http://go.oclaserver.com/afu.php?id=1316778 Borbor News Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)

Pengikut

Anda menemukan atau mengalami "PUNGUTAN LIAR" Segera Laporkan melalui: www.saberpungli.id www.lapor.go.id Atau menghubungi: Telepon Hotline 193 SMS 1193
Ingin pasang iklan di http://www.borbornews.com Pembaca setiap hari 10.000 Minat hubungi kami via email: iklanbn@gmail.com
BORBOR: Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
loading...

1 2 3 4 5 6

Susunan Redaksi Serta Mitra Kerja Borbor News 2017



Diterbitkan Oleh:
Yayasan UADS (Urban Alternative Development Strategy)
Akte Notaris HM. Rahmat Hidayat SH
No 17 tanggal 18 Juni 2006
NPWP: 02.553.381.1.413.000

Alamat Redaksi: Perum papan mas, Jl Gunungkrakatau 

Blok G21 no 23 Setia mekar - Bekasi
Jl Cempaka Elok No 18 Kayutinggi - Cakung Jakarta timur
call ☎:
 
0813 1833 4442  | sms ✉ 
081321267400  
Email: redborbornews@gmail.com

  Berdasarkan UU Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang ” PERS“ Pasal 18
SK DEWAN PERS NOMOR 03/SK-DP/III/2006 TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK
——————————————————————
Pendiri: 
GD. Pasaribu

Dewan Redaksi

Haposan, BA

Benni Pasaribu, SH 
Nahrawi
A.R Robert T.H
Herman HP, SE
DR. H.R.A Soewardjo,SH

Penasehat Hukum

Rustam Efendi Turnip, SH
Charles Sinaga, SH

Pimpinan Redaksi 
Drs. Anton Pasaribu, SE
 
Redaktur Pelaksana & Ketua Investigasi
Gomgom Pasaribu

Staf Redaksi

Johan

Wartawan dan Mitra

 
Wandesman Siregar, Riharmin Sitompul, Elisabeth, Ponisih, M. Sugiyanto, Golom Batahi, Amron Pasaribu

Seluruh Wartawan dan Mitra kerja Borbor News dilengkapi ID CARD dan Surat Tugas, serta menggunakan seragam kerja. Namanya tercantum di Redaksi. Kepada pihak yang dirugikan agar segera menghubungi Redaksi. Terimakasih.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Korupsi Buku Perpustakaan SD di Sampang Diselesaikan Secara Damai Oleh Kejaksaan ?



Jawa Timur, BorborNews - Pasukan Gempur Koruptor Jawa Timur, berharap agar Kejaksaan mengusut tuntas dugaan korupsi buku perpustakaan SD (Sekolah Dasar) di Sampang Jawa Timur (Jatim).

Jika dugaan korupsi yang sangat mencolok dan telah ramai diungkap berbagai media massa itu tidak diusut, bisa menimbulkan anggapan masyarakat bahwa kasus itu diselesaikan secara damai oleh kejaksaan.

"Jangan sampai muncul anggapan dari khalayak ramai bahwa kasus korupsi itu oleh kejaksaan diselesaikan dengan cara damai alias tidak diusut, tapi kemudian kasus dicoba ditutupi dan berharap masalah itu dilupakan masyarakat" kata Amir Rudini pengurus dari PagerJati.
loading...

"Jika terjadi demikian, ini bisa mencemarkan nama lembaga kejaksaan sendiri, dimana akan ada tuduhan bahwa ada indikasi kejaksaan mendapat bagi hasil atau setoran dari koruptor, sehingga kasus diselesaikan secara damai dan dimasukkan kedalam peti es. Hal ini juga menimbulkan potensi bahwa para pelaku tidak takut untuk mengulang-ulang perbuatan korupsinya. Bisa diihat bahwa modus dugaan korupsi saat ini makin mencolok, seolah mereka itu kebal hukum ", ujarnya.

Sebagaimana ramai diberitakan media massa, dugaan korupsi buku perpustakaan SD di Sampang oleh distributor penerbit PT SPKN (Sarana Panca Karya Nusa) melalui agennya di daerah, menurut PagerJati ada dua hal yang sensitif dan menunjukkan adanya indikasi bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur & terorganisir, yakni:

Pertama, adalah bahwa dalam pengumuman dari layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Sampang, pemenang lelang tertera pada tanggal 15 Desember 2016.

