Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
1 2 3 4 5 6

12 Juni 2018

Terkait Korupsi di Unesa, Kesatuan Aksi Mahasiswa Minta Kejati Jatim Profesional


Sehubungan dengan tindakan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), terkait pengusutan dugaan korupsi ratusan milyar di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang dilakukan oleh jaringan koruptor Uninteruptable Power Supply (UPS)  DKI Jakarta,  KAMUS - Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya menyampaikan pernyataan sikap yang intinya sebagai berikut:
BorborNews -
1.    Jika memang ada korupsi di kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hendaknya diusut secara professional.

2.    Kalau pengusutan memang infonya sudah diselesaikan secara kekeluargaan janganlah terus menerus memanggil pimpinan kampus untuk diperiksa di kantor kejaksaan. Dan oknum kejaksaan yang datang ke kampus atau memanggil pimpinan kampus ke kantor kejaksaan selalu bergantian. Ini bisa menimbulkan perasaan seperti diteror 

3.    Apalagi infonya untuk penyelesaian secara kekeluargaan itu pimpinan kampus telah mengeluarkan pengorbanan waktu, tenaga dll.

4.    Karena pengorbanan yang banyak untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan tersebut, mahasiwa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) khawatir proses belajar mengajar tidak bisa berjalan secara maksimal

5.    Sebaiknya yang dipanggil kejaksaan dan diperiksa itu adalah para pengusaha yang melaksanakan pekerjaan yang infonya adalah perusahan2 yang mengerjakan proyek UPS di DKI Jakarta. Karena merekalah yang untung besar dari pekerjaan dengan indikasi mengirim barang2 yang kualitasnya jelek tapi dihargai mahal. Jika pun ada oknum pimpinan kampus yang dituduh mendapat fee, tentulah itu cuma sedikit. Dan pimpinan kampus tidak tahu kalau ditipu oleh para pengusaha tersebut, yang ternyata kemudian terbongkar bahwa mereka adalah merupakan suatu komplotan.

6.    Oleh karenanya lebih tepat jika yang diusut dengan tuduhan korupsi adalah komplotan para pengusaha tersebut, sedangkan pimpinan kampus hanya jadi korban penipuan dari komplotan tersebut
Demikian isi surat dan pernyataan sikap dari KAMUS - Kesatuan Aksi Mahasiswa Universita Negeri Surabaya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang ditembuskan kepada Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan dan beberapa Lembaga Tinggi Negara, yang juga disebarkan pada media.

Pernyataan yang ditandatangani oleh Achmad Baidowi dan M. Gufron, ketua umum dan sekretaris KAMUS yang dibagikan melalui WA 0813356158xx ini, sudah disesuaikan oleh tim editor, demi kepantasan bahasa agar tidak terlalu vulgar, dengan tanpa mengurangi makna dari pernyataan tersebut. (Jarak/bambang)
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




11 Juni 2018

Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibeli & Dibagikan ke Sekolah-sekolah di Jombang


JCW - Jombang Corruption Watch menyoroti pembelian buku perpustakaan oleh dinas pendidikan kabupaten Jombang, Jawa Timur yang bernilai milyaran rupiah, karena dibeli dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau di black-list.
BorborNews -

Pembelian buku yang dilaksanakan pada tahun 2017 itu adalah:
1. Pengadaan buku koleksi perpustakaan dengan kode lelang 1698116 senilai Rp. 2,9 milyar
2. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD dengan kode lelang  1901116 senilai Rp. 4,1 milyar

"Dengan adanya dugaan kesengajaan membeli buku dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan sebagai daftar hitam, tampak adanya indikasi kolusi & korupsi", kata Bagus Wibisono ketua JCW.

Wibisono menjelaskan bahwa sangat aneh jika dalam proses pengadaannya itu dinas pendidikan Jombang terkesan membiarkan atau mengabaikan adanya dukungan dan jaminan ketersediaan barang dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan peserta/penyedia dalam proses pengadaan atau pembelian buku-buku tersebut.

