http://go.oclaserver.com/afu.php?id=1316778 Borbor News Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi (Borbor News)

Pengikut

Anda menemukan atau mengalami "PUNGUTAN LIAR" Segera Laporkan melalui: www.saberpungli.id www.lapor.go.id Atau menghubungi: Telepon Hotline 193 SMS 1193
Ingin pasang iklan di http://www.borbornews.com Pembaca setiap hari 10.000 Minat hubungi kami via email: iklanbn@gmail.com
BORBOR: Berita Online Republika Bidikan Orde Reformasi | Email Redaksi: redborbornews@gmail.com | Email Iklan: iklanbn@gmail.com
Undang-Undang tentang Pers nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1“ Setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
loading...

1 2 3 4 5 6

Karang Taruna Jateng Diyakini Bantu Kurangi Kemiskinan Jawa Tengah


Jateng, BorborNews - Kemiskinan masih tinggi di Jawa Tengah terutama dirasakan petani. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Dede Indra Permana sudiro akan meluncurkan program pendampingan terhadap petani yang melibatkan karang taruna.

“Penyumbang angka kemiskinan paling tinggi di Jawa Tengah adalah masyarakat petani. Angkanya sebesar 55,95 persen. Sementara banyak pemuda yang menganggur sebanyak 1,7 juta orang. Melalui wadah karang taruna, yang nganggur akan membantu yang miskin dengan program pendampingan”, ujar Dede di Semarang (7/11).

Dede yang juga Ketua Karang Taruna Jawa Tengah menjelaskan kedua kelompok yakni petani dan pemuda yang menganggur, adalah kelompok yang harus dibantu oleh pemerintah.

“Dengan dorongan pemerintah daerah dan menggerakan mesin organisasi karang taruna, tak ada yang mustahil. Yang nganggur bisa menolong yang miskin. Juga begitu sebaliknya. Mereka bisa saling tolong-menolong. Sinergi dan kolaborasi itu penting”, jelas Dede.

Dede menambahkan model saling tolong-menolong sesama yang lemah sedang disiapkan. Perumusan model ini melibatkan para pakar dan pegiat pemberdayaan masyarakat.

“Saya sudah sering diskusi dengan mereka (sosiolog pedesaan dan pegiat pemberdayaan masyarakat) merumuskan model itu. Saya yakin model saling tolong-menolong sesama yang lemah merupakan hal baru dalam dunia pendampingan. Saya yakin model itu efektif dalam mengentaskan kemiskinan”, pungkas dede.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




JRPP Desak Anies-Sandi Audit Seluruh Izin Tempat Hiburan


Jakarta, BorborNews - Setelah tindakan tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sekaligus melunasi salah satu janji kampanyenya akhir bulan lalu (27/10), yakni menutup Hotel Alexis, perlu dilanjutkan dengan menertibkan semua izin tempat hiburan di Jakarta. Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhamad Alipudin mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk tegas dalam mengaudit izin hiburan malam.

“Itikad Gubenur Anies untuk memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang halal mesti terus direalisasikan. Ini langkah awal agar bagaimana izin hiburan malam lebih tertib. PTSP harus audit semuanya, hiburan malam menjadi suatu warna ibu kota namun tentunya semua harus sesuai dengan budaya ketimuran”, ujar Alipudin di Jakarta (7/11).

Alipudin menambahkan jika setelah proses audit semua izin tempat hiburan yang ada di Jakarta ditemukan praktek yang melanggar aturan, maka tempat hiburan tersebut akan ditutup. Ia menyebut beberapa hotel seperti King Cross, Orchardz Spa, Malioboro dan lainnya diindikasikan melanggar aturan.

“Jika pun tak bisa dihindari adanya kehidupan hura-hura, perlu zonasi untuk tempat-tempat seperti itu. Seperti yang pernah diusulkan di sekitar Ancol,” pungkas Alipudin.

Mantan Tim Sukses Anies-Sandi, Anthony Leong, menyarankan hotel di Jakarta untuk berbenah diri.