Padahal, dalam keterangan itu jenis lelang, dengan paket Rp. 2.500.214.000. Dalam rincian LPSE, tertera pada kolom "pemberian penjelasan" 14 Desember 2016 jam 08.00 - 09.00. Serta pada kolom "upload dokumen penawaran" 14 Desember 2016 jam 09.05 sampai 15 Desember jam 23.59. 

"Kan sangat janggal, pada tanggal 15 Desember 2016 jadwal/proses upload dokumen penawaran belum selesai, tapi sudah diumumkan siapa pemenangnya, dan dinyatakan bahwa lelang sudah selesai. Dan lebih aneh lagi bahwa pekerjaan dinyatakan sudah selesai dilaksanakan dengan menyebut lokasi pekerjaan adalah di kantor dinas pendidikan Jl. Jaksa Agung Suprapto 77 Sampang. Dan pada hari itu juga tanggal 15 desember 2016 dilaksanakan proses untuk pembayaran kepada penyedia barang" tutur Amir.
"Kejanggalan ini secara mencolok menunjukkan ada indikasi bahwa sebelum lelang dilaksanakan berarti barang yang akan disuplai oleh penyedia sudah ada di kantor dinas pendidikan. Lihat saja, jadwal upload tanggal 15 Desember sampai tengah malam, tapi belum selesai proses upload sudah dinyatakan ada pemenangnya, dan pada hari yang sama sebelum proses upload penawaran  selesai, penyedia barang yang dinyatakan sebagai pemenang pengadaan sudah dinyatakan selesai melaksanakan pekerjaan dan langsung terjadi proses pembayaran", tambahnya.

"Kejanggalan itu selain menunjukkan indikasi adanya persekongkolan antara dinas pendidikan dan penyedia barang, juga melanggar peraturan, yakni petunjuk teknis dari kementrian pendidikan, bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan pengiriman harus dilaksanakan/dikirim oleh penyedia barang sampai ke sekolah2, bukan ke kantor dinas pendidikan, agar sekolah atau dinas pendidikan tidak terbebani ongkos pengiriman, ujar Amir.

Kedua, adalah ada dugaan pengurangan jumlah buku yang dikirim, tetapi dalam laporan ditulis bahwa volume buku yang dikirim sudah sesuai kontrak.

Sebagaimana dilaporkan masyarakat yang membawa data ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim, dalam kontrak, masing-masing dari 50 lembaga SD harusnya menerima 870 judul buku. Jumlah keseluruhan per sekolah harusnya mendapat 2.639 eksemplar. Kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Antara pedalaman dan pinggir kota berbeda. Paling parah di pedalaman misalnya di SDN Tobai Tengah 2. Itu hanya mendapat 400–500 eksemplar, jauh dari 2 ribu eksemplar 

Sementara itu Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim, bapak Didik Farhan ketika dihubungi ponselnya 08125226595 belum memberikan tanggapan terhadap masalah ini.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Bambang/Jarak / Redaksi




Naiknya Jumlah Janda di Bekasi, Calon Walikota Ini Gagas Konseling Digital



Bekasi, Borbor News - Naiknya jumlah perempuan yang menjanda karena perceraian yang dipicu media sosial di Kota Bekasi menjadi perhatian Anggawira Calon Walikota Bekasi 2018-2023. Menanggapi hal tersebut, Anggawira berencana akan menggagas konseling digital gratis untuk pasutri di Kota Bekasi.

“Konseling digital ini akan membantu pasutri baik pihak laki-laki maupun perempuan yang punya problem rumah tangga. Kita kan ingin masyarakat Kota Bekasi bisa lebih bahagia, karena kalau stress bisa berdampak pula pada produktivitas mereka,” tutur Anggawira saat ditemui di Bekasi (3/10).
loading...

Lebih lanjut Anggawira menyampaikan program konseling digital tersebut bentuknya aplikasi, jadi bisa diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi yang membutuhkan layanan konseling ini lewat android maupun komputer. Apalagi saat ini sebagian besar masyarakat Kota Bekasi adalah pengguna android dan komputer.

