Surat Kabar Online : TRANSPARAN MENYAMPAIKAN INFORMASI
1 2 3 4 5 6

17 Maret 2019

ECM AJAFA-21 di Philipina Sukses, Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah RLF


BorborNews, Jakarta - Konferensi ke-31 Dewan Pimpinan Asosiasi Alumni Persahabatan Asean Jepang (31st Executive Council Meeting of ASEAN Japan Friendship Association for the 21st Century - 31st ECM AJAFA-21) yang diselenggarakan di Makati, Manila, Philippines beberapa waktu lalu telah sukses berjalan dengan baik. Dari lima resolusi atau keputusan penting yang dihasilkan pada Konferensi tersebut, salah satunya adalah penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Regional Leaders Forum (RLF) ke-25. RLF ini akan dihadiri tidak kurang dari 150 peserta dari 11 negara, yakni sepuluh negara ASEAN, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Philippines, Brunei Darussalam, Singapore, dan Indonesia, ditambah delegasi Jepang.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Kappija-21 (Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesi Jepang Abad-21), Mulyono Lodji, melalui Sekretaris Jenderal Kappija-21, Wilson Lalengke, di Jakarta, Jumat (15/03/2019). "Executive Council Meeting ke-31 Asosiasi Alumni Persahabatan Asean Jepang di Manila sudah kelar, sukses menghasilkan beberapa resolusi. Salah satunya adalah penunjukan Indonesia, dalam hal ini Kappija-21, menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Regional Leaders Forum, RLF, yang akan dihadiri oleh peserta dari semua negara Asean dan Jepang," ujar Wilson yang merupakan Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang tahun 2000 dari kelompok guru ini.

Lebih lanjut Wilson menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan yang diambil pada pertemuan para pimpinan AJAFA-21 di Makati lalu, RLF akan dilaksanakan di Bali selama 4 hari, yakni dari tanggal 4 hingga 7 Oktober 2019 mendatang. "Sesuai Resolusi Makati, rencana kegiatan RLF akan dilaksanakan di Bali selama 4 hari, dari tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2019. Kita akan bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar event international ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses," papar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Sebagai sebuah ajang pertemuan para pemimpin di level regional ASEAN, lanjut Wilson, momentum RLF tahun ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menggelar kegiatan yang bersifat pembinaan dan penyiapan calon pemimpin-pemimpin muda ASEAN. Tidak tanggung-tanggung, Kappija-21 menargetkan 5000 calon pemimpin muda ASEAN akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. "Bersempena event RLF ke-25 yang kebetulan dipercayakan ke kita sebagai penyelenggara, maka Kappija-21 merencanakan untuk mengadakan Pertemuan Calon Pemimpin Muda Asean, yang akan dikemas dalam bentuk ASEAN Youth Leaders Academy. Kegiatannya dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, melibatkan sebanyak mungkin para Anggota Kappija-21 di berbagai wilayah. Target peserta sebanyak 5000 calon pemimpin muda ASEAN dari seluruh tanah air dan negara-negara Asean," ujar Wilson penuh optimis.

Sementara itu, Wilson yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini, menambahkan bahwa pelaksanaan Konferensi ke-32 AJAFA-21 tahun 2020 mendatang akan dilaksanakan di Bangkok, Thailand. "Executive Council Meeting AJAFA-21 itu dilaksanakan tiap tahun. Resolusi Makati menetapkan Friendship Youth Alumni Association of Thailand (FYAA) sebagai tuan rumah Konferensi AJAFA-21 tahun 2020 mendatang," pungkas Wilson. (APL/Red).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




15 Maret 2019

TKN Jokowi: Penangkapan Romahurmuziy Tidak Terkait Pilpres 2019


BorborNews - JAKARTA – Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi – Maruf Amin menegaskan Romahurmuziy ditangkap KPK tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019. TKN Jokowi – Maruf Amin prihatin Romahurmuziy ditangkap KPK.