“Kami inginkan manajemen hotel itu lebih profesional. Dan harus segera berbenah diri agar tidak ada lagi kegaduhan,” ujar Anthony yang juga pengusaha muda itu.

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Tiga Putra Mantan Menteri Maju di Munas HIPMI Tahun Depan


Jakarta, BorborNews - Perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang ke-XVI akan digelar tahun depan. Bursa calon ketua umum HIPMI mulai bermunculan. Tiga diantaranya adalah putra mantan menteri.

“Berdasar polling terjaring empat bakal calon ketua umum HIPMI periode 2018-2021. Yaitu Priamanaya Djan, Reza Rajasa, Dave Laksono, dan Anggawira. Ini masih dinamis, insyaallah mereka siap maju di Munas HIPMI tahun depan”, ujar Ketua Sinergi Korporasi dan BUMN BPP HIPMI, Iqbal Farabi di Jakarta (5/11).

Seperti diketahui, tiga dari empat calon ketua umum HIPMI itu adalah putra mantan menteri. Primanaya Djan merupakan putra Djan Faridz, mantan Menteri Perumahan Rakyat zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Priamanaya Djan di HIPMI kepengurusan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Sedangkan Reza Rajasa adalah putra Hatta Rajasa, mantan Menko Bidang Perekonomian zaman Presiden Susilo Bambang Yudoyono periode 2009-2014. Reza Rajasa pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Pertambangan BPP HIPMI periode 2011-2014.

Terakhir, Dave Laksono, putra dari Agung Laksono, mantan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono periode 2009-2014. Dave Laksono pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Energi BPP HIPMI Periode 2008-2011. Ia sekarang adalah anggota DPR RI.

Sementara itu, Anggawira satu-satunya calon ketua umum HIPMI periode 2018-2021 yang bukan putra mantan menteri, justru memimpin perolehan suara dalam polling internal HIPMI tersebut. Anggawira yang sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan BPP HIPMI mendapat suara terbanyak sebesar 48%. Kemudian secara berturut-turut disusul Priamanaya Djan sebanyak 27%, Reza Rajasa sebanyak 15%, dan Dave Laksono sebanyak 10%.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Tower Komunikasi Tak Berizin di DKI Jakarta akan Dibongkar


Jakarta, BorborNews - Gerak cepat kepemimpinan Anies-Sandi dalam menjalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta perlu berlanjut dengan penertiban tower komunikasi yang terdapat di seluruh Jakarta. Hal ini dilakukan untuk penataan kota dan mengetahui kerugian negara akibat potensi pajak yang hilang.

“Seiring pesatnya era digital komunikasi maka semakin cepat pula pembangunan tower komunikasi dan bertebaran dimana-mana. Jika tidak ditata, kota akan terlihat semrawut. Anies-Sandi tidak menghendaki itu. Jakarta harus maju kotanya, maka Pemprov DKI jakarta akan membongkar tower komunikasi yang tak berizin”, ujar Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhammad Alipudin di Jakarta (3/11).

Alipudin menyatakan Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian akibat adanya tower komunikasi yang tak berizin.

“Pendirian tower (komunikasi) kan harus ada IMB-nya, terus beroperasinya tower (komunikasi) kan ada retribusinya. Itu semua kan pemasukan Pemprov DKI Jakarta. Besar sekali potensi pajaknya yang hilang”, jelas Alipudin.

Menurut laporan Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta, terdapat 6000 tower komunikasi yang tak berizin dan berada di area RTH, Fasum dan Fasos. Adapun rujukan penertiban tower komunikasi tercantum pada Pergub DKI Jakarta No. 89 Tahun 2006 dan Pergub DKI Jakarta No. 138 Tahun 2007.

Sementara itu pengamat tata kota, Heru Hermawan mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menertibkan tower komunikasi. “Pendirian tower komunikasi memang harus mengikuti prosedur yang ada. Hal ini dilakukan agar pendirian tower komunikasi itu sesuai perencanaan penataan kota”, ujar Heru.