“Kita bekerjasama dengan para psikolog, para pasutri yang punya problem bisa langsung curhat di aplikasi ini dan dibantu carikan solusinya. Aplikasi ini juga menyediakan fitur edukasi tentang kehidupan rumah tangga,” kata Anggawira.

Anggawira menjelaskan, konseling digital ini tidak dipungut biaya sama sekali. Selain itu, sangat praktis karena sistemnya online sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

“Program ini kita upayakan untuk menekan angka perceraian, terutama yang disebabkan oleh perselingkuhan. Apalagi di era digital seperti sekarang, komunikasi makin canggih didukung juga adanya media sosial yang ternyata bisa jadi pemicu perselingkuhan,” imbuh Anggawira yang juga akademisi di Universitas Islam As-Syafi’iyah.
Seperti diwartakan sebelumnya, media sosial menjadi faktor penyumbang tertinggi angka perceraian di Kota Bekasi. Data Pengadilan Agama (PA) Kota Bekasi menyebutkan, sebanyak 2.231 pasangan bercerai dari Januari-September 2017. Faktor pemicu perceraian terbanyak adalah perselingkuhan, sebanyak 1.862 kasus, disusul faktor ekonomi 111 kasus dan faktor poligami 121 kasus. Faktor perselingkuhan tersebut dipengaruhi oleh kecurigaan antar pasangan yang menggunakan media sosial.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Mulai 6 Januari 2017 Biaya Pembuatan SKCK Naik 200 Persen




Terhitung mulai tanggal 6 Januari 2017, biaya pembuatan atau perpanjangan (tarif penerbitan) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Semula, biaya pembuatan atau perpanjangan SKCK adalah Rp10.000. Selanjutnya, biaya yang ada sebesar Rp30.000.


"Kenaikan ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, jadi tak hanya di Kudus saja‎," kata Kasat Intel Polres Kudus, AKP Mulyono, saat melakukan sosialisasi kepada para warga yang sedang mengurus SKCK, di Mapolres setempat, Kamis (5/1/2017).
Disampaikan, penyesuaian biaya pembuatan atau perpanjangan SKCK tersebut berdasarkan ‎PP 60/2016, tentang ‎Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) di Lingkungan Polri. ‎Yang mana, sambung dia, dalam PP tersebut juga tercantum tarif PNBP untuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).‎
"Jadi perlu dipahami, bahwa tarif pembuatan atau perpanjangan SKCK itu, bukan kami yang menentukan. Uangnya, nanti juga masuk ke kas negara," jelas dia.
Seorang warga yang sedang mengantri untuk pembuatan SKCK, Hamid Othman Abdullah, mengaku belum mengetahui adanya penyesuaian tarif atau biasaya pembuatan SKCK. Menurut dia, baru saat mengurus SKCK ini lah ia mengetahui adanya penyesuaian tarif tersebut.
"Saya gak tahu kalau ada penyesuaian tarif yang berlaku mulai besok. Ya, kebetulan saja hari ini saya ngurus masih pakai tarif lama," ucap warga Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, ini.
Diakui, ia baru kali ini mengurus SKCK. Disampaikan, SKCKdiperlukannya untuk mencari kerja.
"Belum lama ini baru selesai wisuda ‎sarjana, sekarang mulai cari-cari kerja," akunya.
Berdasarkan penelusuran Tribun Jateng, PP 60/2016, menggantikan PP 50/2010, tentang PNBP di Lingkungan Polri. Dalam PP tersebut, tak hanya mengatur soal kenaikan tarif penerbitan SKCK.
Melainkan juga mengatur berbagai item lain. Di antaranya, tarif pengesahan STNK, tarif penerbitan BPKB, tarif plat nomor polisi pilihan atau nomor plat cantik, dan beberapa penyesuaian tarif lain, yang ada di lingkungan Polri. (*)
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki / Redaksi




Peningkatan Kompetensi SDM Logistik untuk Pasar Global Jadi Perhatian



Jakarta, Borbor News - Bisnis logistik dan transportasi merupakan salah satu sektor usaha  yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Perkembangan ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan kemajuan teknologi agar industri logistik di Indonesia menjadi unggul dalam persaingan global.

Berdasarkan hal tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute menjalin kerjasama dengan STMT Trisakti melalui Nota Kesepahaman terkait kolaborasi dan pengembangan pendidikan berbasis industri bidang logistik dan transportasi (3/10).