Bahkan tampak indikasi bahwa buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam itu malah menjadi keharusan sebagai buku yang harus ditawarkan oleh perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan. Jika tidak menawarkan buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam malah dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak boleh mengikuti proses pengadaan tersebut.

"Bagaimana hal ini akan tidak menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa dinas pendidikan Jombang terindikasi sengaja membeli buku-buku dari penerbit-penerbit yang diblack-list oleh pemerintah"? cetus Wibisono.

"Apalagi selain proses pengadaannya sudah begitu, juga saat buku-buku dari para penerbit yang diblack-list oleh pemerintah itu dikirim & dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang, dinas pendidikan terkesan malah membantu", katanya. 

"Jika tidak ada keluhan dari sekolah-sekolah, bisa jadi beredarnya buku-buku dari para penerbit yang diblacklist pemerintah itu tidak terdeteksi", tambahnya.

Lebih lanjut Wibisono menguraikan bahwa dari proses yang demikian, terindikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta dan atau penyedia dalam pross pembelian ini hanya dipinjam saja, dibalik itu diduga ada pihak tertentu yang merupakan aktor utamanya.

"Entah apakah merasa bisa mengelabui aparat hukum atau merasa punya beking, proses pembelian buku untuk dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang itu akan dilakukan lagi dengan pola yang sama. Kita tunggu saja, apakah aparat hukum akan bertindak tegas atau akan bisa dikelabui lagi" kata Wibisono.

Sebagaimana diketahui dan diumumkan melalui berbagai media massa pada awal tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memasukkan group penerbit Tiga Serangkai dalam daftar hitam sebagai sanksi atas beredarnya buku-buku yang dianggap memuat konten pornografi & tidak ramah anak.

Meski pihak Tiga Serangkai Group sudah menyampaikan permintaan maaf, Muhadjir menyebut bahwa group penerbit dalam hal itu sudah melanggar aturan.

"Ya jelas kita blacklist, dia sudah minta maaf tapi tidak cukuplah itu, kata Muhadjir kala itu seusai menghadiri wisuda periode I 2017 Universitas Muhammadiyah Malang 

Sementara itu pejabat dinas pendidikan Jombang yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam pengadaan atau pembelian buku itu, yakni bapak Agus ketika dihubungi ponselnya 082131044448 belum memberi tanggapan.

Demikian juga salah satu pimpinan group Tiga Serangkai, yakni bapak Gatot ketika dihubungi handphonenya 0811263865 dan 081393315333 belum menjawab. (Jarak/Bambang)
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




10 Juni 2018

Optimis Dorong Pertumbuhan Wirausaha di Jabar, Sudrajat-Syaikhu Bangun Coworking Space


Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan nomor urut 3, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat - Ah‎mad Syaikhu akan membangun 3 titik coworking space di Bekasi, Bandung, dan Garut sebagai upaya mendorong ekonomi kreatif para generasi muda di Jawa Barat.
BorborNews -

Pembangunan coworking space ini sekaligus menjadi awal pembukaan program ASYIKpreneur, yang baru saja dilaunching, Kamis, (12/4/2018) di Opieun Coffee Jl. PH.H. Mustofa No.31 Bandung.

“Kami membuat coworking space sebagai ruang publik yang akan digunakan oleh pengusaha-pengusaha baru. Tentu anak muda lebih tahu keuntungan ruang publik itu mereka akan dimanjakan dengan fasilitas pendukung, mulai dari Wi-Fi berkapasitas tak terbatas, sarana prasarana pendukung lainnya," kata Syaikhu di Bandung.

Selain itu, imbuhnya ASYIKpreneur memiliki program lainnya yakni Business Plan Competition dengan menargetkan 10.000 peserta, The Best 33 Start-up dengan menargetkan 3.000 peserta. Kegiatan tersebut akan dimeriahkan pula dengan pentas seni dan budaya yang menampilkan karya- karya seniman lokal.