Adapun selama pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama diduga adanya perusahan komunikasi yang bermasalah terkait pendirian tower komunikasi seperti Bali Tower.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Jokowi Kejar Peringkat 40 EODB, DPMPTSP DKI Jakarta Ciptakan Iklim Usaha Kondusif


Jakarta, BorborNews - Laporan Bank Dunia tentang Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Dengan demikian, dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat. Sebelum EODB 2017, posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116–129.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menyambut baik kenaikan peringkat kemudahan berusaha tersebut, karena turut berkontribusi memberikan kerja nyata dalam 2 (dua) dari 10 (sepuluh) indikator EODB.

“Kenaikan peringkat EODB 2018 Republik Indonesia, dengan menduduki peringkat 72, merupakan hal yang berarti bagi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, karena kenaikan peringkat EODB tersebut merupakan apresiasi bagi kerja nyata yang kami lakukan selama ini, terutama untuk 2 (dua) dari 10 (sepuluh) indikator EODB, yaitu Indikator Memulai Usaha dan Indikator Mengurus Izin Mendirikan Bangunan," ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi di Jakarta.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Jakarta dan Surabaya memiliki peranan penting dalam survei EODB 2018. Kedua kota bisnis terbesar di Indonesia ini, menjadi lokasi perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan asumsi, kriteria, metodologi, dan definisi tertentu untuk mengetahui peringkat EODB pada 190 negara di dunia. Adapun bobot penilaian Kota Jakarta sebesar 78 persen dan Surabaya sebesar 22 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inovasi tiada henti guna memberikan kemudahan berusaha bagi warga Ibukota. Berdasarkan laporan Bank Dunia mengenai EODB 2018 yang bertajuk “Reforming to Create Jobs” menyebutkan bahwa peringkat Indikator memulai usaha (Starting a business) menduduki peringkat 144, meningkat 23 poin dari tahun sebelumnya dan indikator mengurus Izin Mendirikan Bangunan (Dealing with Construction Permits) menduduki peringkat 108, meningkat 8 poin dari tahun sebelumnya.

“Dengan adanya kenaikan peringkat pada indikator Starting a business dan Dealing with Construction Permits, merupakan cerminan bahwa pemerintah telah menciptakan iklim peraturan yang kondusif untuk menyelenggarakan usaha di Indonesia. Di Jakarta kami telah menyederhanakan proses dan prosedur perizinan, dengan menghapus izin yang tidak lagi relevan sehingga berhasil mengurangi Jenis Izin/ non izin, Pada tahun 2015 berjumlah 518 jenis izin/non izin menjadi 476 jenis izin/non izin pada tahun 2016, dan pada tahun 2017, sampai saat ini menjadi hanya 269 jenis izin/non izin. Jenis izin / non izin akan terus kami sederhanakan dengan target menjadi kurang dari 200 jenis izin/non izin pada tahun 2018 nanti,” ujar Edy.

Edy menambahkan, saat ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki 316 service point atau Unit Pelaksana PTSP yang tersebar pada Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta. Dengan Inovasi layanan guna memberikan kemudahan kepada Masyarakat Jakarta, diantaranya: Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Mobil AJIB, Video Call melalui website pelayanan.jakarta.go.id, Tanya PTSP 1500-164, Antrian Online, Tanda Tangan Elektronik, Jasa Arsitek Gratis untuk bangunan rumah tinggal dengan luasan dibawah 200 meter persegi, IMB 3 Jam dengan syarat dan ketentuan berlaku, dan lain sebagainya.

“DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk mendukung masyarakat dan pelaku dunia usaha untuk menjalankan usahanya, dan kami percaya, masyarakat dan pelaku dunia usaha adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Untuk itu dibutuhkan kontribusi masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam memberikan masukan dan informasi yang objektif dan faktual guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan komitmen amanah berdedikasi sepenuh hati, salah satunya dapat diukur melalui Survei EODB ini.” Tutup Edy.

Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




Bendahara OK OCE Pastikan Anggaran 92 M Dikelola Secara Transparan


Jakarta, BorborNews - Alokasi anggaran untuk program OK OCE sebesar 92 M yang telah dipaparkan Sekda DKI Jakarta Saefullah, saat rapat bersama pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Kamis (2/11), dipastikan pihak OK OCE akan dikelola secara transparan.