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dengan adanya sinergi ini diharapkan akan terus mengirimkan SDM bidang logistik ke negara lain.
loading...

“Kami menyambut baik adanya kerjasama antara industri dengan akademisi dalam mempersiapkan SDM logistik yang terampil dan bisa bersaing di ASEAN dan dunia. Sudah waktunya Indonesia mengirimkan tenaga logistik terampil ke negara lain,” kata Yukki yang juga Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) di Jakarta (6/10).

Sejalan dengan Yukki, Direktur ALFI Institute, Imam Gandi, mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas SDM logistik guna mengantisipasi peningkatan demand tenaga kerja terampil agar dapat memenuhi  kebutuhan dalam negeri dan kancah global.

“Kebutuhan industri untuk mendapatkan SDM Logistik terlatih siap pakai memerlukan pengetahuan yang tepat serta bisa diaplikasikan langsung, dan ALFI institute memiliki pelatihan untuk itu yang divalidasi badan dunia,” jelas Imam.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Ketua STMT Trisakti Tjuk Sukardiman berharap melalui kerjasama ini dapat mencetak mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang berkompetensi dan memiliki daya saing tinggi.

”Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat melahirkan mahasiswa dan alumni STMT Trisakti yang telah siap kerja, berkompetensi, dan dapat bersaing dalam menghadapi persaingan global, selain itu juga dapat membangun jaringan kemitraan dengan para dosen STMT Trisakti yang diharapkan menghasilkan riset yang berguna dalam pembangunan nasional dan internasional,” papar Sukardiman.

Sebagai informasi tambahan, sektor logistik dan transportasi menjadi industri yang cukup menjanjikan di Indonesia. Tahun 2015, pasar logistik Indonesia menembus angka Rp. 2.800 triliun atau tumbuh 14-14,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski sempat terjadi penurunan pada tahun 2016, seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi Indonesia di 2017 sektor logistik kembali tumbuh 12 -14 persen.
Saat ini pemerintah masih terus melakukan pembenahan dalam infrastruktur logistik dengan beberapa cara seperti membangun pelabuhan baru,pengadaan kapal- kapal penunjang jenis RO- RO (feri) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja logistik membuktikan adanya upaya serius dari pemerintah terhadap sektor logistik.

Tentang ALFI Diawali dengan lahirnya GAFEKSI/INFA (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/Indonesian Forwarders Association) pada 25 Juli 1989 sebagai satu-satunya asosiasi perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik dan  forwarder di Indonesia dengan anggota lebih dari 3200 perusahaan di 28 Propinsi.

Tentang  ALFI Institute adalah Lembaga Pendidikan vokasi non formal yang didirikan oleh ALFI sejak tahun 1999, focus menyelenggarakan pelatihan  bidang logistik dan supply chain. Sebagai satu-satunya yang telah di validasi oleh FIATA dan AFFA di Indonesia. Lebih dari 3000 orang telah mengikuti pelatihan di ALFI Institute.

STMT Trisakti adalah lembaga perguruan tinggi swasta yang berdiri pada tahun 1970. Pada awalnya bernama AAUN (Akademi Angkutan Udara Niaga). Sekarang, STMT Trisakti telah memiliki program studi manajemen dengan konsentrasi Manajemen Transportasi Udara, Manajemen Transportasi Darat, Manajemen Transportasi Laut, dan Manajemen Logistik, ditambah dua program studi baru yaitu Logistik & Transportasi.


Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Media Relation ALFI
Angel / Redaksi




PERJAKBI dan DPMPTSP Jalin Sinergi Bentuk Regulasi untuk Virtual Office



Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (PERJAKBI) mengadakan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk membuat regulasi mengenai pengelolaan virtual office atau jasa kantor bersama di Jakarta.

Sekretaris Jendral PERJAKBI, M. Hadi Nainggolan menjelaskan, virtual office dapat menjadi solusi pemerintah dalam mendongkrak industri startup dan UKM.
loading...

“Kami melakukan kesepakatan kerjasama dengan DPMPTSP untuk membuat regulasi yang mengatur keberadaan virtual office sebagai solusi bagi startup dan UKM merintis bisnis. Kita ingin perkembangan bisnis dalam negeri diiringi dengan perkembangan hukum yang baik untuk mendapatkan kepastian hukum antar sesama pihak,” ujar Hadi di kantor DPMPTSP, Jakarta.