“Rangkaian kegiatan ini tentunya akan menginspirasi para generasi muda untuk membangun sebuah usaha yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat meningkatkan taraf perekonomiannya, dan jadi terpacu untuk berpikir kreatif serta berani membuat inovasi,” tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menerangkan gerakan #ASYIKpreneur memiliki target optimis untuk mencetak 300 ribu penguhasa baru di Jawa Barat yang dapat membuka sebanyak 2 juta lapangan kerja.

“Program ASYIKpreneur menargetkan anak muda di Jawa Barat yang kreatif untuk ikut berpartisipasi mengkampanyekan gerakan kewirausahaan. Selain itu, kami ingin menjadikan Jawa Barat sebagai tempat yang ASYIK bagi pengusaha dengan mengedepankan konten ekonomi lokal menjadi sesuatu yang punya nilai tambah dan keren,” imbuhnya. 

Ketua Umum ASYIKpreneur A Baidillah Barra menilai berprofesi sebagai pengusaha mulai menjadi sebuah tren dikalangan anak muda. Hal ini dikatakannya dapat mendorong jumlah pertumbuhan wirausaha di Indonesia dan menjadikan Jawa Barat sebagai barometer pertumbuhan wirausaha.

“Anak-anak muda “zaman now” trennya bangga jadi pengusaha. Kita ingin menggerakkan generasi muda Jawa Barat untuk mau concern sebagai wirausahawan. Karena salah satu pilar sebuah negara maju itu adalah banyaknya jumlah para pengusaha, dan kita akan bercita-cita bahwa Jawa Barat menjadi barometer pertumbuhan ekonomi terbaik di indonesia,” ujarnya.

Sedangkan Sekretaris Umum ASYIKpreneur M Hadi Nainggolan menyampaikan dengan lantang Gerakan ASYIKpreneur ini akan menumbuhkan potensi ekonomi di berbagai Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan merupakan bagian dari Jihad Ekonomi.

“Ini adalah bagian dari Jihad Ekonomi menuju Jabar bertaqwa dan sejahatera. Dimana kita ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama dan mendatangkan perbaikan- perbaikan taraf kehidupan masyarakat,” pungkas Hadi yang merupakan founder Graha Inspirasi.

Caption:
Launching Gerakan ASYIKpreneur di Bandung
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




24 Mei 2018

Sebut Amien Pecundang, PAN Minta Desmond ‘Berkaca’


Wakil Sekjen DPP PAN Dipo Ilham, mengatakan sebaiknya Desmond J Mahesa aktifis 98 yang juga kader Partai Gerinda segera bertemu Mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) terkait pernyataannya. Desmond mengatakan Amien Rais telah meninggalkan cita-cita reformasi.
BorborNews -

“Sebelum keluarin pernyataan ‘berkaca’ dulu apa yang sudah kita lakukan. Untuk menjaga hubungan baik PAN dengan Partai Gerinda yang sudah terjalin selama ini, Desmond sebaiknya minta maaf dan bersilahturahmi dengan Pak Amien Rais. Harus ada klarifikasi dari sikapnya ini,” kata Dipo di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Ia pun mengatakan secara pribadi hubungan Amien Rais dengan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerinda dimana Desmond bernaung sangat baik.

“Bersilahturahmi akan menghindari kesalahpahaman. Jangan sampai ada mispersepsi. Membangun bangsa ini perlu semangat kebersamaan,” imbuh Dipo.
 
Lebih lanjut Dipo menjelaskan bahwa terkait dengan amandemen UUD 45 bukanlah keputusan pribadi Pak Amien Rais, tetapi kesepakatan dari berbagai partai politik yang ada di MPR pada waktu itu.

“Hasil amandemen itu (UUD 45) tidak berpengaruh terhadap ketokohan Pak Amien Rais dalam gerakan reformasi di Indonesia,” kata Dipo.

Lebih jauh Dipo khawatir Desmond telah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang kurang nyaman dengan sikap kritis dari Ketua Majelis Kehormatan PAN ini.