Direktur Konten TKN Jokowi – Maruf Amin, Fiki Satari menjelaskan pihaknya terkejut Romahurmuziy ditangkap KPK. TKN Jokowi – Maruf Amin berjanji tidak akan intervensi kasus korupsi Romahurmuziy.
“Penangkapan ini tidak terkait dengan Pilpres. Kami sadar bahwa KPK harus konsisten penegakan hukum harus dilakukan,” kata Fiki Satari di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).
TKN Jokowi – Maruf Amin mendorong pemeriksaan Romahurmuziy dilakukan dengan transparan.
“Kami mendorong proses yang berjalan kepada saudara Romahurmuziy baik dan transparan,” kata dia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah memastikan jika Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditangkap KPK di Surabaya, Jawa Timur, Jumat pagi. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan akan giat KPK di Jawa Timur. Namun sampai saat ini KPK masih memeriksa Romahurmuziy di Polda Jawa Timur. Agus menyebut akan menentukan status pihak yang ditangkap dalam waktu 1x 24 jam sesuai KUHAP.
KPK meminjam ruangan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur untuk memeriksa Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditangkap karena kasus suap.
Saat ini Polda Jawa Timur dipenuhi wartawan. Wartawan pun mendapatkan informasi Romahurmuziy ada di dalam kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.
Romahurmuziy ditangkap KPK di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019). Romahurmuziy ditangkap di Bandara Juanda Sidoarjo.
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: www.abadikini.com / Redaksi




6 Maret 2019

Antisipasi Penggunaan Narkoba di Kalangan Anggota, Satbrimob Polda Banten Lakukan Tes Urine



BorborNews, Serang - Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Provinsi Banten (Satbrimob Polda Banten) bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten (BNNP Banten) melakukan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba, bertempat di Markas Satbrimob Polda Banten, Rabu, 6 Maret 2019. Tidak kurang dari 245 personil anggota Satbrimob Polda Banten mengikuti kegiatan tersebut.

Hadir memberikan materi penyuluhan, Kepala Seksi Pencegahan BNNP Banten, Ainul Mardhiah, S.K.M, dibantu oleh petugas tes urine, Asti Maulidiati, S.Pd dan Hapiki David. Dalam paparannya, Ainul Mardhiah yang berlatar-belakang Ilmu Kesehatan Masyarakat ini menyampaikan bahwa dalam rangka mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, setiap anggota polisi harus mengetahui dan memahami bentuk-bentuk barang haram tersebut, dan dampaknya bagi penggunanya. "Setiap anggota polisi harus tahu bentuk narkoba dan dampaknya bagi penggunanya," jelas Ibu Ainul, demikian ia sering disapa.

Polisi sebagai mitra BNN, tambah Ainul, semestinya steril dari praktek peredaran dan penyalahgunaan narkoba. "Polisi harus bersih dulu dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baru kemudian kita bisa bersama-sama BNN melakukan pemberantasan narkoba di masyarakat," imbuh mantan bidan ini.

Oleh karena itu, dalam acara penyuluhan tersebut, dirangkaikan sekaligus dengan pemeriksaan urine peserta. "Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan Satbrimob Polda Banten,  dilaksanakan tes urine bagi peserta, siap?" tanya Ainul yang dijawab serempak, "Siap!" oleh para peserta.

Selanjutnya, seusai penyuluhan, sebanyak 54 orang anggota Brimob peserta acara yang diambil secara acak mengikuti tes urine. Alhasil, dari pengetesan urine peserta yang menjadi sampel, tidak terdapat seorangpun yang terindikasi pengguna narkoba alias semuanya negatif.

Kegiatan yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan Mako Satbrimob Polda Banten itu berlangsung lancar sesuai rencana. (TEAM/Red).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




5 Maret 2019

Bongkar Muat Pakan Ikan Kerambah Jaring Apung Menuai Protes oleh Warga Parapat


BorborNews, PARAPAT - Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun menindaklanjuti surat larangan truk-truk trailer fuso pengangkut pakan ikan kerambah jaring apung masuk ke Pelabuhan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, melalui jalan kelas III dari Kota Parapat, No:551.21/930/14.3/2018 tentang Dispensasi Pemakaian Jalan di Parapat. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya surat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun No:551/82/143/2019 tertanggal 21 Februari 2019, yang menyatakan bahwa jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2100 mm, tinggi 3500 mm, dan ukuran panjang 9.000 mm,bdan muatan sumbu terberat 8 ton.

Pada point ke-5, Surat Dishub tgl 21 Februari 2019 khusus untuk Kota Parapat, disebutkan bahwa pengusaha angkutan barang tidak diperbolehkan memakai terminal sebagai tempat bongkar muat barang.