Selain itu, seiring dengan perkembangan market virtual office yang mulai menjamur di Ibu Kota, Hadi menyatakan “payung hukum” dibutuhkan demi menjamin kemanan dalam berbisnis serta mencegah terjadi tindak penipuan yang dilakukan oleh oknum- oknum tidak bertanggunjawab.

“Ya, tentunya perkembangan virtual offive ini harus disertai dengan perkembangan hukum yang baik guna mendapatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, atau bagi klien.  Sehingga, tidak ada celah bagi oknum- oknum tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan jasa vortual office,” terang pengusaha muda ini.

Hadir dalam kesempatan yang sama Ketua Harian PERJAKBI, Anthony Leong mengatakan, ketiadaan regulasi yang mengatur perizinan virtual office menyebabkan munculnya virtual office yang tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya.
“Kami sepakat bahwa harus ada regulasi yang jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Perda dan Pergub. Karena selain sebagai payung hukum bagi pengusaha, ini juga berkaitan dengan pemasukan pajak daerah kedepannya,” tutur Anthony.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Djunaedi mengaku menyambut baik usulan ini dan akan mengadakan audensi lebih lanjut guna membahas regulasi virtual office.

“Saya menyambut baik usulan ini. Karena kita melihat kedepannya tren penggunaan virtual office ini akan terus berkembang dan dimanfaatkan oleh startup maupun investor asing. Regulasi yang kita buat bertujuan untuk mengatur para penyedia jasa virtual office agar patuh dan taat mengurus perizinan, sehingga tidak ada penyalahgunaan jenis usaha," pungkas Edy.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: M. Hadi Nainggolan / Redaksi




Jaga Mental Anak Sekolah, Dede Sudiro Dorong Pendidikan Budi Pekerti Dimunculkan Kembali di Sekolah



Jateng, BorborNews - Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018 – 2023 mendatang, Dede Indra Permana Sudiro mendorong dimunculkannya kembali pendidikan budi pekerti di sekolah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Dede terhadap dampak negatif lingkungan yang bisa mempengaruhi mental anak sekolah di Jawa Tengah saat ini.

“Di tengah perkembangan zaman seperti sekarang, anak-anak sangat rentan dengan pengaruh negatif dari lingkungan. Oleh karena itu, kita harus jaga lewat pendidikan budi pekerti di sekolah,” tutur Dede di SD Negeri 1 Ngaliyan, Semarang.
loading...

Lebih lanjut Dede menjelaskan, pendidikan budi pekerti pertama kali diterapkan pada kurikulum 1947 terpisah dengan mata pelajaran lain. Sejak munculnya kurikulum 1968, pendidikan budi pekerti tersebut hanya sebagai sisipan di mata pelajaran seperti pendidikan Agama dan pelajaran Kewarganegaraan.

“Karena sebagai sisipan, pelajaran tentang budi pekerti ini kurang mendapat perhatian. Pelajaran budi pekerti harus dimunculkan kembali dalam kurikulum pendidikan dan jadi mata pelajaran yang berdiri sendiri,” kata Dede.

Dede yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah menuturkan, pendidikan budi pekerti yang disampaikan secara eksplisit melalui pelajaran menandakan adanya itikad baik dari dunia pendidikan untuk turut membentuk anak didik memiliki budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, harus didukung penuh oleh para calon pemimpin negeri.

“Sementara ini, kita bisa coba buat kelas budi pekerti diluar jam pelajaran umum. Tapi sifatnya wajib diikuti oleh seluruh anak,” imbuh Dede.
Diketahui saat ini tengah marak kasus kriminal yang menimpa anak sekolah di beberapa daerah di Indonesia, seperti penggunaan obat terlarang PCC yang terjadi di Kendari, selain itu ada pula kasus kekerasan di sekolah yang menyebabkan korban tewas di Sukabumi. Hal ini yang mendorong Dede untuk berkomitmen menjaga masa depan anak-anak sekolah di Jawa Tengah.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: Dede Sudiro / Redaksi




 
Copyright © 2013-2017. Borbor News
  • Email redaksi: redborbornews@gmail.com