002 (tentang Pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Tramtib dan Linmas Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kep. Seribu untuk melaksanakan pemberian izin usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan)
d. KEPGUB KDKI Jakarta NO 689/1994 (tentang pemberian izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
Persyaratan:
a. Mengisi dan menandatangani isian formulir;
b. Fotocopy KTP pemohon;
c. Fotocopy NPWP perusahaan;
d. Fotocopy PBB tahun terakhir;
e. Fotocopy izin domisili perusahaan;
f. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang berstatus badan hukum;
g. Fotocopy IMB / IPB / KRK;
h. Fotocopy Sertifikat tanah / bukti perolehan tanah;
i. Surat Persetujuan Tetangga yang diketahui RT/RW setempat.
Waktu:
Selambat-lambatnya 32 hari kerja

Biaya:
A. Tarif Kelompok usaha/Perusahaan Industri:
BESAR SEDANG KECIL
(Rp) (Rp) (Rp)
a) 0 - 50 m-2 150.000 100.000 50.000
b) 51 - 100 m-2 200.000 200.000 100.000
c) 101 - 200 m-2 450.000 300.000 150.000
d) 201 - 300 m-2 650.000 400.000 200.000
e) 301 - 400 m-2 750.000 500.000 250.000
f) 401 - 500 m-2 900.000 600.000 300.000
g) 501 - 1.000 m-2 1.900.000 1.350.000 800.000
h) 1.001 - 2.000 m-2 2.900.000 2.100.000 1.300.000
i) 2.001 - 3.000 m-2 3.900.000 2.850.000 1.800.000
j) 3.001 - 4.000 m-2 4.900.000 3.600.000 2.300.000
k) 4.001 - 5.000 m-2 5.900.000 4.350.000 3.800.000
l) 5.001 - 7.000 m-2 8.400.000 6.850.000 6.300.000
m) 7.001 - 9.000 m-2 10.900.000 9.350.000 8.800.000
n) 9.001 - 11.000 m-2 13.400.000 11.850.000 11.300.000
o) 11.001 - 13.000 m-2 15.900.000 14.350.000 13.800.000
p) 13.001 - 15.000 m-2 18.400.000 16.850.000 16.300.000
q) 15.001 - 17.000 m-2 33.400.000 26.650.000 26.300.000
r) 17.001 - 19.000 m-2 43.400.000 36.650.000 36.300.000
s) 19.001 - 21.000 m-2 53.400.000 46.650.000 46.300.000
t) 21.001 - 23.000 m-2 63.400.000 56.650.000 56.300.000
u) 23.001 - 25.000 m-2 73.400.000 66.650.000 66.300.000
v) 25.001 - 30.000 m-2 88.400.000 81.850.000 81.300.000
w) 30.001 - 35.000 m-2 103.400.000 96.650.000 96.300.000
x) 35.001 - 40.000 m-2 118.400.000 111.850.000 111.300.000
y) 40.001 - 45.000 m-2 133.400.000 126.850.000 126.300.000
z) Lebih dari 45.001 m-2 148.400.000 141.850.000 141.300.000

B. Tarif Kelompok usaha/Perusahaan Non Industri:
BESAR SEDANG KECIL
(Rp) (Rp) (Rp)
a) 0 - 50 m-2 100.000 75.000 35.000
b) 51 - 100 m-2 250.000 175.000 85.000
c) 101 - 200 m-2 400.000 275.000 135.000
d) 201 - 300 m-2 550.000 375.000 185.000
e) 301 - 400 m-2 700.000 475.000 235.000
f) 401 - 500 m-2 850.000 575.000 285.000
g) 501 - 1.000 m-2 1.600.000 1.075.000 535.000
h) 1.001 - 2.000 m-2 2.600.000 1.825.000 1.035.000
i) 2.001 - 3.000 m-2 3.600.000 2.575.000 1.535.000
j) 3.001 - 4.000 m-2 4.600.000 3.325.000 2.035.000
k) 4.001 - 5.000 m-2 5.600.000 4.075.000 3.535.000
l) 5.001 - 7.000 m-2 7.600.000 5.575.000 4.535.000
m) 7.001 - 9.000 m-2 10.100.000 8.075.000 7.035.000
n) 9.001 - 11.000 m-2 12.600.000 10.575.000 9.535.000
o) 11.001 - 13.000 m-2 15.100.000 13.075.000 12.035.000
p) 13.001 - 15.000 m-2 17.600.000 15.575.000 14.535.000
q) 15.001 - 17.000 m-2 32.600.000 25.575.000 15.035.000
r) 17.001 - 19.000 m-2 42.600.000 35.575.000 25.035.000
s) 19.001 - 21.000 m-2 52.600.000 45.575.000 35.035.000
t) 21.001 - 23.000 m-2 62.400.000 55.575.000 45.035.000
u) 23.001 - 25.000 m-2 72.600.000 65.575.000 55.035.000
v) 25.001 - 30.000 m-2 87.600.000 75.575.000 62.635.000
w) 30.001 - 35.000 m-2 102.600.000 90.575.000 77.535.000
x) 35.001 - 40.000 m-2 117.600.000 105.575.000 92.535.000
y) 40.001 - 45.000 m-2 132.600.000 120.575.000 107.535.000
z) Lebih dari 45.001 m-2 147.600.000 135.575.000 122.535.000