Tetapi dari pantauan PPWI Nasional melalui PPWI Tobasa secara langsung ke terminal Parapat, ditemukan adanya kegiatan bongkar muat pakan ikan kerambah jaring apung yang beratnya puluhan ton dalam satu truk trailer fuso, pada hari ini tanggal 5 Maret 2019 jam 10.00 wib yang dipindahkan ke truk roda 6.

Untuk itu masyarakat setempat, sebagaimana dituturkan Remember Manik, Candra Tampubolon, Tungkot Situmorang, Kelok Sirait, Lian Tampubolon Hotman Gultom dan lain-lain, berharap agar Kapolres Simalungun, Dishub Simalungun, Camat Parapat menindak kegiatan ini demi tegaknya aturan dan peraturan yang berlaku di NKRI ini.

Mereka juga bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi, padahal sudah jelas aturan dan peraturannya. "Ada apa dengan aparat keamanan yang bertugas di Kota Parapat sehingga kegiatan ini dapat berlangsung  selama dua hari ini (saat tulisan ini diberitakan 5/03/2019 - red) dan mungkin akan berlangsung terus jika ada pembiaran," keluh salah seorang yang diiyakan rekan-rekannya.

Jadi untuk menghindari sesuatu yang tak dikehendaki, warga Parapat sangat berharap agar aparat keamanan segera menghentikan kegiatan bongkar-muat yang berlangsung di pagi hari dan sore harinya di terminal Parapat tersebut. Demikian liputan PPWI Nasional Cabang Toba Samosir. (AH/MH/Red).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Kasus Kriminalisasi Wartawan Epong Reza Mulai Disidangkan, Ketua PPWI Bireuen: Saya Sangat Kecewa



BorborNews, BIREUEN - Ketua DPC PPWI Bireuen, Rusmadi, menyatakan sangat kecewa terhadap pihak penegak hukum. Seharusnya kasus yang dihadapi Epong Reza, salah satu wartawan media realitas tersebut tidak harus masuk ke persidangan.

Menurut Rusmadi, kasus yang dihadapi Epong Reza seperti terlalu dipaksakan. "Baru kali ini terjadi di Bireuen, wartawan di proses hingga ke pengadilan," ungkapnya kepada media ini setelah menghadiri sidang perdana Epong Reza, Selasa (5/3/2019).

"Saya sangat kecewa, kasus Epong Reza seperti dipaksakan, buktinya penangguhan tahanan saja tidak diberikan. Seharusnya Polres Bireuen jangan seperti itu terhadap wartawan, karena selama ini wartawan Bireuen sudah bermitra dengan baik," tambahnya.

"Kami sangat menghargai hukum, tetapi tidak harus seperti ini karena masalah Epong Reza bukan masalah terorisme, tetapi dia seorang wartawan. Apa salahnya jika diberikan penangguhan tahanan. Ada yang janggal dengan masalah ini," tuturnya.

Seperti diketahui Epong Reza menjalani sidang perdana kasus UU ITE yang dihadapi wartawan online Media Realitas tersebut di Pengadilan Negeri Bireuen. Puluhan wartawan yang bertugas di area Bireuen turut menghadiri dan mengawal kasus tersebut.

Sidang dipimpin Majelis Hakim Zufida Hanum SH, MH dengan hakim anggota Mukhtar SH dan Mukhtaruddin SH.

Jaksa Penuntut Umum Muhammad Gempa Awaljon Putra, SH, MH lalu membacakan dakwaan. Dalam dakwaan itu disebutkan, 25 Agustus 2018, dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentrasmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektonik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Terdakwa melihat adanya kendaraan dump truck yang diduga milik PT Takabeya Perkasa Group yang diduga melakukan penyalahgunaan minyak bersubsidi di SPBU Gampong Sawang, Peudada.

Lalu terdakwa membuat dan menulis berita di MediaRealitas.Com, dengan judul Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi untuk Perusahaan Raksasa.

Dengan menggunakan HP merek Oppo putih mendistribusikan akun link berita tersebut menyebarkan melalui akun facebooknya Epong Reza, menulis judul Merasa kebal hukum adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subaidi untuk Perusahaan Raksasa dibagikan sebanyak 19 kali dan 55 komentar, 99 tanggapan.