“Langkah cepat Anies-Sandi dalam menjalankan program memajukan Kota Jakarta, dikonkretkan dengan melakukan revisi Kebijakan Umun Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI Jakarta 2018. Dan kita, OK OCE, gayung bersambut dengan konkretisasi itu. Anggaran sebesar 92 M bagi program OK OCE, kita pastikan dikelola dengan transparan”, ujar Bendahara OK OCE, Anggawira di Jakarta (3/11).

Anggawira menyatakan transparansi merupakan hal mutlak dalam menjalankan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta sekarang.

“Dana sebesar 92 M merupakan program yang dikonsolidasikan oleh dinas-dinas terkait dan program tersebut merupakan penunjang dari gerakan OK OCE. Kami minta penggunaannya dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai wujud pertangungjawaban terhadap publik”, tegas Anggawira.

Anggawira menyegerakan melunasi janji kampanye Anies-Sandi dengan menjalankan program OK OCE. Tiap kecamatan akan dibangun satu pusat kewirausahaan, untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

“Generasi produktif, kaum muda di tiap kecamatan. Kita dorong anak muda di ibu kota lebih produktif dan bisa terjun ke dunia usaha”, tukas Anggawira.

Anggawira mencontohkan program OK OCE bisa bersinergi dengan program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta seperti Urban Farming.

“Sebelumnya hanya untuk pemenuhan pangan keluarga, ke depan bersama OK OCE, Urban Farming akan berorientasi bisnis. Kontinuitas produksi dan pemasaran hasil akan dibantu dengan pendekatan participatory (pendampingan). Yakin usaha sampai membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan”, pungkas Anggawira.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




JRPP: Percepatan Penyelenggaraan LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek Abaikan Kebijakan Daerah


Jakarta, BorborNews - Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhammad Alipudin menilai Peraturan Presiden (Perpres) no 49 tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek tumpang tindih dengan kebijakan daerah.

“Perpres Percepatan Penyelenggaraan LRT ini tumpang tindih, atau bisa dikatakan melanggar konstitusi pasal 18 ayat 5 dan 6 UUD RI 1945 serta Undang–Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Alipudin saat ditemui di Jakarta (2/11).

Menurut Alipudin, Perpres tersebut dinilai telah mengabaikan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam tata ruang dan kewenangan daerah yang kewenangannya telah diberikan UU penataan ruang, UU Pemda, UU DKI Jakarta, Peraturan Daerah (Perda) RTRW 2012, Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ).

“Seharusnya, Peraturan Presiden yang jadi instrumen penyelenggaraan kekuasaan pemerintah pusat tetap harus memperhatikan kebijakan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya,” tutur Alipudin.

Alipudin juga mengatakan, pembangunan LRT sendiri masuk ke dalam lingkup pemanfaatan tata ruang pada wilayah administrasi Pemprov DKI Jakarta, maka instrument yang mengatur tentang pembangunan LRT harus tunduk dan sinergi terhadap UU Penataan Ruang, UU Pemda, Perda RTRW 2012, RDTR dan PZ 2014.

“Kita punya patokan Undang-Undang Pemda no 19 ayat 1 yang menjelaskan jika urusan pemerintahan bersentuhan dengan kebijakan daerah maka tidak boleh dilakukan sendiri apalagi dengan represif oleh pusat dan perlu dilimpahkan kepada pemerintah daerah,” imbuh Alipudin.

Diketahui, peraturan presiden tentang percepatan LRT seharusnya mensinergiskan antara kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemprov DKI Jakarta) bukan sebaliknya, meniadakan peran pemerintah Daerah. Apalagi pelaksanaannya berada di wilayah administrasi DKI Jakarta.
Ingin MENDAPAT INFO LOKER
Masukan Email anda dibawah kotak Lalu tekan "Subscribe" Setelah itu cek kotak Email lalu KONFIRMASI

Delivered by BorborNews
Sumber: / Redaksi




 
Copyright © 2013-2017. Borbor News
  • Email redaksi: redborbornews@gmail.com