“Saya melihat seiring dengan semakin kritisnya Pak Amien Rais terhadap pemerintahan saat ini, berbagai cara digunakan untuk menyerang beliau,” tutup Tokoh Muda Jambi ini.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Dipo Ilham / Redaksi




Ajak Pelaku Usaha Urus Izin Sendiri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Luncurkan Aplikasi JakEVO


Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar agar dapat meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Index (EODB) of The World. Sampai dengan saat ini, berdasarkan laporan Peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia tahun 2018 yang disampaikan oleh World Bank, dilaporkan bahwa Indonesia kembali berhasil naik peringkat, dari sebelumnya peringkat ke-91 dari 190 negara menjadi peringkat ke-72. Namun, peringkat ini masih belum memenuhi target yang disampaikan oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, bahwa Indonesia ditargetkan berada pada peringkat 40 besar dunia.
BorborNews -

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sampel utama atau berkontribusi sebesar 78 persen dalam pengukuran indeks EODB Indonesia. Jakarta dinilai merupakan wilayah dengan tingkat kemudahan berusaha tertinggi di Indonesia, dengan telah melakukan berbagai reformasi dan inovasi untuk semakin memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. 

“Pencapaian peningkatan peringkat EODB ini menjadi sebuah tanda bahwa proses investasi dan pengurusan perizinan/non-perizinan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta semakin hari semakin baik.” Ujar Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno dalam Launching JakEVO di Balai Agung, Komplek Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin, (7/5/2018).

lebih lanjut Sandi menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk mendorong peringkat EODB Indonesia ke posisi peringkat 40 besar dunia. Peringkat tersebut dapat diraih jika pelaku usaha di Jakarta sudah benar-benar merasakan kemudahan mengurus sendiri perizinan atau non perizinannya dengan mudah.

“Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini menghadirkan inovasi terbaru untuk lebih memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam Starting a Business, jadi urus izin SENDIRI itu MUDAH” ujar Sandi.

Jakarta Evolution (JakEVO) 

Memberikan Solusi perizinan bagi warga Jakarta merupakan visi dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Berangkat dari visi tersebut pada hari Senin, 7 Mei 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan launching sebuah sistem aplikasi perizinan dengan teknologi terkini yang diberi nama “Jakarta Evolution” yang selanjutnya disingkat menjadi “JakEVO”, sebuah aplikasi berbasis website dan mobile untuk pengajuan Perizinan dan Non Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

“Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan menjawab tantangan untuk senantiasa menghadirkan kemudahan di dalam pengurusan perizinan dan non perizinan, kami memperkenalkan inovasi layanan dengan teknologi terkini yang diberi nama JakEVO,” papar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi.

Edy menjelaskan, JakEVO merupakan sebuah program aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mampu memberikan berbagai macam platform yang memudahkan pemohon sehingga diharapkan dapat mencegah praktik calo dalam pengurusan izin/non izin. Dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan yang user friendly, Edy meyakinkan para pengguna aplikasi ini tidak akan merasa kesulitan. Proses pengajuan izin pun menjadi lebih singkat hanya dengan 3 (tiga) langkah yaitu Upload Dokumen, Tagging Lokasi dan Disclaimer, kemudian pemohon dalam waktu 30 menit, sudah dapat menerbitkan SIUP dan TDP nya sendiri.

Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pemohon untuk mengunggah lebih dari satu berkas dalam waktu bersamaan. Berkas disimpan dalam folder “Berkas Saya”, sehingga pemohon tidak perlu mengunggah ulang untuk izin yang selanjutnya ingin diajukan. Namun demikian pemohon diharapkan untuk melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan agar pengajuan izin dapat segera diproses. Apabila pemohon tidak mengunggah berkas persyaratan sesuai ketentuan, pemohon akan diberikan peringatan oleh petugas melalui fitur komentar.

Selanjutnya, Jika perizinan SIUP dan TDP telah selesai diproses, pemohon akan mendapatkan notifikasi via email dan mengunduh sertifikat SIUP dan TDP secara online tanpa harus meminta tanda tangan basah atau tidak perlu mendatangi service point karena telah dilakukan Teknologi Digital Signature oleh pejabat yang berwenang.