“Saksi H Mukhlis A.Md Bin Cut Hasan adalah adik Bupati Bireuen saat ini, yang merupakan Direktur Utama Perusahaan tersebut tidak menggunakan minyak subsidi karena telah bekerjasama dengan PT Mulya Globalindo, untuk kebutuhan seluruh perusahaanya. Sehingga postingan melalui akun facebook tersebut telah membuat saksi H Mukhlis merasa sangat malu, terhina dan tercemar nama baiknnya, kemudian membuat laporan polisi pada 4 September 2018,” baca Muhammad Gempa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE sebagiamana telah dirubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke di Jakarta menyampaikan pesannya agar rekan-rekan jurnalis di Bireuen terus memberikan dukungan moral kepada rekan Epong Reza dalam menghadapi masalah ini. Alumni program Pascasarjana dari Universitas Utrecht Belanda ini juga menegakan bahwa PPWI akan terus berjuang menolak kriminalisasi terhadap hak bersuara seluruh warga di manapun, sesuai Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Pasal 19 Deklarasi HAM PBB tahun 1948.

"PPWI dan segenap jurnalis Indonesia akan terus berjuang menolak kriminalisasi terhadap suara masyarakat yang merupakan Hak Asasi Manusia setiap orang, terutama wartawan. Kita harus terus kawal kasus kriminalisasi Epong Reza ini, terus suarakan temuan-temuan terkait perilaku penguasa dan pengusaha yang merugikan rakyat di lingkungan masing-masing. Khusus teman-teman PPWI Bireuen, agar memberikan dukungan moral terhadap korban kriminalisasi PT. Takabeya yang diduga berkomplot dengan aparat dan perangkat hukum di sana," tegas Wilson yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, melalui sambungan WhatsApp-nya, Selasa, 5 Maret 2019. (MS/Red)
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




28 Februari 2019

2 Dari 3 Tersangka Peredaran Narkoba 33,5 Kg Sabu Dan 13.500 Butir Ekstasi Di Tembak Poldasu


BorborNews - 
Medan - Peredaran narkoba sebanyak 33,5 Kg sabu dan 13.500 butir pil Ekstasi, digagalkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Pasalnya jaringan Internasional Malaysia - Aceh - Sumut, berusaha mengelabui petugas. Karena kelincahaan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. 

Peredaran narkoba internasional , berhasil digagalkan. Pengungkapan ini, dari tanggal 22/Februari/2019 s/d 24/Februari/2019.
Kapolda Sumut, Irjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH, yang didampingi Direktur Narkoba Poldasu, Kombes Pol. Hendri Marpaung, dalam siaran pers nya menjawab sejumlah wartawan, bertempat dihalaman kantor Ditres Narkoba Polda Sumut, Rabu (27/2/2019) siang.

"Dari pengungkapan ini ada tiga tersangka yang berhasil diamankan masing-masing berinisial JI, S, dan VS", ujar Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut menjelaskan, untuk  ketiga tersangka yang diamankan, dua diantaranya terpaksa harus diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak dibagian kakinya karena melakukan perlawanan hingga berusaha melarikan diri saat akan ditangkap.

Kapolda juga menegaskan, pihaknya tidak akan ragu untuk memberi tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan narkoba yang memang berdampak merusak generasi muda.

"Tindakan tegas sudah menjadi komitmen, jadi tidak ada toleransi, saya perintahkan anggota tembak ditempat para pelaku peredaran gelap narkotika", tegas Kapolda.

Sementara itu Dir Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Hendri Marpaung menambahkan, penangkapan terhadap para tersangka berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan, akan ada penyelundupan narkoba melalui kawasan Matapao, Serdang Berdagai, pada 22 Februari pukul 07.00 WIB.

Menindak lanjuti informasi tersebut, personel Subdit II Ditresnarkoba langsung menuju TKP, guna melakukan penangkapan. Saat di Tkp petugas kemudian memberhentikan mobil yang dikendarai tersangka berinisial Jl.
Ketika digeledah, dari mobil yang dikendarai tersangka JI, petugas menemukan sabu-sabu seberat 26,5 kg yang dibungkus dalam kemasan teh China dan kopi Malaysia. Selain itu ditemukan juga pil ekstasi sebanyak 13.500 butir yang dibalut dengan kemasan aluminium foil.

Ketika akan ditangkap tersangka JI sempat melakukan perlawanan hingga berusaha melarikan diri,  sehingga petugas melumpuhkannya dengan tembakan di kaki kiri.
Kemudian dari keterangan tersangka JI, diketahui ada seorang pria yang akan membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Tanjung Balai menuju Medan. Kemudian Tim kembali melakukan pengejaran. 