2. Surat Izin Tempat Usaha (DAFTAR ULANG)
Dasar Hukum:
a. Undang – Undang Gangguan atau Hinder Ordonantie ( HO. Stbld.1926 No. 226 )
b. PERDA NO 3/2012 (tentang Retribusi Daerah)
c. KEPGUB NO 1161/2002 (tentang Pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Tramtib dan Linmas Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kep. Seribu untuk melaksanakan emberian izin usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan)
d. KEPGUB KDKI Jakarta NO 689/1994 (tentang pemberian izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
Persyaratan:
a. Mengisi dan menandatangani isian formulir;
b. Fotocopy Izin Undang – Undang Gangguan;
c. Fotocopy SIUP( usaha Perdagangan)
d. Fotocopy Surat Izin Pariwisata ( usaha pariwisata);
e. Fotocopy Surat Izin Industri (usaha industri);
f. Fotocopy KTP;
g. Fotocopy NPWP;
h. Fotocopy PBB terakhir;
i. Fotocopy Daftar Ulang Izin Undang – Undang Gangguan.
Waktu:
10 hari kerja

Biaya :
A. Kelompok Industri
Daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan untuk 5 (lima) tahun :
a) Perusahaan Kecil Rp. 500.000,00
b) Perusahaan Menengah Rp. 750.000,00
c) Perusahaan Besar Rp. 1.000.000,00
B. Kelompok Non Industri
a) Perusahaan Kecil Rp. 250.000,00
b) Perusahaan Menengah Rp. 500.000,00
c) Perusahaan Besar Rp. 250.000,00

Catatan :
Keterlambatan mendaftar ulang izin Undang-undang Gangguan dan dimungkinkan untuk perpanjangan izin dikenakan retribusi dan sanksi administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan keterlambatan dari jumlah retribusi yang terutang.

3. Surat Izin Tempat Usaha (BALIK NAMA/ GANTI NAMA/ RUSAK/HILANG)
Dasar Hukum:
a. Undang – Undang Gangguan atau Hinder Ordonantie ( HO. Stbld.1926 No. 226 )
b. PERDA NO 3/2012 (tentang Retribusi Daerah)
c. KEPGUB NO 1161/2002 (tentang Pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Tramtib dan Linmas Kotamadya/Kabupaten Administrasi Kep. Seribu untuk melaksanakan pemberian izin usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan)
d. KEPGUB KDKI Jakarta NO 689/1994 (tentang pemberian izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
Persyaratan:
a. Mengisi dan menandatangani isian formulir;
b. Menyerahkan izin asli dengan fotocopy rangkap 3 (tiga);
c. Fotocopy Akte Perikatan yang dibuat dihadapaan Notaris;
d. Surat Perikatan yang dibuat diatas materai dengan Saksi – saksi bagi perusahaan perorangan;
e. Fotocopy pembubaran perusahaan;
f. Fotocopy akte kematian dan kartu keluarga (jika meninggal dunia);
g. Fotocopy NPWP;
h. Surat pernyataan ganti merek diatas meterai;
i. Surat keterangan dari Kepolisian bagi izin yang hilang serta menyertakan fotocopy izin untuk dibuatkan salinan izin undang – undang gangguan;
j. Apabila fotocopy izin tidak ada diupayakan salinan pada Dinas Arsip untuk dilegalisir jika tidak ada dibuatkan izin baru.
Waktu:
10 hari kerja
Biaya:
a). Perusahaan Kecil Rp. 250.000,00
b). Perusahaan Menengah Rp. 350.000,00
c). Perusahaan Besar Rp. 500.000,00 
Sumber:  http://timur.jakarta.go.id


 
Copyright © 2013-2017. Borbor News
  • Email redaksi: redborbornews@gmail.com