“Aplikasi JakEVO menjadi solusi dalam kemudahan berbisnis bagi pebisnis yang ingin memulai usahanya di Jakarta. Kami menyadari betul bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia kian pesat dan semakin banyak usaha baru bermunculan. Kemajuan ini harus didukung dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih baik sehingga para pelaku usaha dapat menyadari bahwa urus sendiri itu mudah!” pungkas Edy.

Lebih lanjut Edy mengajak seluruh warga Jakarta untuk bersama-sama mencoba aplikasi JakEVO tersebut dan memberikan masukan terhadap penerapannya ke depan sehingga benar-benar dapat memberikan kemudahan bagi pengurusan perizinan dan non perizinan di Jakarta.

“JakEVO dilengkapi fitur Big Data Analytic sehingga Aplikasi ini dapat mempelajari pola pemohon dan mengolahnya menjadi sebuah rekomendasi untuk pengembangan agar dapat lebih memudahkan pemohon sesuai perkembangan zaman. Untuk itu kami menghimbau agar warga Jakarta mengunduhnya sekarang dan merasakan kemudahan pengurusan perizinan melalui JakEVO, serta memberikan masukan kepada kami untuk menyempurnakan aplikasi tersebut secepatnya.” tutur Edy.

Saat ini aplikasi JakEVO sudah dapat diunduh melalui Play Store dan/atau dapat mengunjungi website jakevo.jakarta.go.id dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan melakukan edukasi secara aktif kepada pemohon/warga Jakarta dengan melakukan pendampingan/ supervisi cara pengurusan perizinan melalui JakEVO di berbagai service point.

Masih dalam rangkaian acara yang sama, launching Aplikasi JakEVO juga dilakukan simulasi pengurusan SIUP dan TDP yang dilakukan langsung oleh Pemohon. Adalah Dwi Anita, direktur perusahaan yang bergerak di bidang Furniture telah mencoba aplikasi perizinan JakEVO dan benar-benar merasakan kemudahan dalam pengurusan SIUP dan TDP.

“saya datang pagi ini ke Balai Agung untuk melihat secara langsung reformasi perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya lakukan permohonan SIUP dan TDP melalui JakEVO, dan izinnya langsung terbit melalui smartphone saya hari ini juga. Luar Bisa, memudahkan kami para pelaku usaha” ujar Dewi.

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan kerja nyata dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta. Selama periode Triwulan 1 (Januari s.d. Maret) tahun 2018, telah menerbitkan 1.832.695 izin/non izin dengan 48.727 perizinan/non perizinan dilakukan melalui layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Perizinan/Non Perizinan tersebut berhasil mencatatkan Realisasi Penerimaan Retribusi dan Penerimaan lain-lain terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp.55,3 Miliar. Sementara Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I tahun 2018, sebesar Rp. 28,9 triliun, Jakarta berkontribusi 15,6 persen dari total Realisasi Investasi Indonesia Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp.185,3 triliun.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I tahun 2018 terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DKI Jakarta mencapai 96,1 persen dengan total responden 1.211 orang yang dimintai keterangannya untuk mengetahui perkembangan kinerja Unit Pelaksana PTSP Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi. Dimana 20,31 persen diantaranya menyatakan Sangat Puas. Namun demikian, masih ada sekitar 3,72 persen responden menyatakan Tidak Puas dan 0,17 persen menyatakan Sangat Tidak Puas.