Hingga akhirnya pada Minggu (24/2) sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Medan-Tanjung Morawa. Tim kembali membekuk tersangka S yang membawa sabu-sabu seberat 5 kg.

Namun saat dilakukan pengembangan, S juga melakukan perlawanan, sehingga diberi tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki kanannya.

Tak berhenti sampai disitu saja, berbekal keterangan dari tersangka S, kemudian Tim  menangkap VS di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai. Tersangka VS adalah pihak yang akan menerima sabu-sabu di Kota Binjai.

"Dari pengungkapan kali ini kita temukan modus baru dengan menggunakan kemasan bungkus kopi Malaysia, dimana yang kita dapati selama ini menggunakan kemasan teh China, jadi kuat dugaan narkoba tersebut masuk dari Malaysia", ucap Kombes Hendri, seraya menambahkan akibat perbuatannya ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 114  ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, dan denda Rp.1 Milyar hingga Rp.10 Milyar. Afd. Dari 3 Tersangka Peredaran Narkoba 33,5 Kg Sabu Dan 13.500 Butir Ekstasi Di Tembak Polda Sumut.

Medan - Setarapost. Peredaran narkoba sebanyak 33,5 Kg sabu dan 13.500 butir pil Ekstasi, digagalkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Pasalnya jaringan Internasional Malaysia - Aceh - Sumut, berusaha mengelabui petugas.

 Karena kelincahaan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Peredaran narkoba internasional , berhasil digagalkan. Pengungkapan ini, dari tanggal 22/Februari/2019 s/d 24/Februari/2019.
Kapolda Sumut, Irjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH, yang didampingi Direktur Narkoba Poldasu, Kombes Pol. Hendri Marpaung, dalam siaran pers nya menjawab sejumlah wartawan, bertempat dihalaman kantor Ditres Narkoba Polda Sumut, Rabu (27/2/2019) siang.

"Dari pengungkapan ini ada tiga tersangka yang berhasil diamankan masing-masing berinisial JI, S, dan VS", ujar Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut menjelaskan, untuk  ketiga tersangka yang diamankan, dua diantaranya terpaksa harus diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak dibagian kakinya karena melakukan perlawanan hingga berusaha melarikan diri saat akan ditangkap.

Kapolda juga menegaskan, pihaknya tidak akan ragu untuk memberi tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan narkoba yang memang berdampak merusak generasi muda.

"Tindakan tegas sudah menjadi komitmen, jadi tidak ada toleransi, saya perintahkan anggota tembak ditempat para pelaku peredaran gelap narkotika", tegas Kapolda.

Sementara itu Dir Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Hendri Marpaung menambahkan, penangkapan terhadap para tersangka berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan, akan ada penyelundupan narkoba melalui kawasan Matapao, Serdang Berdagai, pada 22 Februari pukul 07.00 WIB.

Menindak lanjuti informasi tersebut, personel Subdit II Ditresnarkoba langsung menuju TKP, guna melakukan penangkapan. Saat di Tkp petugas kemudian memberhentikan mobil yang dikendarai tersangka berinisial Jl.
Ketika digeledah, dari mobil yang dikendarai tersangka JI, petugas menemukan sabu-sabu seberat 26,5 kg yang dibungkus dalam kemasan teh China dan kopi Malaysia. Selain itu ditemukan juga pil ekstasi sebanyak 13.500 butir yang dibalut dengan kemasan aluminium foil.

Ketika akan ditangkap tersangka JI sempat melakukan perlawanan hingga berusaha melarikan diri,  sehingga petugas melumpuhkannya dengan tembakan di kaki kiri.
Kemudian dari keterangan tersangka JI, diketahui ada seorang pria yang akan membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Tanjung Balai menuju Medan. Kemudian Tim kembali melakukan pengejaran. Hingga akhirnya pada Minggu (24/2) sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Medan-Tanjung Morawa. Tim kembali membekuk tersangka S yang membawa sabu-sabu seberat 5 kg.
Namun saat dilakukan pengembangan, S juga melakukan perlawanan, sehingga diberi tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki kanannya.

Tak berhenti sampai disitu saja, berbekal keterangan dari tersangka S, kemudian Tim  menangkap VS di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai. Tersangka VS adalah pihak yang akan menerima sabu-sabu di Kota Binjai.


"Dari pengungkapan kali ini kita temukan modus baru dengan menggunakan kemasan bungkus kopi Malaysia, dimana yang kita dapati selama ini menggunakan kemasan teh China, jadi kuat dugaan narkoba tersebut masuk dari Malaysia", ucap Kombes Hendri, seraya menambahkan akibat perbuatannya ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 114  ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, dan denda Rp.1 Milyar hingga Rp.10 Milyar. (Afd).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




12 Februari 2019

PPSDM Laksanakan Seleksi Direktur Poltekkes Kemenkes Tahun 2018



BorborNews, Jakarta - Kepala Badan PPSDM melalui website resmi mengumumkan tentang uji kepatutan dan kelayakan pada seleksi terbuka jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes Tahun 2018 melalui surat Nomor KP. 03.03/I/2747/2018 tanggal 9 November 2018. Berdasarkan surat itu, ada 20 orang calon direktur dari 9 (sembilan) Poltekkes yang mengikuti uji tersebut,  yaitu Aceh, Palembang, Denpasar, Jakarta II, Semarang, Jayapura, Ternate, Kalimantan Timur dan Banjarmasin.

Merespon hal tersebut, salah satu Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menghimbau Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI agar menetapkan pejabat Direktur Poltekkes yang bersih dari korupsi.

"Saya sangat mengapresiasi tahapan pemilihan Direktur Poltekkes yang dimulai sejak tanggal 26 November 2018. Pemilihan mulai dari pendaftaran secara online, seleksi administrasi, dilanjutkan dengan assesment dan pemilihan oleh senat serta uji kepatutan dan kelayakan oleh Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta," ujar Wilson.

Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Usman Sumantri selaku Kepala Badan PPSDM, proses ujian itu dilaksanakan tanggal 12-13 November 2018 di Ruang Amarilis Lantai 2 Gedung dr. Soewardjono Soerjaninggrat, SPOG, DR (HC) Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jaksel.

"Saya mengingatkan Kepala Badan PPSDM agar dapat menetapkan orang yang baik dan jujur pada jabatan tersebut, tolong rekam jejak itu menjadi pertimbangan terakhir dalam pengambilan keputusan," kata Wilson yang merupakan tokoh pers nasional yang gigih mengkritisi perilaku korup para pejabat itu.

"Janganlah proses pemilihan yang terlihat sangat ketat ini menjadi tidak bermakna ketika direktur yang ditetapkan ternyata orang yang tidak mempunyai integritas, tidak jujur dan mempunyai rekam jejak yang tidak baik," himbau pria lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Utrecht University, Belanda.

Upaya Pemerintahan Jokowi, lanjut Wilson, yang  menginginkan birokasi yang _good governance_ harus didukung oleh semua jajaran pemerintahan di bawahnya, termasuk juga Kementerian Kesehatan RI. "Semua pihak harus ikut mendorong agar keinginan pemerintah menciptakan iklim _good governance_ segera terwujud," imbuhnya lagi.

Bentuk dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi diawali dengan penempatan pejabat yang bersih dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan bahkan mengarah pada perilaku korupsi. Hal ini harus menjadi pertimbangan khusus untuk semua jabatan di Kemenkes. "Termasuk juga jabatan direktur Poltekkes," tukas Wilson.

Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini, mengatakan pengelolaan keuangan negara harus transparans dan akuntabel. "Saya selaku Ketua Umum PPWI tidak ingin melihat masih ada pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan yang terus menguras uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Jika ini terus berlangsung, maka pertanyaannya adalah kapan negara kita bebas dari korupsi?" ungkap Wilson dengan tegas.

Wilson juga menambahkan: "Oleh karenanya, Saya beserta segenap pengurus PPWI provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terus mengontrol roda pemerintahan untuk memperkecil peluang korupsi, termasuk juga di jajaran Poltekkes Kemenkes".

"Sudah cukuplah rakyat melihat tontonan di televisi, hampir setiap hari ada saja pejabat yang di-OTT KPK, rakyat sudah bosan dan menaruh harapan pada pemerintahan sekarang untuk terus membersihkan birokrat dari orang-orang jahat dan oportunis," pungkas Wilson yang juga menyelesaikan pendidikan masternya di Birmingham University, England dan di Linkoping University, Swedia ini. (APL/Red).
Ingin MENDAPAT INFO KAMI
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Total Tayangan Halaman

 
Copyright © 2018 Borbor News . All Rights Reserved.