“pencapaian DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang membanggakan pada Triwulan I tahun 2018, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk mengurus SENDIRI perizinan/non perizinan ke service point terdekat. Terlebih berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 96,12 persen warga Jakarta Puas terhadap pelayanan perizinan/non perizinan di service point PTSP” tutup Edy.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Kepala DPMPTSP DKI Jakarta
Edy Junaedi / Redaksi




Tren Elektabilitas Isran – Hadi Naik, Pengamat: Masyarakat Kaltim Semakin Cerdas


Elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) nomor urut 3 pada Pilkada 2018, Isran Noor dan Hadi Mulyadi kini tren elektabilitasnya naik. Pengamat Ekonomi Kaltim, Ruhil Mbere mengatakan hal ini dikarenakan gagasan-gagasan yang diusung pasangan calon dari koalisi partai Gerindra-PKS-PAN ini menyentuh persoalan masyarakat Kaltim.
BorborNews -

Menurutnya, Isran Noor dan Hadi Mulyadi merupakan pasangan calon Pilkada Kaltim yang paling siap menjawab keluhan masyarakat Kaltim. Masyarakat Kaltim semakin cerdas menginginkan perubahan di Kaltim.

"Masyarakat Kaltim semakin cerdas menentukan pilihan berdasarkan program kerja dan visi misinya. Mereka akan memilih yang menjawab keluhan masyarakat Kaltim selama ini," ujar Ruhil di Samarinda, Kalimantan Timur (11/5/2018).

Ia pun mengatakan masyarakat membutuhkan keberpihakan seperti program Isran – Hadi yang dimulai dari pembangunan pedesaan.

“Saya rasa itu program kongkrit yang menyentuh masyarakat Kaltim di pedesaan. Melalui segitiga emas pedesaan akan menjawab keluhan sebagian besar masyarakat Kaltim,” kata Ruhil.

Saat ditanya lebih lanjut tentang segitiga emas gagasan Isran-Hadi, Ia menyebut konsep tersebut merupakan terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kaltim. Segitiga emas tersebut meliputi pembangunan infrastruktur di pedesaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 65 ribu beasiswa, dan pengelolaan sumberdaya alam melalui 1 juta hektar untuk agribisnis.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Erli / Redaksi




Portal ERAMAS Kampanyekan Visi-Misi Edy-Musa di Media Sosial


Kelompok Relawan Digital Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah (Portal ERAMAS) akan terus membantu mengkampanyekan pasangan nomor urut 1 di Sumatera Utara itu dengan memanfaatkan platform media sosial. Koordinator Portal ERAMAS, Anthony Leong menyatakan terus menjaring relawan digital agar bisa secara masif menyampaikan gagasan "Sumut Bermartabat" kepada masyarakat Sumatera Utara.
BorborNews -

"Kita akan terus bergerak menyampaikan gagasan paslon nomor urut 1. Dengan kita menawarkan gagasan dan visi misi, masyarakat akan tergerak memilih Edy-Ijeck. Media sosial menjadi alat kita mengkampanyekan program kerja, track record kepada masyarakat," ujar Anthony di Jakarta (11/5/2018).

Anthony juga menambahkan jumlah pemilih milenial masih signifikan di Sumatera Utara, untuk itu Portal ERAMAS akan fokus sasar pemilih milenial dalam mendongkrak tingkat elektabilitas Edy-Ijeck.

"Jika kita bisa sasar pemilih muda, pemilih milenial. Insyaallah gubernur dan wagub ke depan Edy-Ijeck," tuturnya.

Anthony dan tim kini banyak menemukan black campaign yang terus menyerang pasangan Edy-Musa itu, ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Sumut untuk fokus pada festival gagasan bukan menyerang kandidat lawan.

"Pilkada Sumut harus menjadi contoh kedewasaan berdemokrasi di Indonesia, jangan sampai menggunakan cara black campaign untuk menjatuhkan kandidat. Kita fokus sampaikan gagasan saja melalu media sosial, forum, blog, dan platform digital lainnya," tutur Anthony.

Meski banyak isu hoax dan fitnah, Edy Rahmayadi meminta seluruh timnya memanfaatkan media digital untuk berkampanye yang positif.

"Kita jangan mencela, fokus kepada program kerja dan kampanye yang positif. Kita berjuang untuk menyerap aspirasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumut," tutup Edy.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Anthony Leong / Redaksi




Total Tayangan Halaman

 
Copyright © 2013. Borbor News.
  • Redaksi: Bor2News